SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Agoes Rudianto/JIBI/SOLOPOS)

Ilustrasi (Agoes Rudianto/JIBI/SOLOPOS)

Pohon tua nan rimbun itu berdiri di tepian jalan yang padat kendaraan. Sederet kursi, taman air serta tiang lampu hiasan ditata mengitarinya. Paving-paving terpasang rapi dan bersih, membuat nyaman para pejalan kaki di sana. Sejumlah anak-anak pun tampak bermain dengan riang tanpa diliputi rasa waswas.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Jauh hari sebelumnya, tempat itu merupakan kawasan padat PKL yang kumuh. Banyak hunian warga dibangun dengan melanggar batas inland kadaster (ika). Sejak dimulai program penataan, kawasan Jl Kapten Mulyadi itu berubah. Bukan hanya keindahan visual yang disuguhkan, hak-hak para pejalan kaki juga dikembalikan.

“Dan Solo komitmen untuk terus memperbanyak jalur bagi pejalan kaki. Sehingga, perpindahan manusia tak harus dengan kendaraan,” kata Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Solo, Sri Baskoro, kepada Solopos.com, akhir pekan lalu.

Pembangunan kawasan padestrian—seperti di Jl Kapten Mulyadi di atas—hanyalah satu di antara sekian program Solo Move People Not Car, sebuah program untuk mengatasi keruwetan lalu lintas. Masyarakat diajak untuk hidup sehat dengan membiasakan berjalan kaki, naik sepeda kayuh, atau menaiki tranportasi massal ketika ingin berpindah dari satu jarak ke jarak lainnya.

“Itulah sebabnya, infrastruktur harus mulai dibenahi sejak sekarang,” tambahnya.

Sedikitnya ada 31 strategi yang disiapkan Pemkot Solo untuk mengurai kemacetan yang melanda Kota Solo, akhir-akhir ini. Program itu antara lain pembangunan underpass, fly over, penataan parkir luar kota dan penerapan parkir progresif, penataan trayek, Solo Car Free Day, pembangunan jalan lingkar, pengembangan sistem multimoda, peningkatan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), peningkatan jalur lambat, peningkatan tranportasi massal hingga mengeluarkan kebijakan melarang siswa SMP naik sepeda motor.

“Tahun depan, BST (Batik Solo Trans) dengan tujuh koridor sudah bisa dioperasikan. Saat ini, masih menunggu payung hukum pengoperasian BST,” ujar Kepala Dishubkominfo Solo, Yosca Herman Soedrajad.

Yosca optimistis dengan peningkatan kualitas tranportasi massal seperti BST, KA Kota hingga bus pariwisata, kepercayaan masyarakat terhadap transportasi massal akan kembali pulih.

“Selama ini, harus diakui tranportasi massal masih jauh dari ideal. Tak nyaman, tak aman, tak tepat waktu. Penumpang hanya membuang-buang waktu di jalanan,” kritik Yosca.

Meski demikian, upaya mewujudkan mimpi Solo bebas macet bakal sulit terwujud tanpa kerja sama dengan pemerintah daerah di sekitarnya. Dalam pembahasan jalur trayek misalnya, Solo harus duduk bersama dengan pemerintah daerah.

“Dalam pembangunan underpass Makam Haji atau fly over Palur adalah contohnya. Solo kan ikut terkena macet. Akibatnya, jalur harus dialihkan semua. Nah, inilah pentingnya penataan lalu lintas terintegrasi,”  jelas Baskoro.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya