IPSI Solo Kritik Kebijakan KONI

Logo IPSI. dokJIBI/SOLOPOS

SOLO—Pengkot Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Solo mengkritik kebijakan KONI Solo yang menahan dana pembinaan dan insentif atlet/pelatih di empat cabang olahraga (Cabor).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

IPSI menilai sikap yang diambil KONI tidak berdasar. Adapun alasan KONI masih menahan dana tersebut karena masa kepengurusan Cabor bersangkutan sudah habis, dianggap terlalu mengada-ada.

“Untuk IPSI, masa kepengurusan kami memang habis per 2 Februari kemudian direvisi 17 April. Namun sesuai AD/ART IPSI, setelah masa kepengurusan habis IPSI masih diberi waktu enam bulan untuk membentuk kepengurusan baru. Jadi sebelum masa enam bulan berakhir, kepengurusan otomatis tetap dipegang pengurus lama. Kalau IPSI Solo berakhirnya April, berarti malah ini belum ada satu bulan,” beber Kabid Organisasi Pengkot IPSI Solo, Devi Rachyuanto, saat dijumpai Solopos.com di Solo.

KONI Solo juga dianggap tidak konsisten. Sebab, IPSI telah mencairkan dana pembinaan senilai Rp9 juta (sudah dipotong pajak) pada April lalu. Untuk itu, lanjut Devi, seharusnya dana insentif bagi atlet dan pelatih yang masih ditahan KONI, juga bisa langsung didistribusikan tanpa menunggu terbentuknya kepengurusan baru di IPSI Solo.

“Sementara itu, jika mau diperpanjang masa kerja pengurus lama, masalahnya Bu Lenny [Ketua Pengkot IPSI Solo, Lenny Andoko] sudah tidak bersedia lagi dipilih, karena ia merasa sudah cukup untuk mengabdi selama delapan tahun,” lanjut Ketua Bidang Hukum IPSI Solo, Kalono.

Kalono melanjutkan rencana penyelenggaraan muscab dan pemilihan pengurus baru di IPSI Solo sejauh ini belum bisa diwujudkan karena terbentur kesibukan masing-masing anggota pengurus. Meski demikian, pengurus inti IPSI Solo sudah menyusun rencana itu agar kepengurusan baru secepatnya terbentuk.

Seperti diketahui, KONI Solo menunda memberikan dana pembinaan dan insentif atlet periode Januari-April bagi empat cabang olahraga (cabor), yakni Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina), IPSI, Persatuan Senam Indonesia (Persani) dan Persatuan Panahan Indonesia (Perpani). Dana itu terpaksa ditahan sampai persoalan kepengurusan masing-masing cabor itu beres.