Inklusivitas Ideologi Kenormalan

Gagasan ini dipublikasikan Harian Solopos edisi Jumat (5/4/2019). Esai ini karya Mulyanto Utomo, wartawan yang tinggal di Solo. Alamat e-mail penulis adalah mulyantout@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO — ”Sepanjang manusia itu punya raga, punya jiwa, nyawa, serta punya daya cipta, rasa, dan karsa maka dia adalah manusia normal. Betapa pun bentuknya manusia itu…”

Promosi Mali, Sang Juara Tanpa Mahkota

Kalimat itu selalu terngiang di telinga saya setiap kali mengingat Sapto Nugroho, seorang pejuang advokasi inklusi penyandang disabilitas. Pada Kamis (4/4/2019) dini hari, Mas Sapto–begitu saya selalu memanggil pria tangguh itu–menghadap Sang Pencipta.

Almarhum meninggal dengan membawa nama besar sebagai seorang yang berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan atas diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Saya mengenal dia sejatinya sudah sejak lama, ketika pada 1990-an saya mulai menjadi wartawan di Kota Solo. Hubungan kami kian intensif ketika pada 2008 saya mengalami kecelakaan, tulang belakang saya patah, dan jadilah kemudian saya ”mualaf difabel”.

Sejak itu saya begitu banyak belajar tentang istilah-istilah kecacatan, difabel, dan disabilitas dari Mas Sapto. Dia kawan sekaligus mentor yang asyik bagi saya sebagai seorang difabel baru. Bukan sekadar soal membesarkan hati saya yang tiba-tiba menjadi penyandang difabel paraplegia, namun lebih dari itu.

Mas Sapto mengajak saya lebih dalam ikut serta memperjuangkan, memahami, dan menggelorakan gerakan inklusi disabilitas kepada masyarakat secara luas. Saya yang tadinya adalah ”orang normal” dan belum mengenal mendalam tentang apa itu difabel atau disabilitas yang saya anggap “orang tidak normal” menjadi malu dengan apa yang kemudian dijelaskan Mas Sapto lewat konsep “ideologi kenormalan”.

Bahwa tidak ada manusia cacat. Tidak ada manusia tidak normal hanya karena perbedaan fisik. Mas Sapto adalah salah satu tokoh penting dari Kota Solo sebagai pejuang advokasi masyarakat inklusi, khususnya untuk difabel.

Perlakuan Tidak Adil

Dia bercerita betapa pada awal-awal perjuangan melalui lembaga swadaya masyarakat Talenta, perlakuan tidak adil masih banyak dialami difabel. Untuk membongkar ketidakadilan sosial, politik, budaya, dan bahkan ekonomi oleh sebagian warga masyarakat kepada yang disebut “penyandang cacat” itulah Mas Sapto merasa perlu ada perubahan paradigma berpikir semua pihak.

Masyarakat secara keseluruhan, termasuk penyandang disabilitas, perlu pemahaman wacana baru tentang apa itu ”kenormalan” dengan ideologi kenormalan yang dia gagas. Seperti pernah disampaikan Mansour Fakih yang pernah menjabat sebagai Ketua Subkomisi Penyuluhan Komnas HAM, ketidakadilan terhadap difabel itu sesungguhnya justru bermula dari keyakinan ideologis masyarakat, akademisi, birokrat tentang apa yang disebut ”penyandang cacat”. 

Apa yang dianggap sebagai ”realitas sosial” penyandang cacat adalah dekonstruksi secara sosial. Apa yang dianggap ”cacat” merupakan kesepakatan sosial, suatu konvensi sosial. Dari label ”cacat” ini tersembunyi pengertian ”baik” dan ”tidak baik” lantas tersembunyi juga ”normal” dan ”tidak normal”.

Konstruksi sosial atau konvensi sosial yang berlaku, mereka yang cacat adalah ”tidak normal” dan mereka yang tidak cacat adalah ”normal”. Konvensi ini memaksa warga masyarakat mematuhi dan melanggengkan. Demikian kata Mansour yang semasa hidup dikenal sebagai pendamping masyarakat atau community organizer.

Akibat konvensi sosial yang dilanggengkan itu, orang yang tidak memiliki kaki karena suatu kecelakaan, misalnya, lantas dianggap cacat, dalam pengertian tidak normal. Pelabelan ini ternyata tidak berhenti di sini karena mereka digolongkan sebagai penyandang cacat selain dianggap tidak normal.

Inilah yang terus menerus digaungkan Mas Sapto agar pandangan, paradigma, atau pelabelan tentang ”orang normal dan tidak normal” itu lebur. Pada dasarnya manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Sempurna.

Diskriminasi

Tuhan pasti menciptakan semua mahluk secara normal. Kalau pun terdapat perbedaan secara fisik, itu bukan berarti manusia cacat atau tidak normal. Ideologi kenormalan itu, menurut Mas Sapto, tak lain dan tak bukan memang akibat adanya diskriminasi.

Ini menyangkut masalah kemanusiaan (humanisme) yang di dalamnya dilarang ada diskriminasi. Dalam ideologi kenormalan ini juga dibahas tentang istilah-istilah ”penderita cacat”, different ability (difabel), dan disability (disable) sebagai respons atas perselisihan pandangan tentang apa itu kenormalan.

Menurut Mas Sapto, ada pandangan masyarakat yang dia sebut sebagai sesat pikir karena hal itu berangkat dari sudut pandang yang tidak inklusif, namun pada diri masing-masing pribadi manusia. Ada orang yang merasa sebagai orang normal dan ada pula orang yang merasa menjadi orang cacat.

Orang yang merasa normal, umumnya secara arogan berasumsi bahwa orang cacat/difabel itu bertamperamen tinggi, tidak mudah bergaul, gampang tersinggung, dan susah berkomunikasi. Sementara di sisi lain, orang cacat/difabel berasumsi orang normal itu tidak bisa menerima orang cacat. Dia merasa khawatir mendapatkan perlakuan tidak enak dari orang normal, termasuk dilecehkan.

Titik Temu

Kedua asumsi yang berasal dari kedua pihak itulah yang menurut Mas Sapto sebagai sesat pikir. Mengapa mereka berasumsi seperti itu? Karena tidak ada interaksi sosial yang  wajar di antara keduanya dan adanya konvensi sosial yang keliru.

Hal inilah yang oleh Mas Sapto Nugroho diusahakan, diupayakan, dan diperjuangkan untuk memperoleh titik temu dan meruntuhkan konvensi sosial yang keliru tersebut dengen konsep ideologi kenormalan.

Pada prinsipnya, ”orang normal” adalah orang yang punya jiwa, raga, cipta, karsa, dan karya tanpa harus melihat bentuk tubuh seseorang. Orang yang tidak memiliki kaki, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar belum tentu ”orang yang tidak normal”.

Sebaliknya, mereka yang memiliki kaki, tangan, dan mata dan kemudian dikatakan “sangat normal”; siapa yang bisa menjamin mereka tidak memiliki kecacatan dalam bidang lain, cacat moral atau cacat politik, misalnya.

Mereka tidak dikategorikan sebagai tidak normal. Konvensi siapa yang normal dan tidak normal dengan demikian bersifat subjektif, tidak netral, merupakan aksi politik penindasan.

Selamat jalan Mas Sapto…  Perjuanganmu sungguh tidak sia-sia. Perlahan tapi pasti diskriminasi terhadap kawan-kawan difabel itu kian pudar. Beristirahatlah dalam damai, rest in peace…