Ini Catatan Kadin Soal Larangan Ekspor Timah Jokowi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara terhadap manuver Presiden Joko Widodo yang berencana melarang ekspor timah, akhir tahun ini. 

 Produk timah Indonesia. (timah.com)

SOLOPOS.COM - Produk timah Indonesia. (timah.com)

Solopos.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara terhadap manuver Presiden Joko Widodo yang berencana melarang ekspor timah, akhir tahun ini. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi yang juga menjabat sebagai (PJS) Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia Carmelita Hartoto menilai hilirisasi timah harus dilakukan secara bertahap sebelum pemerintah memutuskan pelarangan tersebut.

Pasalnya, dia mengemukakan Indonesia saat ini menjadi eksportir logam timah terbesar di dunia. Pada 2020, ekspor logam timah Indonesia sebesar 65.000 dan tumbuh menjadi 74.000 ton pada 2021.

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Sementara penyerapan dalam negeri sekitar 5 persen dari produksi logam timah nasional. Carmelita juga menambahkan, dalam 10 tahun terakhir, memang terjadi peningkatan transaksi perdagangan logam timah domestik dari 900 ton menjadi 3.500 ton.

Baca Juga Hakim Agung MA Kena OTT, Wakil Ketua KPK Sedih

Tetapi, jumlahnya masih tergolong kecil dan belum dapat menyerap seluruh produksi logam timah nasional. “Industri hulu timah Indonesia memang telah memberikan manfaat positif, baik terhadap pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, jumlah investasi, maupun program pengembangan pemberdayaan masyarakat. Persoalannya, penyerapan logam timah untuk kebutuhan domestik masih sangat kecil. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara industri hulu dengan hilir. Industri hulu timah berkembang pesat, sebaliknya hilir belum,” ujar Carmelita dalam keterangan resmi, Jumat (23/9/2022)

Carmelita menegaskan Kadin Indonesia sebagai payung dari dunia usaha Indonesia dan mitra strategis pemerintah berharap agar pemerintah terus menggenjot infrastruktur hilirisasi sehingga hilirisasi sumber daya alam (SDA) secara bertahap bisa dilakukan.  Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa memberikan sejumlah insentif seperti pembebasan pajak dan mempermudah perizinan operasi bagi perusahaan luar dan dalam negeri.

Persiapan infrastruktur dan insentif dinilai dapat menarik investor, serta menjamin kedua mineral tersebut terserap pasar domestik. Hilirisasi ini juga membutuhkan roadmap sebagai petunjuk bagi para pelaku usaha.

Baca Juga OTT Mahkamah Agung, KPK Dikabarkan Tangkap Hakim

“Kadin Indonesia mendukung penuh hilirisasi ini, namun hilirisasi timah ini harus dilakukan secara bertahap. Dalam melakukan hilirisasi, pelaku usaha membutuhkan persiapan yang matang dan modal yang cukup, dimana artinya pelaku usaha memerlukan waktu kurang lebih 10 tahun jika ingin hilirisasi yang optimal. Tak hanya itu, dalam melakukan hilirisasi juga diperlukan roadmap yang jelas,” ucap Carmelita.

Ketua Komite Tetap Mineral dan Batu Bara Kadin Indonesia Arya Rizqi Darsono menegaskan Kadin Indonesia terus mendukung pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan yang ke depannya dapat membantu pelaku usaha dalam melakukan hilirisasi timah secara bertahap agar berdampak bagi peningkatan pendapatan negara.

“Timah dapat menjadi senjata di Indonesia, karena volume ingot timah yang melimpah ruah di Indonesia. Maka dari itu, hilirisasi timah harus dilakukan secara optimal. Jika hilirisasi ini terpecah, akan merugikan Indonesia,” ucap Arya.

Baca Juga Putin Bertekad Gunakan Semua di Perang Rusia Vs Ukraina

Sejalan dengan Arya, Jabin Sufianto, Wakil Ketua Komite Tetap Mineral dan Batu Bara yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal AETI mengatakan bursa timah harus dioptimalkan terlebih dahulu, sebelum memulai hilirisasi ini. Terlebih, volume ingot timah di Indonesia besar, dimana dapat mendikte dan menguasai dunia.

“Dengan banyaknya volume ingot di Indonesia, hal ini dapat dijadikan bargaining power untuk Indonesia. Maka dari itu, dalam mengolah timah, jangan diurai ke bawah menjadi produk ritel, karena pasarnya sedikit,” ucap Jabin.

Jabin menambahkan dalam melakukan hilirisasi, pemerintah harus memperhatikan pajak ekspor di Indonesia. Saat ini, pajak ekspor di Indonesia lebih besar dibandingkan pajak impor, yakni 11 persen. Sementara pajak impor hanya 0 persen. Bahkan terdapat impor yang bebas biaya pajak. Hal inilah yang memberatkan pelaku usaha dalam melakukan hilirisasi.

 

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Jokowi Mau Larang Ekspor Timah, Ini Catatan Kadin

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Pengacara Gubernur Lukas Enembe: Pak Presiden, Klien Kami Benar-Benar Sakit

      Lukas Enembe menderita sejumlah riwayat penyakit sehingga harus menjalani pengobatan di Singapura, termasuk empat kali serangan stroke.

      Pengacara: Gubernur Papua Lukas Enembe Susah Berbicara

      Menurut Roy Rening, sakit Gubernur Papua Lukas Enembe serius sehingga susah berbicara.

      Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo, Polisi: Paket Dikirim Maret 2021

      Pria Indramayu berinisial S, pengirim paket yang meledak di asrama Brimob Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu (25/9/2022) petang itu mengirimkan paket ke Jawa Tengah pada Maret 2021.

      Presiden Jokowi Minta Gubernur Papua Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

      Presiden Jokowi meminta Gubernur Lukas Enembe untuk patuh memenuhi panggilan penegak hukum KPK.

      Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Kuasa Hukum: Sakit, Tidak Melawan Negara

      Gubernur Papua, Lukas Enembe, kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (26/9/2022), karena sakit.

      Gubernur Papua Lukas Enembe Kembali Mangkir Panggilan KPK

      Gubernur Papua, Lukas Enembe, kembali mangkir dari panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (26/9/2022) karena sakit.

      Ketua MUI: Pernikahan Beda Agama Tidak Sah dan Haram

      MUI Pusat menyatakan bahwa ulama dan organisasi Islam di Indonesia sepakat bahwa pernikahan beda agama dalam Islam adalah tidak sah dan haram.

      Menilik Kualitas Hidup Warga Finlandia yang Disebut Paling Berbahagia di Dunia

      Finlandia dinobatkan sebagai negara dengan kualitas hidup terbaik. Negara Seribu Danau ini diberi skor 99,06 dari 100 dan dianggap memiliki kualitas hidup tertinggi secara global.

      BMKG Catat 345 Kali Gempa Bumi di Bengkulu Mulai dari M 6,5 sampai M 2,0

      Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Provinsi Bengkulu mencatat 345 kali gempa bumi di wilayah Bengkulu selama periode Januari hingga September 2022.

      Langkah Awal Kolaborasi, UNS Teken Kerja Sama dengan Universitas Pakuan

      Setelah ini akan ada kerja sama-kerja sama yang dijalin oleh prodi di UNS dengan prodi-prodi yang ada Universitas Pakuan.

      Bantuan untuk Korban Bencana di Pakistan Masih Dibuka hingga 3 Oktober

      Pemerintah masih menerima bantuan dari organisasi masyarakat untuk warga Pakistan terdampak bencana alam hingga pekan depan, tepatnya 3 Oktober 2022.

      Kemenag: Pembimbing Ibadah Haji Harus Besertifikat

      UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberi mandat Kementerian Agama untuk membina, salah satu upaya yang dilakukan adalah sertifikasi petugas dan pembimbing ibadah haji.

      Curahan Hati Dedi Mulyadi Jelang Sidang Cerai: Demi Kamu, Aku akan Bertahan

      Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi, menyampaikan pesan menyayat hati menjelang sidang gugatan perceraian dengan istrinya, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

      Jokowi Soroti Kasus Hakim Agung Sudrajad

      Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai Hakim Agung Sudrajad Dimyadi yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

      Viral, Polwan Pekanbaru Aniaya Pacar Adiknya

      Seorang wanita Polisi atau sering disebut Polwan di Pekanbaru, Brigadir IR, diduga mengeroyok dan menganiaya perempuan bernama Riri beberapa hari lalu.