Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (JIBI/Solopos/Antara)

Solopos.com, JAKARTA — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tengah jadi sorotan publik Tanah Air karena diduga hendak mundur dari jabatan gara-gara tak tahan dengan tekanan politik partai politik pengusungnya. Simpati pun mengalir kepadanya dari segala kalangan, tak terkecuali politikus yang seide dengannya.

Termasuk di antara para politikus itu adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menilai Risma—sapaan akrab wali kota Surabaya itu—sebagai tokoh yang perlu didukung masyarakat karena selalu membela kepentingan rakyat kecil. "Negara ini harus mendukung orang-orang seperti Risma. Karier dia sebagai pemimpin masih panjang," ujar Fadli Zon menanggapi kabar segera mundurnya Tri Rismaharani itu.

Fadli menilai siapapun yang telah menjadi pemimpin sebuah kota, kabupaten, atau provinsi, sudah bukan milik partai lagi, melainkan milik rakyat yang dipimpinnya. "Sama seperti Basuki T. Purnama alias Ahok. Dia dari partai kami, tapi setelah dia jadi, dia milik rakyat DKI Jakarta seutuhnya," kata Fadli di Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Ia menilai banyak pemimpin daerah yang berumur muda tetapi memiliki prinsip-prinsip yang tegas dalam menjalankan kebijakan. "Risma, Ahok, Ridwan Kamil (wali kota Bandung) merupakan aset bangsa, yang harus kita lindungi," kata Fadli.

Kebijakan mereka, kata dia, mampu memperkuat kualitas pembangunan manusia di Indonesia. Mereka memiliki karakter yang berkepribadian Pancasila, dan bisa dijadikan salah satu tokoh muda yang dapat membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas,  dan efektif. "Ketiganya bisa dijadikan contoh pemimpin muda lainnya untuk membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif yang merupakan salah satu langkah dari enam program aksi Gerindra," ucapnya.

Risma santer dikabarkan akan mundur dari jabatannya karena diiduga ketidakcocokan dengan wakil wali kota yang baru, Wisnu Sakti Buana. Wisnu sebelumnya juga tercatat sebagai tokoh partai yang mencoba memakzulkan Risma. Kabar itu santer beredar di awal kepemimpinan Risma yang sejak mula enggan memberikan upeti politik sebagaimna lazimnya para kepala daerah yang berkuasa dengan dukungan partai politik.

 


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten