Solopos.com, SLEMAN—Dinas Tenaga Kerja Sleman mencatat ada sembilan perusahaan yang bermasalah dengan pemberian tunjangan hari raya (THR) saat perayaan Idulfitri 1445 Hijriah.

Hingga saat ini masih ada tiga Perusahaan yang ditangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sleman, Sutiasih mengatakan, berdasarkan ketentuan dari Pemerintah Pusat, pemberian THR maksimal dilakukan H-7 Lebaran.

Kendati demikian, ada sembilan Perusahaan di Sleman yang dilaporkan dikarenakan tidak memberikan sesuai ketentuan.

“Dari sembilan Perusahaan ini yang melapor ada 75 orang yang mengadukan,” kata Sutiasih, Kamis (18/4/2024).

Menurut dia, sudah ada empat pengaduan yang diselesaikan melalui kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha.

Adapun lima kasus lainnya penyelesaian diserahkan ke tim pengawas ketenagakerjaan, Disnakertrans DIY.“Tugas kami hanya sampai H-7, setelah itu penyelesaian diserahkan ke Disnakertrans DIY,” ungkapnya.

Sutiasih menjelaskan, untuk empat aduan yang diselesai melalui jalur kesepakatan, ada yang diselesaikan dengan cara menunda pembayaran hingga mencicil dengan tenggat waktu tertentu.

“Sebenaranya dalam aturan tidak ada ketentuan ini, tapi berhubung sudah ada kesepakatan bersama, maka masalah dianggap terselesaikan,” katanya.

Adapun untuk lima kasus yang dilimpahkan ke Pemerintah DIY, hingga sekarang sudah ada dua pengaduan yang terselesaikan. Adapun tiga Perusahaan lainnya masih dalam proses penanganan.

“Masih berproses untuk penyelesaian. Kalau dua Perusahaan yang telah rampung diselesaikan dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja,” katanya.

Berdasarkan pada Permenaker No.6/2016 tentang THR, Perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenakan sanksi denda sebesar 5% dari nominal THR yang diberikan.

Ia tidak menampik ada Perusahaan di Sleman yang terkena denda ini karena tidak membayar tepat waktu.

“Untuk yang ditangani Disnakertrans DIY, kami serahkan ke pengawas ketenagakerjaan. Kalau terlambat, maka bisa terkena denda dan itu jadi kewenangan dari petugas pengawasan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Kirnadi tidak menampik ada Perusahaan di Sleman yang belum membayarkan THR tepat waktu.

“Perusahaan ini memiliki ratusan karyawan. Jelas, ini menjadi masalah yang harus diselesaikan,” kata Kirnadi, Jumat (5/4/2024) lalu.

Menurut dia, adanya Perusahaan yang belum membayar THR tidak hanya terjadi di Sleman. Juga terjadi di wilayah lain di DIY sehingga akan terus berupaya memperjuankan agar para pekerja mendapatkan haknya tersebut.

“Kami terus membuka pintu pelaporan. Yang jelas, kami akan berjuang agar THR bisa segera diberikan,” katanya.

Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul “Lebaran Berlalu, Masih Ada Perusahaan di Sleman Belum Bayar THR”

Solopos.com, ISTANBUL–Hujan deras melanda kawasan Semenanjung Arab dari Uni Emirat Arab (UAE) hingga negara tetangga pada Selasa (16/4/2024), yang merupakan curah hujan terbesar dalam 75 tahun terakhir. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir di Dubai hingga Oman.

Banjir itu memenuhi jalan raya dan menciptakan kondisi berbahaya di seluruh wilayah Dubai dan Oman, yang biasanya gersang dan tidak biasa dilanda hujan lebat dan banjir bandang.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

“UAE menyaksikan curah hujan terbesar yang pernah tercatat dalam 24 jam terakhir. Melebihi curah hujan yang tercatat sejak dimulainya pengumpulan data pada tahun 1949,” sebut laporan Pusat Meteorologi Nasional UEA sebagaimana dilaporkan kantor berita WAM, Rabu (18/4/2024), yang dilansir Antara.

Badan layanan cuaca tersebut juga melaporkan curah hujan besar itu merupakan peristiwa luar biasa dalam sejarah iklim UAE sejak dimulainya pencatatan data iklim. Dikatakan, ke depannya diperkirakan terjadi curah hujan yang lebih besar dalam beberapa jam mendatang.

Imbas kondisi tersebut, maskapai Fly Dubai telah membatalkan beberapa penerbangan karena kondisi cuaca yang buruk, sementara banyak penerbangan lainnya ditunda.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola UAE juga mengumumkan penundaan semua pertandingan sepak bola lokal dan tanggal baru akan ditentukan kemudian.

Komite Nasional Manajemen Darurat UAE mendesak warga untuk tinggal di rumah dan mengikuti pedoman keselamatan, serta hanya meninggalkan rumah jika terjadi keadaan yang sangat mendesak.

Di negara tetangga UAE, Oman, badan penyelamatan negara itu mengatakan hujan lebat dan banjir bandang telah menyebabkan 18 orang tewas, termasuk sembilan anak sekolah.

Aparat berwenang Oman terlibat dalam upaya penyelamatan, dengan sekolah-sekolah ditutup di enam provinsi, termasuk Provinsi Muskat, karena kondisi cuaca yang berbahaya.

Mengutip NBC News, daerah Khatm Al Shakla di luar Kota Al Ain, dekat perbatasan dengan Oman menerima curah hujan hingga setinggi 10 inci dalam waktu kurang dari 24 jam.

Pusat Meteorologi menyebutnya sebagai peristiwa luar biasa dalam sejarah iklim UEA sejak dimulainya pencatatan data iklim dan diperkirakan beberapa jam mendatang akan terjadi pencatatan curah hujan dalam jumlah yang lebih besar.

Perlu diketahui, curah hujan sebesar 5,59 inci telah turun di Dubai selama 24 jam. Sedangkan rata-rata curah hujan sebesar 3,73 inci setiap tahun di Bandara Internasional Dubai, pusat perjalanan utama di Timur Tengah dan sekitarnya.

Otoritas Manajemen Krisis dan Bencana Darurat Nasional UEA mendesak masyarakat untuk tinggal di rumah, dengan mobil harus di parkir di lokasi yang aman dan tinggi jauh dari daerah yang rawan banjir.

Negara-negara di Timur Tengah lainnya termasuk Qatar dan Arab Saudi, juga dilanda kondisi basah yang luar biasa pada pekan ini.

Sebagian artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Rekor Hujan Terderas 75 Tahun Terakhir, 18 Orang Tewas Saat Banjir Dubai.

Solopos.com, SUKOHARJO – Sebagai bentuk dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi (Pemprov)  Jawa Tengah, PT Superior Prima Sukses (SPS) melalui produk Bata Ringan Blesscon mendirikan rumah bagi masyarakat tidak mampu di dua desa di Kabupaten Sukoharjo, Rabu (17/4/2024).

Program bertajuk Rumah Sederhana Sehat ini merupakan salah satu kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), kolaborasi antara PT SPS bersama dengan Pemprov Jateng dan juga Pemkab Sukoharjo.

Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal

Saat ini Pemprov Jateng mencatat lebih dari 300.000 keluarga belum memiliki rumah. Menurut data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, hingga saat ini sebanyak kurang lebih 1 juta masyarakat menempati rumah kontrak. Namun, saat ini Pemprov Jateng tengah bertahap menyelesaikannya dan sudah merampungkan sebanyak 1.500 rumah.

Dalam kesempatan tersebut, Blesscon turut andil memberikan bantuan bata ringan untuk pembagunan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Tepatnya, di wilayah Desa Karangwuni dan di Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo.

Pemberian bantuan tersebut dilakukan langsung oleh Brand Manager PT SPS, Yusuf Permadi kepada Kepala Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Arif Djatmiko.

Yusuf Permadi mengatakan, bantuan ini merupakan komitmen bata ringan Blesscon untuk mendukung program pembangunan layak huni di Provinsi Jawa Tengah, utamanya bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Apa yang dapat kami berikan, semoga bisa berdampak positif bagi masyarakat utamanya bagi masyarakat kurang mampu,” kata Yusuf Permadi dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut ia menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemkab Sukoharjo yang terus bersinergi dengan bata ringan Blesscon untuk selalu bersama-sama menumbuhkan dan mensukseskan program pembangunan infrastruktur di Jateng.

“Semoga ini terus membuka kesempatan baru agar kita semakin meningkatkan kualitas dalam sektor pembangunan di Jateng. Semoga kolaborasi ini terus menginsipirasi kita semua,” ujarnya.

Di sisi lain, Kadisperakim Arif Djatmiko mengapresiasi atas bantuan yang diberikan bata ringan Blesscon kepada masyarakat di wilayah Sukoharjo. Utamanya, saat ini Pemprov Jateng tengah mencanangkan program 1 juta rumah.

“Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan karena tidak semua bisa memperoleh akses. Khusus di Jateng program ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah,” katanya.

“Meski bantuan ini tidak mengurangi bantuan yang dialokasikan dari pemerintah kepada masyarakat. Semua diserahkan kepada masyarakat,”imbuhnya.