Isu Reshuffle: PAN Sodorkan Kader, Partai Gerindra Pasrah

PAN semenjak dinyatakan bergabung dengan koalisi partai politik pemerintah pada 25 Agustus 2021 lalu memang belum terakomodasi dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf.

 Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada peresmian Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 Ruas Serang-Rangkasbitung, di Serang, Banten, Selasa (16/11/2021). (Antara)

SOLOPOS.COM - Tangkapan layar Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada peresmian Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 Ruas Serang-Rangkasbitung, di Serang, Banten, Selasa (16/11/2021). (Antara)

Solopos.com, TANGERANG — Santer kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle atau rombak kabinet menteri dalam waktu dekat. Isu ini pun mendapat tanggapan dari sejumlah partai politik.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menyatakan siap menyodorkan kader mengisi kekosongan apabila diminta oleh Presiden Jokowi. Sekretaris Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, percaya sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

“Kalau Gerindra percaya sepenuhnya kepada presiden Pak Jokowi untuk melakukan tindakan apa saja sebagai pemegang sebagai kepala pemerintahan,” kata Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2021) sebagaimana dikutip Suara.com.

“Itu adalah hak prerogatif presiden sehingga kami tidak berusaha memengaruhi, tidak berusaha enggak sama sekali, pokoknya kami percaya sepenuhnya kepada presiden untuk hal itu,” tambahnya lagi.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR RI ini menilai kebijakan perobakan kabinet merupakan hak prerogratif presiden sehingga ia menyerahkan sepenuhnya apabila ada kursi-kursi menteri dalam kabinet yang dirombak.

“Sebagai pemegang sebagai kepala pemerintahan apakah mau melakukan reshuffle kementerian apa saja penggantinya siapa sepenuhnya kami menyerahkan kepada presiden,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Yandri Susanto, mengaku baru mendengar isu Presiden Jokowi akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada 8 Desember 2021. Mengenai hal itu, PAN sendiri dalam posisi siap jika diminta untuk mengisi kursi di Kabinet.

Baca Juga: Jokowi Dikabarkan Bakal Reshuffle Kabinet, 3 Menteri Akan Tergusur? 

“Saya dengar juga isunya begitu, katanya sih (8 Desember). Tapi kan itu hak prerogatif Pak Jokowi,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11/2021).

PAN semenjak dinyatakan bergabung dengan koalisi partai politik pemerintah pada 25 Agustus 2021 lalu memang belum terakomodasi dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf.

Yandri menegaskan, meski reshuffle hak prerogatif presiden, PAN siap sodorkan kader jika diminta isi kursi kosong

“Kalau PAN itu manut saja lah, kapan mau reshuffle, kalau pun PAN diajak, kami sudah siapkan kader,” ungkapnya.

Yandri menyampaikan, kader PAN sangat siap membantu pemerintahan Jokowi. Hal tersebut sesuai dengan keputusan dari hasil Rapat Kerja Nasional atah Rakernas yang sudah digelar oleh partai berlambang matahari putih tersebut.

Isu mengenai rencana Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet atau reshuflle makin berhembus, santer hal itu dilakukan dalam waktu dekat di Desember 2021.

Berita Terkait

Berita Terkini

Potensi Desa Jadi Sasaran Survei Mahasiswa Pariwisata Indonesia

Mahasiswa pariwisata Indonesia mengadakan survei potensi desa pada wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Diputuskan! Ini Nama Ibu Kota Negara yang Baru di Kalimantan Timur

Presiden Joko Widodo menyetujui nama ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, yakni Nusantara.

Pelaku Perjalanan dari Turki Penyumbang Terbanyak Kasus Omicron di RI

Pemerintah terus memantau perkembangan pengendalian pandemi Covid-19 termasuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

+ PLUS Kepala Daerah Ditangkap KPK Bukti Politik Dinasti Jalan Korupsi Politik

Korupsi politik adalah bentuk transaksi yang dilakukan antaraktor sektor privat dan publik melalui barang publik yang secara ilegal dikonversi ke dalam pertukaran yang bersifat privat.

Dituntut Mati Terkait Kasus Asabri, Nasib Heru Hidayat Ditentukan Besok

Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat, dituntut hukuman mati terkait kasus korupsi dana investasi PT Asabri.

+ PLUS Pidana Mati Predator Seksual Bukan Solusi untuk Pemulihan Korban

Predator seksual di Bandung, Jawa Barat, Herry Wirawan, yang memerkosa 13 santriwati, dituntut pidana mati dan denda serta pidana tambahan berupa kebiri kimiawi.

Gempa Bumi Magnitudo 5,4 Guncang Lebak Banten

Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,4 mengguncang Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada Senin (17/1/2022) pukul 07.25 WIB.

10 Berita Terpopuler: 10 Hari, Menunggu Keputusan Ustaz Yusuf Mansur

Ulasan tentang ustaz Yusuf Mansur menggelar yasinan selama 40 hari untuk menghadapi orang-orang yang dirasa menyerang dirinya menjadi berita terpopuler di Solopos.com, Senin (17/1/2022).

Solopos Hari Ini: Dilema PTM 100%

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% diliputi dilema ancaman penularan Covid-19 khususnya varian Omicron yang kian meluas.

Kucurkan Rp5,6 M ke Yusuf Mansur, Nur Syamsu Yakin Uang Kembali

Nama besar Ustaz Yusuf Mansur yang membuat dirinya tidak punya prasangka macam-macam saat ditawari investasi pada tahun 2009 silam. 

MAKI: Harusnya Kejakgung Tak Ada Kendala Tangani Korupsi di Kemenhan

Apabila kasus melibatkan oknum TNI, Kejaksaan Agung tidak memiliki kendala karena memiliki Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.

Penggugat: Yusuf Mansur Berjanji Ganti Semua Investasi Batu Bara

Menurut Zaini, dai kondang itu pernah berjanji di hadapan para investor bahwa dirinya akan mengganti seluruh uang investasi jemaahnya. 

Dinyinyiri, Ustaz Yusuf Mansur Banyak Dibela Warganet

Dai kondang itu menggerakkan seluruh santri yang berada di jaringan pondok pesantrennya untuk menggelar yasinan selama 40 hari.

Pertambahan Kubah Lava Gunung Merapi Seiring Kekaguman pada Metaverse

Jika dikonversikan ke muatan truk pasir yang biasa melintas di jalanan pertambahan kubah lava Gunung Merapi itu setara dengan 400 bak truk per hari.

Ini Para Penjaga Ustaz Yusuf Mansur

Bertabur doa mengiringi postingan Yusuf Mansur pada Jumat (14/1/2022) itu.

Aktivis Yakin Terdakwa Kasus Asabri Takkan Dihukum Mati

Dalam laporan tersebut ICJR menyebut hukuman mati sama sekali tidak mempunyai dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di suatu negara.