Jadi Sasaran Kemarahan Bupati Alor, Mensos Risma Jelaskan Alasan Salurkan Bantuan Melalui DPRD

Solopos.com, BANDUNG -- Menteri Sosia,l Tri Rismaharini atau Risma, akhirnya buka suara terkait viralnya video Bupati Alor, NTT, yang marah-marah kepadanya melalui dua pegawai Kemensos. Kemarahan itu dipicu penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Kemensos melalui DPRD Alor.

Bupati Alor, Amon Djobo, tidak terima. Ia mengatakan seharusnya bantuan PKH itu disalurkan melalui Pemkab, bukan DPRD. Ia mengatakan selama ini yang mengurusi PKH adalah pemkab, bukan DPRD.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Lantas, apa alasan Mensos menyalurkan bantuan PKH itu kepada DPRD Alor?

Ditemui wartawan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Jabar, Rabu (2/6/2021), Mensos Risma mengaku saat hendak menyalurkan bantuan PKH ia kesulitan menghubungi pihak Pemkab Alor. Mantan Wali Kota Surabaya itu akhirnya menghubungi ketua DPRD Alor, Enny Anggrek, terkait pengiriman bantuan PKH tersebut.

"Saya hubungi, bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT kena. Saya hubungi kepala dinas, staf saya nggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus. Saya tanya siapa yang bisa saya hubungi saat itu, kemudian ada ketua DPRD [Enny] menyampaikan kami butuh bantuan tapi tidak bisa [masuk]," kata Risma.

Bukan PKH

Ia pun menjelaskan bahwa bantuan yang dikirimkan bukan program keluarga harapan (PKH). Dia mengatakan bantuan tersebut merupakan bantuan bencana.

Baca Juga: Dewas KPK Sebut Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Beri Uang Rp3,15 Miliar ke Penyidik

Risma mengatakan dirinya masih menyimpan percakapan dengan Enny. Dia menegaskan penyerahan bantuan itu tidak memiliki kepentingan lain. "Saya masih ada WA-nya. Saya bisa tunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun," tegasnya.

Risma mengatakan Alor merupakan daerah yang paling parah terdampak bencana banjir setelah Adonara, Sumba Timur, dan Lembata.

"Saya tidak punya niat apapun, terus begitu barang tidak bisa masuk. Beliau (Ketua DPRD) menawarkan bu itu ada paket dari Dolog yang ibu bisa ganti, karena kita tidak bisa merapat, bantuan karena cuacanya buruk sehingga syahbandar tidak bisa melaut kapal kapal semua berhenti," katanya.

"Kemudian, 'Oke bu tidak apa apa dari Dolog nanti kami bantu'. Kemudian disebarkanlah karena kami tidak bisa, karena banyak sekali [yang membutuhkan] saat itu kami tidak bisa kontak siapa pun di situ. Akhirnya ya sudahlah dibagi tapi tidak ada [kepentingan apapun] sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," ucapnya.