SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

<p><strong>Solopos.com, KLATEN</strong> — Bupati Klaten Sri Mulyani sejak dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2016-2021 pada 27 November 2017 silam belum memiliki pendamping wakil bupati. Bahkan hingga kini belum ada kejelasan kapan jabatan wakil bupati tersebut bakal diisi.</p><p>Partai pengusung Sri Mulyani saat maju sebagai calon Wabup Klaten mendampingi Sri Mulyani yang saat ini mendekam di penjara karena kasus suap promosi jabatan juga menyatakan belum tahu pasti kapan posisi jabatan wabup bakal diisi.</p><p>Namun, Mulyani mengisyaratkan pengisian jabatan wakil bupati baru dilakukan tahun depan. &ldquo;Iya [2019], setelah pil-pil [Pemilu] itu,&rdquo; kata Mulyani saat berbincang dengan <em>Solopos.com</em> di sela halalbihalal di pendapa <a title="Seleksi Sekdes Gadungan Bermasalah, Ini Kata Bupati Klaten" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180515/493/916378/seleksi-sekdes-gadungan-bermasalah-ini-kata-bupati-klaten">Pemkab Klaten</a>, belum lama ini.</p><p>Ditemui sebelumnya, Mulyani mengatakan partainya saat ini fokus pada tahapan pemilihan mulai dari Pilgub Jateng hingga Pemilu 2019. Lantaran hal itu, pengisian kekosongan jabatan wakil bupati kemungkinan baru bisa dilakukan tahun depan.</p><p>Soal kinerja Pemkab tanpa ada wakil bupati, Mulyani menegaskan tetap berjalan dan tak terganggu. &ldquo;Insya Allah tidak terganggu. Nyatanya sampai saat ini tidak terganggu kan,&rdquo; ungkapnya.</p><p>Ketua Fraksi PAN DPRD <a title="Rp780 Juta untuk Sambang Warga di Klaten, Panwaslu Ingatkan Bupati Netral" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180505/493/914494/rp780-juta-untuk-sambang-warga-di-klaten-panwaslu-ingatkan-bupati-netral">Klaten</a>, Darmadi, mengatakan tak ada larangan posisi jabatan wabup yang kosong tak kunjung diisi. Pengusulan pengisi jabatan wabup menjadi hak partai pengusung. Namun, ia menyayangkan partai pengusung tak kunjung mengusulkan pengisi jabatan wabup pendamping Mulyani untuk memimpin Klaten hingga 2021.</p><p>&ldquo;Kami menginginkan pemerintahan yang ideal. Yang ideal itu ada <a title="Trauma OTT KPK, Rumah Dinas Bupati Klaten Gratis untuk Pengajian" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180208/493/892759/trauma-ott-kpk-rumah-dinas-bupati-klaten-gratis-untuk-pengajian">bupati </a>&nbsp;dan wabup. Karena ini berkaitan dengan pembagian tugas. Kalau bupati ada tugas keluar daerah, sementara di daerah tidak ada wakilnya, sama saja jomplang. Ini tidak ideal dan berbahaya. Makanya kami berharap partai pengusung segera mengisi kekosongan itu. Sebenarnya secepatnya lebih baik,&rdquo; kata pria yang juga Ketua DPD PAN Klaten itu.</p><p>&nbsp;</p>

Promosi Siap Mengakselerasi Talenta Muda, Pegadaian Lantik Pengurus BUMN Muda Pegadaian

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya