INVESTASI BODONG : Daerah Remote Perlu Waspada

Investasi Bodong, tiap pelaku memiliki strategi tersendiri

Harianjogja.com, SLEMAN — Tim Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi DIY dikukuhkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Hotel Royal Ambarrukmo, Kamis (3/11/2016). Satgas yang dikoordinir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY ini bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk investasi ilegal yang marak belakangan ini.

Promosi Vonis Bebas Haris-Fatia di Tengah Kebebasan Sipil dan Budaya Politik yang Buruk

(Baca Juga : INVESTASI BODONG : OJK Gandeng BEI Bentuk Galeri Investasi Mobile)

Satgas Waspada Investasi beranggotakan kepolisian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan UMKM, Kantor Perizinan Satu Pintu, hingga Kejaksaan Tinggi. Tugasnya melakukan sosialisasi terkait investasi yang tepat untuk masyarakat dan juga penegakan hukum kepada perusahaan investasi yang tidak resmi secara hukum.

Kepala Kantor OJK DIY Fauzi Nugroho menyampaikaN di DIY sendiri kasus perusahaan yang melakukan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dengan kedok investasi, pernah dilakukan Koperasi Pandawa dan PT Swissindo. Perusahaan ini juga menawarkan pelunasan kredit pada nasabah.

“Satgas ini diharapkan penegakannya menjadi lebih komprehensif sehingga bisa menindak lembaga yang berdiri tanpa izin,” katanya.

Ia mengatakan, daerah di remote area seperti Desa Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul perlu diwaspadai masuknya tawaran investasi bodong seperti ini. Pasalnya tingkat inklusi keuangan di daerah itu masih rendah. Bahkan keberadaan bank plecit atau rentenir sangat marak di daerah itu.

Selama ini, OJK DIY sendiri sama sekali belum pernah menerima laporan dari masyarakat secara langsung yang menjadi korban investasi bodong.

“Mereka tidak mau melapor karena malu. Dipandang kaya tapi kena tipu,” ujarnya.