Ini Pendapat Sultan tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintahan bersih dan tata tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan apabila tercipta sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Sinergi itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilandasi profesionalisme, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya di Yogyakarta, Kamis (21/8/2014).

Pada “Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DIY Melalui Prinsip Good Governance”, ia mengatakan semangat reformasi yang digulirkan telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara selama ini.

“Hal itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan mempraktikkan prinsip-prinsip ‘good governance’,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan perbaikan “governance” dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan pemerintah.

Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja itu berorientasi pada hasil dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

“Sistem itu diimplementasikan secara ‘self assesment’ oleh masing-masing instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan memantau kinerja serta mendapatkannya kepada instansi yang lebih tinggi,” katanya.

Menurut dia, untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan evaluasi.

Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan suatu peningkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut.

“Peningkatan itu diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanatkan dalam RPJM nasional dan daerah,” katanya. (JIBI/Harian Jogja/Antara)