Jabatan Pangkostrad Kosong, Panglima TNI Bantah Ada Masalah

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan tidak ada tarik-menarik kepentingan di internal TNI Angkatan Darat dalam pemilihan Pangkostrad.

 Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/2021). (Liputan6.com)

SOLOPOS.COM - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/2021). (Liputan6.com)

Solopos.com, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan tidak ada tarik-menarik kepentingan di internal TNI Angkatan Darat dalam pemilihan Panglima Komando Jabatan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), meskipun jabatan tersebut sudah kosong dua bulan.

“Jadi, kalau tarik-menarik enggak ada, ini ‘kan menyiapkan konsep ini secara keseluruhan,” kata Andika dalam konferensi pers seusai bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Menurut Andika, dalam penunjukan perwira tinggi TNI sebagai pejabat oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dahulu dan sekarang berbeda.

Andika mengatakan bahwa pihaknya tengah menyusun untuk memilih perwira tinggi yang akan mengisi jabatan lain di organisasi TNI.

“Wanjakti kali ini itu agak berbeda karena apa? Karena kami ingin mewujudkan jabatan-jabatan yang memang sudah ada legalitasnya sejak 2019,” ujar Andika seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Jabatan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi TNI yang terbit pada bulan Oktober.

Dalam Pepres Nomor 66 Tahun 2019 itu ada beberapa jabatan, termasuk di antaranya ada 28 jabatan tambahan baru yang belum direalisasikan, antara lain pembentukan Komando Armada Republik Indonesia di bawah Angkatan Laut yang dipimpin oleh perwira bintang tiga, bintang dua, dan seterusnya.

“Ada total 14 jabatan perwira tinggi,” katanya.

Organisasi baru tersebut, lanjut Andika, juga ada di Angkara Udara bernama Komando Operasi Udara Nasional.

“Nah, ini juga dikepalai oleh perwira tinggi bintang tiga dengan total 12 perwira tinggi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, jabatan baru lainnya ada tiga badan pelaksana pusat TNI yang dikepalai oleh jenderal bintang dua untuk Pusat Psikologi TNI, kemudian Pusat Pengadaan TNI dikepalai oleh jenderal bintang satu dan Pusat Reformasi Birokrasi TNI.

“Nah, ini semua, perpresnya sudah ada tetapi peraturan di bawahnya belum ada,” kata Andika.

Baca Juga: Pengamat: Pangkostrad Kosong Embuskan Isu Politis

Untuk itu, kata Andika, pihaknya ingin mengeluarkan sekaligus pejabat-pejabat tinggi TNI yang akan menempati posisi tersebut dalam Wanjakti yang rencananya digelar pekan depan.

“Jadi, sampai dengan hari ini masih ada peratuan-peraturan turunan dari perpres yang memang harus kami penuhi untuk mewujudkan beberapa organisasi baru ini, termasuk penambahan jabatan,” kata Andika.

Nantinya, kata Andika, total ada 28 jabatan baru mulai dari bintang tiga di Angkatan Udara satu jabatan, bintang tiga di Angkatan Laut satu jabatan, kemudian bintang dua untuk dua jabatan dan bintang satu untuk 25 jabatan.

“Nah, itulah yang kemudian nanti akan kami keluarkan bersama-sama dengan beberapa jabatan yang memang sudah kosong, termasuk di antaranya Panglima Kostrad,” kata Andika.

Dengan adanya aturan tersebut, lanjut Andika??????, jika dahulu Wanjakti biasanya dilakukan setiap 3 bulan sekali, begitu ada jabatan kosong lalu dikeluarkan surat keputusan (skep) pengisian jabatan.

Namun, kali ini Wanjakti akan mengeluarkan skep sekaligus untuk 28 jabatan baru TNI tersebut.

“Jadi, ini memang tidak biasa, bukan berarti tidak boleh. Jadi, memang untuk Wanjakti kali ini kebetulan ada yang saya sebutkan tadi, ada 28 jabatan baru yang juga melibatkan pembentukan satuan baru sehingga memang ada proses admnistrasi yang harus kami penuhi,” kata Andika.

Andika juga menyebutkan ada cukup banyak peraturan turunan di bawah Perpres Nomor 66 Tahun 2019, baik ditingkat kotama maupun di tingkat bawahnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Ksad) itu memastikan saat ini pihaknya terus mengejar sekaligus menyiapkan untuk prasaranan penunjukan Pangkostrad dan 28 pejabat lainnya.

“Secara umum sudah siap, jadi tinggal nanti pada saat Wanjakti kami tentukan siapa yang akan menjabat,” kata Andika.

Terkait siapa saja kandidat perwira TNI yang akan mengisi jabatan Pangkostrad, Andika menyebutkan punya banyak kandidat yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

“Kandidat kalau untuk yang Pangkostrad di AD, kemudian Pangkoutnas di AU, bintang tiga juga, dengan Panglima Koarmada RI di AL itu semuanya adalah bintang dua yang sudah eligible. Masing-masing banyak calonnya. Jadi, nanti kita lihat saja di dalam proses Wanjakti,” kata Andika.

Berita Terkait

Espos Plus

Jaksa Ajukan Banding, Jurnalis Tempo Masih Dilindungi LPSK

+ PLUS Jaksa Ajukan Banding, Jurnalis Tempo Masih Dilindungi LPSK

Jurnalis Tempo di Kota Surabaya, Jawa Timur, Nurhadi, hingga kini masih dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jaksa penuntut umum mengajukan banding atas vonis terhadap dua polisi penganiaya Nurhadi.

Berita Terkini

Heru Hidayat Divonis Seumur Hidup, Jaksa: Ia Layak Dihukum Mati

Namun di mata mereka Heru yang Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera tetap layak dihukum mati sesuai tuntutan.

Ketimpangan Menurun dan Angka Melek Huruf Sragen Terendah di Soloraya

LBH Pers menilai pemidanaan dua orang polisi aktif penganiaya jurnalis Tempo di Kota Surabaya Nurhadi adalah preseden baik dalam hal perlindungan profesi jurnalis dan kebebasan pers.

Yusuf Mansur: Sekali Jatuhin Omongan Jangan Dipatahin

Yusuf Mansur mengajak seluruh karyawan Paytren untuk bergembira.

Sedekah Perusahaan ke Yusuf Mansur, Pengusaha Ini Mengaku Kecewa

Belakangan perusahaan tersebut dikembangkan Yusuf Mansur dengan branding Paytren.

Wow, Pebisnis Ini Sedekah Perusahaan kepada Ustaz Yusuf Mansur

Ia menyedekahkan perusahaan miliknya PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) untuk Pondok Pesantren Darul Quran melalui Yusuf Mansur

Faisal Basri Bakal Gugat UU Ibu Kota Negara

Faisal Basri menilai pengesahan UU IKN tergesa-gesa.

Kasus Omicron Melonjak, Ini Pesan Presiden Jokowi

Jokowi mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap varian Omicron tetapi tidak perlu bereaksi berlebihan.

Sosok Sabdo Palon, Tokoh yang Dikenal Sebagai Penguasa Tanah Jawa

Inilah sosok Sabdo Palon yang dikenal sebagai tokoh penguasa Tanah Jawa.

+ PLUS Jaksa Ajukan Banding, Jurnalis Tempo Masih Dilindungi LPSK

Jurnalis Tempo di Kota Surabaya, Jawa Timur, Nurhadi, hingga kini masih dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jaksa penuntut umum mengajukan banding atas vonis terhadap dua polisi penganiaya Nurhadi.

Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$35,34 M, Tertinggi Sejak 2006

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut neraca perdagangan Indonesia pada 2021 mengalami surplus tertinggi sejak 2006 atau 15 tahun lalu.

Kapolri Impikan Polisi Punya Kemampuan Auditor Keuangan

Kapolri menyebutkan, pentingnya pemberian sertifikat CSFA untuk para perwira menengah dan perwira pertama Polri agar memiliki kemampuan untuk melakukan audit.

Ahli Kepolisian: Penembakan Anggota Laskar FPI Seusai Prosedur

Penembakan empat anggota FPI yang dilakukan oleh dua polisi di Tol KM 50 tidak menyalahi prosedur karena insiden itu masuk kategori situasi ekstrem.

Kisah Dibalik Perubahan Nama Yusuf Mansur, Sama-Sama 2 Kali Dipenjara

Yusuf Mansur membeberkan kisah dibalik perubahan namanya dari Jam'an Nurchotib Mansur menjadi Yusuf Mansur, yakni sama-sama pernah dua kali dipenjara.

Gempa Afghanistan Telan Korban 22 Nyawa

Korban meninggal akibat gempa bermagnitudo 5,6 di Provinsi Badghis, Afghanistan bertambah menjadi 22 orang, Selasa (18/1/2022).

Vaksin Merah Putih Jadi Prioritas Badan Riset Negara

Vaksin Merah Putih menjadi salah satu jenis vaksin yang diharapkan menjadi vaksin yang dihasilkan oleh anak bangsa.