SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Jakarta— Wacana batas ambang keterwakilan di parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 5% dalam Pemilu 2014 masih menjadi perdebatan hangat para politisi. Khusus untuk PKB, angka PT 5% cukup sulit dilalui jika tidak ada islah di antara para stakeholder partai kaum santri itu.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) salah satu partai politik yang patut mewaspadai aturan PT sebesar 5%. Karena jika aturan tersebut disepakati, bisa saja, dalam Pemilu 2014 mendatang PKB tak lagi memiliki wakil di DPR pusat maupun DPRD tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Promosi Kisah Inspiratif Ibru, Desa BRILian Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik

Hal ini sebenarnya disadari para aktivis PKB, terutama pihak-pihak yang mendorong terjadinya islah yang tergabung dalam Komite Islah. Seperti penegasan Sekjen DPP PKB Lukman Edy yang menyebutkan pihaknya ragu akan memenuhi PT 5% dalam Pemilu 2014.

“Kalau tidak terjadi rekonsiliasi, saya pesimistis bisa memenuhi angka 5%. Saya juga ragu PT 3% tercapai dalam Pemilu 2014,” ujarnya dalam diskusi ‘Masa Depan Politik NU Pasca Islah’ di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/6).

Ia menegaskan, gagasan islah tidak ada penolakan dari unsur-unsur politik NU seperti PKB Ancol, PKB Parung dan PKNU. Lukman menuturkan, formulasi dalam islah mayoritas bersepakat menyelenggarakan muktamar secara bersamaan. “Persoalan yang muncul soal waktu apakah 2010 atau 2013,” ujarnya seraya menegaskan yang paling ideal yaitu di 2011.

Hanya saja, mantan Menteri Negara Percepatan Daerah Tertinggal ini menyebutkan persoalan yang muncul saat ini terletak di titik mana pijakan untuk melakukan islah antar kekuatan politik NU dengan format penggabungan pengurus.

“Hanya saja apakah miqat (titik tolak) di Muktamar Semarang, Muktamar Ancol, atau Muktamar Parung,” ujar Lukman. Ia menegaskan, dimanapun titik tolaknya, Muhaimin Iskandar tetap menjadi Ketua Umum DPP PKB.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PKB dari hasil Muktamar PKB Parung Lalu Misbah Hidayat menegaskan Pemilu 2014 menjadi pertaruhan politik NU. Menurut dia, hanya islah menjadi cara menyelamatkan politik NU.

“Satu-satunya jalan bagi PKB dalam Pemilu 2014 harus ada rekonsiliasi di antara PKB Ancol, Parung, dan PKNU,” ujar mantan anggota FPKB DPR RI periode 2004-2009 itu.

Sementara Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai Pemilu 2014 mendatang dipastikan akan menerapkan PT di atas 2,5%. Oleh karenanya, jika PKB ingin sukses dalam Pemilu 2014 maka tokoh NU harus melakukan rekonsiliasi. “Kuncinya persatuan di antara tokoh NU di PKB, PKNU dan lain-lain,” saran Qodari.

Hanya saja, Qodari mengaku ragu akan terjadinya islah di tubuh stakeholder politisi nahdliyin. Ia menyebutkan usai terbentuknya komite islah hingga saat ini belum ada respons resmi dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. “Saya memiliki skeptisisme,” cetusnya.

Justru ia mengusulkan, jika rekonsiliasi di internal politisi NU tidak terwujud, diperlukan pihak ketiga sebagai mediator. Ia menyebutkan PBNU sebagai pihak internal, mantan Wapres Jusuf Kalla dan Ketua MPR Taufik Kiemas bisa menjadi pihak yang tepat untuk menjadi mediator konflik PKB.

“Orang luar yang potensial JK. Karena beliau keluarga besar NU, tokoh yang sudah tidak intens di Partai Golkar. Dia punya pengalaman, JK tipe taktis dan diplomatis,” ujarnya.

inilah/rif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya