Jumat, 23 September 2011 - 05:48 WIB

Inspektorat: Disdik memalukan

Redaksi Solopos.com  /  Nadhiroh  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Joko Triyono (Dok.SOLOPOS)

Joko Triyono (Dok.SOLOPOS)

Sukoharjo (Solopos.com)–Inspektorat Sukoharjo mulai menerjunkan tim untuk menggali informasi mengenai kasus beredarnya SK CPNS palsu dengan korban sejumlah GTT dan PTT, Kamis (22/9/2011).

Advertisement

Dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo, pelaku utama praktik percaloan itu sudah terendus.

“Hari ini (Kamis-red), kami menerjunkan Inspekur Pembantu 2. Ngisin-isini,” kata Kepala Inspektur Sukoharjo, Joko Triyono, saat terhubung dengan Espos, Kamis pagi.

Advertisement

“Hari ini (Kamis-red), kami menerjunkan Inspekur Pembantu 2. Ngisin-isini,” kata Kepala Inspektur Sukoharjo, Joko Triyono, saat terhubung dengan Espos, Kamis pagi.

Ungkapan itu ia nyatakan karena belum selesai satu masalah, sudah disusul masalah baru tentang beredarnya SK CPNS palsu di kalangan Disdik Sukoharjo. Joko menyatakan pihaknya akan menghimpun keterangan satu persatu dari pihak-pihak yang menjadi korban kasus itu.

“Wewenang kami hanyalah menghimpun informasi dan melaporkannya,” tambahnya.

Advertisement

“Kami lanjutkan, tapi fokus ke Weru dulu. Dari data kami ada 21 orang, mungkin lebih,” katanya saat ditemui di kantornya, Kamis sore.

Dia mengatakan juga melacak korban di Kecamatan Tawangsari. Di tempat itu, dia menemukan satu korban yang telah mundur dari tawaran pelaku. Dia mengaku mendengar informasi kasus serupa di Kecamatan Baki.

“Kami juga sudah mendengar di Baki juga ada, hampir bisa dipastikan. Nanti kami tindak lanjuti karena perintah Bupati sudah tegas, usut kasus sampai tuntas,” terangnya.

Advertisement

Pelaku utama
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Irsam menerangkan tawaran jalur khusus CPNS itu datang dari pihak yang mengaku dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun pihak yang disebut itu tak tercatat di BKN.

“Sudah dicek dan tidak ada nama itu. Dan melihat foto kopian SK sudah jelas palsu, dari kop surat dan masih menggunakan istilah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sementara sekarang sudah berganti istilah menjadi kementerian,” bebernya.

Irsam menegaskan pelaku utama praktik penipuan itu sudah diketahui. “Induknya sudah jelas. Tapi yang namanya seperti itu adalah jaringan. Jadi bisa saja dia menggunakan orang-orang di luar kecamatannya,” tambahnya.

Advertisement

(ovi)

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif