Ilustrasi pungutan. (googleimage)

Solopos.com, SRAGEN -- Dua warga Sragen terancam hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda Rp200 juta-Rp1 miliar karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) pengadaan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) senilai Rp350 juta pada 2018.

Kedua warga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu meminta uang tebusan atas bantuan alsintan tersebut senilai Rp35 juta. Alsintan bantuan pemerintah pusat tersebut diserahterimakan pada Maret 2018 lalu di Dinas Pertanian Kabupaten Sragen.

Kasat Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Sragen AKP Harno mewakili Kapolres Sragen AKBP Yimmy Kurniawan saat ditemui Solopos.com di kantornya, Selasa (5/3/2019), mengungkapkan dua tersangka itu yakni mantan Kasi Alsintan Dispertan Sragen Sdy dan seorang tenaga harian lepas (THL) penyuluh lapangan pertanian (PPL) SAS.

Kedua tersangka merupakan warga Karangmalang, Sragen. Awalnya ada informasi bantuan alsintan akan turun di wilayah Sragen. Sdy yang saat itu menjabat Kasi Alsintan meminta SAS untuk mencari kelompok tani calon penerima bantuan.

Akhirnya, Poktan SM Dukuh Garut RT 024, Desa Jekani, Mondokan, Sragen, diputuskan menerima bantuan itu. "Proposal dan lain-lainnya sudah disiapkan SAS ini,” ujar Harno didampingi penyidik.

Harno melanjutkan menjelang bantuan turun SAS diminta mendatangi kelompok tani tersebut untuk menyiapkan uang tebusan senilai Rp35 juta atau 10% dari nilai bantuan yang akan diberikan. Namun kelompok tani tidak sanggup menyiapkan uang tebusan itu.

“Padahal pengurus poktan itu sudah menandatangani berita acara serah terima. Karena poktan itu tidak bisa memberi uang tebusan, bantuan kemudian diserahkan kepada perseorangan yang mau memberi uang tebusan Rp35 juta,” ujarnya.

Pengurus kelompok tani tersebut tidak terima dan merasa belum menerima bantuan alsintan berupa traktor roda empat merek EF 399 Yanmar. Harno mengungkapkan pengurus kelompok tani mengadu ke Polres Sragen dan akhirnya terbongkar persekongkolan jahat tersebut.

“Uang tebusan itu diambil SAS dan Rp25 juta di antaranya diserahkan kepada Sdy. Uang itu sudah dinikmati mereka. Mereka dijerat Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU No. 20/2001 tentang Korupsi juncto Pasal 55 KUHP," jelas Harno.

Pasal 12 huruf a menjelaskan adanya perintah menggerakkan kepada orang lain sesuai jabatannya. Sementara Pasal 11 menjelaskan seseorang yang pasif tetapi mendapat bagian uang hasil kejahatan. "Mereka diancam pidana 4-20 tahun penjara dan atau denda Rp200 juta-Rp1 miliar,” ujarnya.

Hingga kini, Harno sudah memeriksa 10 orang saksi. Harno menduga indikasi pungli seperti ini tidak hanya terjadi di wilayah Mondokan tetapi juga terjadi pada pemberian bantuan lainnya.

Harno masih menyelidiki dan mengembangkan kasus itu untuk menemukan kasus-kasus serupa. Dia mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan agar melapor ke Polres Sragen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sragen Eka Rini Mumpuni Titi Lestari membenarkan alsintan tersebut bantuan pemerintah pusat pada 2018 yang diserahkan kepada penerima di Kantor Dinas Pertanian Sragen.

“Saya tidak tahu nilainya. Ya, penyerahannya di Distan. Saya juga tidak tahu ada indikasi pungli atas kasus itu,” ujarnya.



Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten