Investasi sesudah Pesta Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (24/5/2019). Esai ini karya Edy Purwo Saputro, dosen di program pascasarjana Universitas Muhamamdiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah E.Purwo.Saputro@ums.ac.id.

Solopos.com, SOLO — Tahapan pesta demokrasi selesai setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang, salah satunya pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang mengalahkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kontestasi ulang antara Joko Widodo dan Prabowo yang dimenangi Joko Widodo membuat dia akan menjadi presiden pada periode jabatan kedua, 2019-2024. Pasti dalam masa lima tahun pemerintahan Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin akan menghadapi banyak tantangan.

Tantangan itu misalnya memacu daya tarik investasi. Selain itu, peringatan International Monetary Fund (IMF) tentang prediksi pertumbuhan global yang diturunkan dari 3,6% pada 2018 menjadi 3,3% pada 2019 perlu dicermati, belum lagi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang kian memanas.

Presiden Joko Widodo  pernah menegaskan pentingnya jabatan menteri investasi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019 di Indonesia Convention Exhibition, Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten pada Selasa 12 Maret lalu.

Saat itu disebut juga jabatan menteri ekspor karena investasi meredup dan defisit neraca perdagangan. Neraca perdagangan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2015 menunjukkan ekspor senilai US$150,33 miliar dan impor senilai US$142,69 miliar (surplus US$ 7,64 miliar).

Pada 2016 ekspor senilai US$145,18 miliar dan impor senilai US$135,65 miliar (surplus US$9,53 miliar). Pada 2017 ekspor senilai US$168,82 miliar dan impor senilai US$156,98 miliar (surplus US$11,84 miliar). Pada 2018 ekspor senilai US$180,21 miliar dan impor US$188,71 miliar (defisit US$8,49 miliar).

Pada April 2019 defisit mencapai US$2,5 miliar atau setara Rp36 triliun. Data defisit neraca perdagangan pada 2012 senilai US$1,65 miliar, pada 2013 senilai US$4,07 miliar, dan pada 2014 menjadi US$2,19 miliar. Sedangkan pada periode Januari 2019 ekspor senilai US$12,92 miliar dan impor senilai US$188,71 miliar sehingga defisit senilai US$1,06 miliar.

Realisasi investasi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014 senilai Rp463 triliun, pada 2015 senilai Rp.545 triliun, pada 2016 senilai Rp613 triliun, pada 2017 senilai Rp678 triliun, dan pada 2018 senilai Rp721 triliun.

Rentan terhadap Iklim Sosial Politik

Problem defisit neraca perdagangan dan meredupnya daya tarik investasi tidak bisa lepas dari persoalan riil domestik dan faktor eksternal. Argumen yang mendasari adalah hajatan pesta demokrasi yang kemudian disebut tahun politik sangat rentan terhadap iklim sosial politik.

Karena itulah beralasan muncul perilaku wait and see yang dapat berubah menjadi wait and worry jika situasi terus memanas, apalagi ada gerakan ”people puwer”. Faktor eksternal perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, isu denuklirisasi Amerika Serikat dan Korea Utara, dan pelemahan ekonomi global juga jadi faktor penting.

Terlepas dari fakta realisasi investasi dan defisit neraca perdagangan serta urgensi rencana pembentukan kementerian investasi dan kementerian ekspor, optimisme perlu dipacu. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengatakan pada tahun politik target investasi menjadi dobel digit dengan asumsi telah ada tanda-tanda pemulihan.

Meski realisasi investasi pada 2018 senilai Rp721,3 triliun atau naik 4,1% daripada 2017 yang senilai Rp678,8 triliun, imbas tahun politik terhadap kepercayaan investor tetap tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, kemenangan Joko Widodo mestinya diikuti kebijakan dan strategi ”gas pol”.

Data BKPM menegaskan realisasi investasi pada 2018 memang sangat berat dan hal ini tidak terlepas dari persoalan tahun politik dalam bentuk pemilihan kepala daerah serentak dan dilanjutkan pemilihan umum serentak.

Perlambatan investasi pada 2018 terkait pemilihan kepala daerah serentak dan pada 2019 iklim investasi sangat dipengaruhi pemilihan umum serentak sehingga beralasan ketika investor bersikap wait and see sambil memetakan berbagai persoalan dan peluang.

Penurunan realisasi penanaman modal asing pada 2018 adalah yang kali pertama terjadi, yaitu turun 8,8%, sementara jika memakai perhitungan foreign direct investment justru minus 30%. Hal ini dialami secara global, terjadi penurunan 20%, tidak hanya di negara industri maju tapi juga di negara miskin dan berkembang. Target realisasi investasi pada 2019 adalah senilai Rp792,3 triliun.

Beda Tipis Optimisme dan Ambisi

Target itu menjadi tantangan bagi Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahan bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Beda tipis antara optimisme dan ambisi bisa berpengaruh signifikan terhadap pencapaian. Tentu hal ini bukan sesuatu yang mudah dicapai.

BKPM berkepentingan merealisasikan. Artinya, jika pemerintahan baru terbentuk dan kementerian investasi benar dimunculkan maka akan berbenturan dengan BKPM yang selama ini berkepentingan terhadap realisasi investasi.

Meski demikian, bukan tidak mungkin kementerian investasi dan kementerian ekspor bisa dibentuk dengan harapan memacu investasi dan ekspor sehingga tidak terbentur defisit yang kian menggerus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sementara pemasukan perpajakan juga semakin rentan. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin harus memacu kinerja demi pencapaian semua target yang ditetapkan.

Ada beberapa faktor yang juga menghambat realisasi investasi. Pertama, fakta maraknya korupsi di berbagai daerah yang melibatkan petinggi di level pusat sampai daerah, termasuk korporasi, sehingga tahun 2018 layak dinobatkan sebagai tahun operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus Romahurmuziy yang ditangkap KPK saat masih menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menjadi sentimen negatif. Belum lagi rencana reshuffle Kabinet Kerja karena ada tiga orang menteri yang diduga bermasalah dengan hukum.

Kedua, revisi pertumbuhan ekonomi global, misalnya Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang menyatakan pada 2019-2020 terjadi perlambatan sehingga proyeksi pertumbuhan hanya 3,5%.

OECD bahkan menyatakan pada 2021 pertumbuhan akan tergerus 0,8% akibat perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. IMF juga merevisi pertumbuhan ekonomi di kawasan Eropa dan negara berkembang sebesar 0,2 poin menjadi 3,5% dan pada 2020 akibat dari pelemahan ekonomi di kawasan Eropa dan negara berkembang serta kegagalan penyelesaian perang dagang.

Upah Minimum

Artinya, prospek setelah pemilihan presiden yang kali ini kembali dimenangi Joko Widodo sangatlah penting karena ada banyak persoalan dan tantangan yang harus dihadapai.

Lembaga pemeringkat internasional, Moody’s Investor Service, merevisi pertumbuhan di bawah 5% pada periode 2019-2020 akibat moderatnya alokasi pengeluaran pemerintah dan perlambatan pembangunan infrastruktur.

Bank Indonesia juga merevisi seiring dengan kenaikan suku bunga acuan 5,1%-5,5%. Argumen yang mendasari yaitu perlambatan pertumbuhan global, kebijakan fiskal Amerika Serikat yang memudar, perlambatan perekonomian Tiongkok, dan kenaikan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (7DRRR) pada 2019-2020.

Bank Indonesia diprediksi masih akan menaikkan suku bunga acuan pada tahun ini sebesar 50 basis poin menjadi 6,75%. Ketiga, ancaman konflik dan terorisme. Fakta konflik separatisme dan terorisme masih menghantui dan versi laporan Institute for Economic and Peace menilai kerugian dari konflik, kerusuhan, dan teorisme secara global mencapai US$14,74 miliar atau 12,4% dari produk domestik bruto (PDB) dunia.

Suriah adalah negara yang paling terdampak. Hal ini menegaskan ancaman konflik horizontal setelah pemilihan presiden harus diwaspadai demi menjaga daya tarik dan realisasi investasi serta target surplus neraca perdagangan.

Keempat, upah minimum provinsi yang naik 8,03% pada 2019 juga rentan memicu sentimen karena upah masih menjadi problem serius pada era industrialisasi dan upah juga rentan terhadap aksi buruh, belum lagi persoalan tunjangan hari raya karena sebentar lagi Lebaran.