Isu Diskriminasi Uighur, Ternyata Ini yang Dirasakan Pelajar Indonesia di China

Solopos.com, BEIJING — Isu diskriminasi dan represi pemerintah China terhadap minoritas etnis Uighur memang menjadi perhatian besar di Indonesia. Namun, para pelajar asal Indonesia di China tidak terpengaruh isu konflik minoritas muslim di Provinsi Xinjiang tersebut.

“Justru para pelajar Indonesia di sini semakin aktif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan,” kata Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok (PPIT) Fadlan Muzakki di Beijing, Jumat (21/12/2018).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pernyataan itu didukung bukti makin banyaknya komunitas keagamaan Indonesia di China. Bahkan pada tahun ini saja telah terbentuk Pengurus Cabang Istimewa Nahdatul Ulama (PCINU) dan Pengurus Cabang Istimewa Muhammadiyah.

Belum lagi beberapa komunitas mahasiswa muslim di berbagai kota di China, seperti Lingkar Pengajian Beijing (LPB) yang aktif menggelar kegiatan pengajian setiap bulan. Demikian halnya dengan Komunitas Buddhis Manggala dan persekutuan-persekutuan gereja di setiap kota sehingga para pelajar Indonesia di China tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai umat agama.

Kalaupun sistem pemerintahan sangat berbeda dengan Indonesia, maka hal itu menjadikan tantangan tersendiri bagi para pelajar Indonesia dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Pemerintah China melarang warganya atau siapa pun menjalankan kegiatan keagamaan selain di tempat yang telah ditentukan.

“Para pelajar kita, khususnya yang muslim, biasanya lebih memilih beribadah di asrama masing-masing atau mencari ruangan kelas yang sepi dan tertutup jika keadaan cukup mendesak,” ujar mahasiswa S2 Contemporary Chinese Studies di Renmin University itu.

Jika sedang ada kegiatan kemahasiswaan di luar ruangan, lanjut dia, maka biasanya para pelajar Indonesia yang beragama Islam menyiasatinya dengan membawa tenda kecil sebagai tempat salat.

“Demikian pula pada hari Jumat, tidak ada masalah yang cukup serius untuk beribadah shalat Jumu’ah bagi para pelajar muslim karena di setiap kota di sini ada masjid,” kata Fadlan.

Untuk mahasiswa yang sedang ada jadwal perkuliahan pada hari Jumat, menurut dia, dapat berkonsultasi dengan dosennya untuk meminta izin datang terlambat atau keluar kelas lebih awal agar bisa menunaikan salat Jumat.

“Bahkan di bebarapa tempat, para mahasiswa muslim menggelar sendiri salat Jumat di asrama,” kata kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Sementara itu, untuk mahasiswa Kristiani, relatif lebih mudah menjalani peribadatan karena biasanya digelar pada hari Sabtu atau Minggu. Para pelajar Indonesia yang beragama Kristen atau Katholik juga biasanya aktif dalam setiap kegiatan persekutuan yang diadakan oleh gereja masing-masing. Bagi mahasiswa Indonesia yang beragama Budha, bukan merupakan hal yang sulit untuk beribadah.

“Walaupun dilakukan secara tertutup dan terkadang di dalam asrama kampus atau apartemen, para mahasiswa pemeluk agama Buddha di Tiongkok terbilang cukup aktif dalam menjalankan kegiatan keagamaannya yang bisa dilihat dari kegiatan rutin Buddis Manggala yang ada hampir ada di setiap kota,” ujar Ketua Umum PPIT periode 2018-2020.

Demikian pula bagi mahasiswa beragama Hindu. Walaupun jumlahnya terbilang relatif sedikit, tidak ada hambatan yang cukup serius bagi mereka dalam menjalankan ibadah. Fadlan tidak memungkiri adanya persoalan mengenai kebebasan beragama di China, seperti kasus larangan mengenakan jilbab bagi mahasiswi muslimah.

“Namun, hal tersebut biasanya dapat terselesaikan dengan komunikasi yang intensif dan penjelasan yang komprehansif kepada pihak kampus,” katanya menambahkan.

Meskipun demikian, dia mengingatkan para pelajar asal Indonesia agar tetap mematuhi peraturan perundang-undangan di China. Misalnya tidak menggunakan ruang kelas atau fasilitas publik lainnya untuk beribadah karena pemerintah setempat telah menyediakan masjid dan tempat ibadah lainnya.

Akhir-akhir ini isu penindasan terhadap kelompook minoritas muslim Uighur yang mendiami Daerah Otonomi Xinjiang memang menyeruak dan memicu protes di berbagai negara , termasuk Indonesia.

Pemerintah China menampik tuduhan Barat yang menganggap negara itu melakukan pelanggaran HAM. China memamerkan data berupa meningkatnya taraf hidup masyarakat di provinsi paling barat daratan Tiongkok itu, yang ditunjang data pembangunan infrastruktur jalan raya, jaringan kereta api, dan pelabuhan udara serta objek-objek wisata.