Integrasi Pelayanan Perizinan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu, 18 November 2020. Esai ini karya Nurochman, Kepala Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah.

 Loket pelayanan terpadu satu pintu di Kota Solo. (Istimewa/surakarta.go.id)

SOLOPOS.COM - Loket pelayanan terpadu satu pintu di Kota Solo. (Istimewa/surakarta.go.id)

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah tengah menggodok aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu aturan yang tengah dirumuskan ialah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kementerian Dalam Negeri bertugas menyusun RPP ini.

RPP ini bermaksud memberikan kepastian hukum dalam berusaha serta meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha melalui penyederhanaan perizinan dengan menggunakan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS).

PromosiRekomendasi Merek Jeans Terbaik Pria & Wanita, Murah Banget!

Di tingkat pusat, lembaga OSS di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan nantinya akan terkoneksi dengan unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di setiap provinsi, kabupaten, dan kota dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Sengkarut pelayanan perizinan berusaha di Indonesia ditandai dengan berbagai jenis perizinan yang tumpang tindih, prosedur pelayanan yang berbelit-belit, lamanya proses penyelesaian, dan biaya layanan perizinan yang kurang transparan. Keluhan sulitnya mengurus perizinan usaha banyak disampaikan para pelaku usaha dan calon investor.

Upaya perbaikan sudah dijalankan pemerintah melalui serangkaian kebijakan deregulasi, debirokratisasi, dan digitalisasi pelayanan. Termutakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS)  sudah dijalankan.

Penerapan OSS belum berjalan secara optimal. OSS belum dapat mewujudkan perizinan terpadu dan terintegrasi. Dalam laporan Ombudsman (2019), hingga saat ini 80% perizinan masih diurus secara tatap muka dan tidak melalui sistem OSS seperti izin lingkungan.

Hingga saat ini belum ada pengurusan perizinan yang terintegrasi sehingga pengurusan perizinan masih memakan waktu enam bulan sampai dengan empat tahun (waktu yang panjang khususnya terkait tata guna lahan) (KPPOD: 2016).

Rezim Perizinan Lama

Indonesia pada era desentralisasi belum sepenuhnya keluar dari jebakan rezim perizinan. Di sini kita berhadapan dengan begitu banyak jumlah/jenis perizinan. Sebelum penetapan UU Cipta Kerja, dikenal beberapa perizinan usaha yang harus diajukan seorang pelaku usaha atau investor ketika akan memulai usaha.

Pertama, izin pendirian badan usaha berupa surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP). Kedua, izin tempat usaha berupa izin gangguan (hinder ordonnantie/HO), surat izin tempat usaha (SITU), dan surat keterangan domisili perusahan (SKDP).

Ketiga, izin pendirian bangunan usaha berupa izin mendirikan bangunan (IMB). Menurut laporan Doing Business 2016, untuk memulai sebuah usaha baru di Indonesia membutuhkan 13 prosedur dengan waktu rata-rata 47,80 hari. Perubahan yang tengah digodok pemerintah berkaitan dengan kemudahan pelayanan perizinan di daerah mengarah kepada tiga hal.

Pertama, penyederhanaan/simplifikasi perizinan berusaha di daerah berikut persyaratan, prosedur, dan tata cara pengajuan izin yang tidak perlu lagi melalui beberapa meja birokrat dan harus tatap muka.

Kedua, pengajuan perizinan dilakukan secara OSS yang akan terintegrasi antarberbagai tingkat pemerintahan dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ketiga, keseragaman jenis perizinan berusaha antardaerah di seluruh Indonesia. Pasal 5 ayat (2) draf RPP tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menjelaskan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah meliputi perizinan berusaha berbasis risiko; persyaratan dasar perizinan berusaha; dan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Penyederhanaan syarat ini merupakan aturan turunan dari Pasal 7 hingga 10 UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 26 dan 27 RPP tersebut, perizinan kegiatan usaha berisiko rendah hanya terdiri atas pemberian nomor induk berusaha (NIB) dan hanya perlu dilakukan dengan mendaftar pada OSS.

Jika pelaku usaha tak lengkap dalam memasukkan data, sistem tersebut akan menolak secara otomatis. Setelah mendapatkan NIB, pelaku usaha wajib menerapkan standar kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. UU Cipta Kerja juga telah membagi kegiatan berusaha berisiko menengah menjadi menengah rendah dan tinggi.

Dalam Pasal 28 dan 29 RPP, syarat perizinan usaha risiko menengah rendah adalah NIB yang diurus lewat OSS dan sertifikat standar usaha tersebut. Dalam Pasal 30 sampai 31, syarat izin usaha risiko menengah tinggi adalah NIB dan sertifikat standar baik itu untuk tahap operasional dan komersial.

Sedangkan dalam Pasal 32, rezim perizinan hanya diberlakukan bagi usaha berisiko tinggi. Perizinan yang dimaksud adalah persetujuan lingkungan, pemanfaatan ruang, dan persetujuan bangunan gedung. Perizinan berusaha sektor yang diselenggarakan di daerah terdiri atas 15 sektor.

Perizinan di Soloraya

Mengikuti perubahan yang mengarah pada pemberian kemudahan perizinan berusaha di daerah, pemerintah kabupaten/kota di Soloraya harus terus berbenah dan melakukan langkah-langkah penyesuaian.

Secara kelembagaan tidak ada persoalan karena seluruh kabupaten dan kota di Soloraya memiliki perangkat daerah yang menjalankan urusan PTSP sebagai wadah untuk melaksanakan pelayanan perizinan yang terintegrasi dalam bentuk OSS.

OSS ini harus bisa memberikan layanan perizinan berusaha yang tuntas, mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

Dari aspek tata laksana (business process), pemerintah kabupaten dan kota di Soloraya harus segera menyempurnakan seluruh persyaratan pelayanan dan prosedur layanan perizinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Keseluruhan tata laksana pelayanan harus mengarah kepada tercapainya perizinan berusaha yang lebih cepat, murah, dan sederhana. Berkaitan dengan aspek persyaratan dasar perizinan berusaha yaitu adanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagai tindak lanjut setiap pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana detail tata ruang (RDTR) dalam bentuk digital.

Sebelum perizinan berusaha disetujui oleh pemerintah daerah harus dipastikan ada kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RDTR.yang telah ditetapkan. Akhirnya dengan terlaksananya layanan OSS secara terintegrasi antarberbagai tingkat pemerintahan, diharapkan memudahkan pelayanan perizinan berusaha yang akan berdampak pada meningkatnya daya saing investasi (ease of doing business/EoDB) dan pertumbuhan sektor swasta di kawasan Soloraya khususnya dan Indonesia pada umumnya.

 

 

 

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Espos Plus

      Komunikasi dan Sinergi Kunci Menghadapi Ancaman Krisis Pangan

      + PLUS Komunikasi dan Sinergi Kunci Menghadapi Ancaman Krisis Pangan

      Sinergi yang kuat dan komunikasi efektif menjadi unsur penting dalam upaya mempercepat diseminasi informasi melalui kanal milik instansi pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis pangan.

      Berita Terkini

      Kritik yang Dirindukan

      Demi mesra dengan kekuasaan, sering lahir persekongkolan intelektual yang melegitimasi penguasa melalui perannya sebagai “pendapat ahli”. Jati diri sebagai intelektual kadang menjadi terlupakan atas tugas utamanya sebagai penjaga moral dan pemegang kebenaran. Kaum intelektual lupa agenda menjaga dan mencerdaskan publik supaya pusaran demokrasi sesuai amanah konstitusi. 

      Cukai untuk Rokok Tingwe

      Bisa dibayangkan betapa penuh Lembaga Pemasyarakatan jika semua penjual tingwe dipenjara. Masih ada rasa kemanusiaan. Sebagian besar penjual tembakau atau rokok tingwe adalah pedagang kecil yang berjualan di pasar tradisional.

      APG Bukan Hajatan Biasa

      Di balik aksi gigih dan gagah para atlet disabilitas berkompetisi untuk menjadi yang terbaik (baca: juara) di 14 cabang olahraga yang digelar, terdapat berbagai nilai-nilai besar yang akan diresonansikan ke masyarakat lokal, nasional, regional, maupun global. Nilai-nilai humanis dan aneka pesan moral berenergi dengan paradigma development of sport, sekaligus development trough sport. Hal itulah yang menjadi alasan utama mengapa APG bukan sebuah hajatan biasa.

      Kemerdekaan dan Futurologi Pembangunan

      Saat ini dunia sedang berpesta pora atas mudahnya akses informasi melalui berbagai macam media: internet, televisi, dan telepon selular yang mau tidak mau mengubah cara hidup manusia.

      Citayam dan Pemberdayaan

      Dengan hadirnya fashion week SCBD, citra kawasan Sudiman seperti sedang dikonstruksi ulang.

      APG dan Keadilan Sosial

      Perlu afirmasi untuk membuka potensi para penyandang disabilitas, dan pesta olahraga dengan konsep para games adalah wujud afirmasi itu.

      Setelah Pengampunan Berakhir

      PPS dan program pengampunan sejenis dapat menurunkan moral pembayar pajak yang akhirnya memengaruhi kepatuhan.

      Pengenalan Lingkungan Sekolah

      Terkadang siswa senior memandang rendah siswa baru, merasa sok kuasa, gila hormat, dan memiliki misi balas dendam.

      Ambiguitas Penganut Agama dalam Politik

      Pertanyaannya, apakah stigma Geertz terhadap para kaum abangan dilandasi oleh kepentingan secara politis?

      Bukan Ecek-Ecek

      Tampak jelas, Indonesia memiliki banyak "anomali positif" bila disandingkan dengan kondisi global hari-hari ini. Bukan hanya perdagangan internasional yang moncer. Kinerja investasi Indonesia dan sejumlah indikator makroekonomi lainnya juga relatif kinclong.

      Reformasi Pajak dan Pemulihan Ekonomi

      Tidak sedikit pelaku usaha yang tidak berbasis digital diuntungkan pandemi Covid-19 tetapi tidak terpantau sistem perpajakan karena informal dan menggunakan teknologi lintas negara.

      Untuk CFD yang Lebih Baik

      CFD merupakan alternatif intensifikasi kecukupan ruang terbuka olahraga khususnya bagi masyarakat perkotaan.

      Merancang Keyakinan Kelas

      Dampak dari keyakinan kelas yang dirancang dan diterapkan di sekolah adalah terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah.

      Nisan Sejarah Taman Siswa

      Kabar sekolah dasar negeri yang tidak mendapatkan murid baru menunjukkan jurang nyata antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.

      Mengendalikan Politik Dinasti

      Dalam konteks munculnya berbagai politik dinasti, masyarakat seolah-olah menormalisasi praktik tersebut.

      Bangkit dengan Koperasi dan UMKM

      Koperasi bisa bergerak di sektor pangan, pariwisata, pemenuhan kebutuhan kaum milenial, multipihak, kebutuhan sekunder, maupun produk unggulan daerah.