Ini Gambaran Kerja Berat Djarot Tanpa Ahok

Kerja berat menunggu Djarot Saiful Hidayat sebagai Plt Gubernur menggantikan Ahok.

Solopos.com, JAKARTA — Pelaksana Tugas Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat akan langsung bekerja melaksanakan program-program prioritas Jakarta. Sederet pekerjaan menumpuk sejak dia menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang divonis dua tahun penjara dalam kasus penistaan agama.

Promosi BI Rate Naik Jadi 6,25%, BRI Optimistis Pertahankan Likuiditas dan Kredit

“Kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Sekda, jajaran satuan kerja perangkat daerah [SKPD] asisten, inspektorat dan Bappeda untuk mengambil langkah percepatan dalam penyusunan APBD-P dan RAPBD 2018,” ujarnya di Balai Kota, Selasa (9/5/2017).

Menurutnya banyak yang harus saya kerjakan setelah dirinya menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta termasuk memberikan rekomendasi surat keputusan (SK) gubernur kepada SKPD dan jajaran. Selain itu, Djarot juga menandatangani surat jaminan penangguhan penahanan Ahok untuk kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti setelah vonis.

“Makanya kami mengajukan penanguhan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nanti, kami tunggu jawaban pengadilan. Hari ini dikirim Pengadilan Tingi dan PN Jakut,” paparnya.

Dia menegaskan apapun langkah dan kebijakan yang dilakukannya ke depan tetap akan dilaporkan dan koordinasikan kepada Ahok. Karena secara aturan, Ahok masih menjabat sebagai gubernur.

Bahkan, dia menjamin atas diri pribadinya sendiri sebagai jaminan atas Ahok. “Termasuk kalau terjadi apa-apa saya juga menjamin menggantikan dia di penjara,” paparnya.

Djarot mengatakan mulai Rabu (10/5/2017) Pemprov DKI akan bekerja seperti biasa dan meminta kepada seluruh jajaran SKPD untuk tetap fokus bekerja agar pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan. Dia menyebutkan beberapa program prioritas yang akan segera dikebut antara lain merampungkan Lingkar Susun Semanggi yang ditargetkan pada 17 Agustus 2017.

Selain itu, pengerjaan Transjakarta koridor 13 yang saat ini masih diuji cobakan untuk bisa diresmikan pada Juni mendatang bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta. “Kami juga akan segera merampungkan rusun yang kosong untuk segera diisi oleh masyarakat, juga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Termasuk pelayanan di Perizinan Terpadu Satu Pintu. Banyak sekali yang perlu saya kerjakan,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, memperkirakan Djarot akan menjalani hari-hari sangat sibuk selama menjadi Plt Gubernur. Berdasarkan pengalamannya selama menjadi Plt. Gubernur DKI selama masa kampanye Pilkada Jakarta 2017, Soni menceritakan betapa melelahkan menjalani tugas itu tanpa wakil.

“Ada perubahan [di tangan Plt], karena posisi plt sendirian, yang biasanya dua orang sekarang dia sendirian. Saya pernah jadi plt, sehari minimal 3 koper dibawa ke rumah, tanda tangan dan disposisi ke SKPD,” kata Soni dalam wawancara jarak jauh yang ditayangkan Kompas TV, Selasa sore.

Menurutnya, melimpahnya tugas itu membuatnya harus bekerja sejak dini hari. “Jam 11 [pukul 23.00 WIB] pulang tidur, lalu dikerjakan. Semua disposisi dilakukan di kantor, kalau ada tamu tidak mungkin dikerjakan semua. Lalu dibawa ke rumah jam 2-7 pagi. Apalagi saya dulu menjabat Dirjen Otda, jadi 5 koper tiap hari. Keluarga saya hanya [ketemu saya] 3 jam per day.”

Soni yang juga pernah menjalani tugas sebagai Plt Gubernur Sulawesi Utara itu menuturkan tugas di DKI lebih berat. Pasalnya, pekerjaan teknis dikerjakan oleh bupati/wali kota ke bawah. Sedangkan di Jakarta semuanya terpusat ke seorang gubernur. “Di sini wali kota hanya admnistratif. Pekerjaan 10 kali lipat Gubernur Sulut. Di sana [APBD] Rp3 trilun, di sini Rp71 triliun. Di sini tersentralisasi, di sana desentralisasi.”