IZIN USAHA JATENG : Apindo Berharap Biaya Perizinan Lebih Murah

Izin usaha di Jateng sejauh ini relatif cukup mahal.

Semarangpos.com, SEMARANG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah (Jateng) berharap biaya mengurus perizinan bisa lebih ditekan agar meringankan perusahaan.

Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran

Sejauh ini, Apindo memang belum menerima keluhan dari para pelaku industri. Meski demikian, ia tetap berharap biaya perizinan bisa lebih ditekan.

“Dari sisi biaya perizinan saat ini masih cukup tinggi, misalnya izin HO, izin membangun itu masih ratusan juta. Itu masih cukup mahal bagi industri yang belum berproduksi,” kata Ketua Apindo Jateng,  Frans Kongi, Sabtu (27/2/2016).

Selain biaya perizinan yang jauh lebih murah, Frans juga berharap persyaratan bagi para pelaku industry memperoleh izin juga bisa lebih mudah.

“Kalau industri tersebut dibangun di kawasan industri, akan lebih ringan mengenai perizinan. Akan tetapi, kalau dibangun tidak di kawasan industri kan harus bikin izin lingkungan,” katanya.

Menurut dia, proses untuk memperoleh persyaratan tersebut masih relatif cukup mahal. Misalnya, untuk amdal biaya pengurusan bisa sampai Rp500 juta sampai dengan Rp1 miliar.

“Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan tersebut tergantung pada besar atau tidaknya risiko yang ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut. Kalau memamng berisiko tinggi kepada lingkungan sekitar, biayanya makin besar,” katanya.

Selain itu, dari sisi ketersediaan tanah dengan harga yang sesuai dengan kemampuan industri juga tidak mudah diperoleh.

“Salah satu yang sulit untuk investasi juga mengenai tanah. Orang tahu kalau ada industri, harga tanah menjadi mahal,” katanya.

Mengenai kondisi tersebut, dia berharap agar Pemerintah menyiapkan lahan dengan harga yang masuk akal. Dengan begitu, diharapkan pelaku industri mendapat lebih keringanan.

Menyinggung soal kelancaran dari perizinan tersebut, dia mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada masalah.

“Pada dasarnya, sekarang Pemerintah, baik itu gubernur maupun bupati, sudah sepakat melancarkan perizinan, tidak menghambat. Dahulu orang bilang berbelit-belit, sekarang tidak,” katanya.