Ini Aturan yang Bikin Tenaga Honorer Ketir-Ketir akan Nasib Mereka

Pemerintah mengeluarkan PP No 49/2018 tentang Manajemen PPPK yang mengatur penghapusan tenaga honorer.

 Ilustrasi tenaga honorer K2 (Dok/JIBI/Solopos)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi tenaga honorer K2 (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, KARANGANYAR — Para tenaga honorer dari berbagai daerah di Kabupaten Karanganyar dan daerah lain di Soloraya mulai ketir-ketir dengan nasib mereka. Pemerintah pusat telah memutuskan untuk meniadakan tenaga honorer mulai 2023.

Pemerintah hanya mengakui pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai aparatur sipil negara (ASN). Tenaga honorer tidak masuk di dalamnya. Padahal, jumlah tenaga honorer di tiap daerah bisa mencapai ribuan. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga pendidik atau guru.

PromosiGagasan dr. Wahidin Sudirohusodo Sebagai Pelopor Kebangkitan Nasional

Kebijakan menghapus status tenaga honorer ini diatur dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Baca Juga: Ribuan Tenaga Honorer di Karanganyar Terancam Nganggur

Pasal 96

(1) PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

(21 Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.

(3) PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Bakal Dihapus, Nasib 4.700-an Tenaga Honorer di Sragen Terancam

Sebenarnya, larangan pemerintah daerah mengangkat tenaga honorer sudah diatur lebih dulu yakni lewat PP Nomor 48 Tahun 2005.

Larangan mengangkat tenaga honorer ini tertuang dalam Pasal 8, bunyinya:  “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Namun dalam perjalannnya, banyak pemerintah daerah yang terus mengangkat tenaga honorer karena kebutuhan. Dari situ munculah Pasal 96 PP No 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Fantastis! Kambing Milik Peternak di Kartasura Ini Seharga 2 Ekor Sapi

Kambing boer disebut juga kambing pedaging sesungguhnya, pada umur lima hingga enam bulan, kambing ini dapat mencapai berat 35 kg– 45 kg.

Kisah Mete dan Asa Turunkan Tingkat Kemiskinan di Wonogiri

Cahaya matahari masuk melalui sela-sela dinding gedhek rumah Tari di Desa Tanggulangin, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Sabtu (14/5/2022).

Jl Menteri Supeno Manahan Solo Harus Bersih, Nasib PKL Gerobak Gimana?

Para PKL yang berjualan menggunakan gerobak di depan pintu utara Stadion Manahan, Jl Menteri Supeno, Solo, mempertanyakan nasib mereka setelah penataan selter selesai.

Ini Lokasi Syuting Film Srimulat di Solo, Ada 3 Titik!

Lokasi syuting film Srimulat: Hil dan Mustahal ternyata dilakukan di Solo dan Sukoharjo. Kira-kira di mana saja ya pengambilan gambarnya?

KKN di Rumah Kosong Klaten Tak Kalah Seram dengan KKN di Desa Penari

Selain KKN Desa Penari, cerita tentang KKN di Rumah Kosong Klaten yang viral di tahun 2022 dinilai tidak kalah seram.

Profil Lulu Group, Peritel Raksasa Asia Yang Segera Ekspansi Ke Solo

Peritel raksasa Asia dan Timur Tengah, Lulu Group International, yang segera membuka gerai di Kota Solo, telah memiliki 200 lebih cabang di 22 negara.

Apakah Onggo-Inggi yang Muncul di Jembatan Jurug Solo Masih Ada?

Mitosnya masih terkenal hingga sekarang, apakah sosok Onggo-Inggi yang muncul di Jembatan Jurug dan Sungai Bengawan Solo masih ada?

Letusan Gunung Lawu Sampai Wonogiri, Belah Aliran Bengawan Solo Purba

Dampak vulkanik letusan Gunung Lawu purba diduga sampai ke Kawasan Baturetno, Wonogiri yang mengakibatkan terbelahnya aliran Sungai Bengawan Solo yang melintasi daerah tersebut pada masa itu.

Inspektorat Temukan Indikasi Penyimpangan Anggaran di BUMDes Berjo

Inspektorat Karanganyar menemukan indikasi adanya penyimpangan penggunaan anggaran di BUMDes Berjo, Ngargoyoso. Ada penggunaan anggaran yang tak sesuai perencanaan.

Banyak Pilihan, Inilah Daftar SMK Swasta di Kabupaten Sukoharjo

Inilah daftar sekolah menengah kejuruan atau SMK swasta di Kabupaten Boyolali.

Dugaan Kasus Korupsi, Inspektorat Terjunkan 5 Auditor ke BUMDes Berjo

Inspektorat Karanganyar mengerahkan tim auditor untuk mengaudit penggunaan anggaran BUMDes Berjo, Kecamatan Ngargoyoso.

Desa Baturan Colomadu Karanganyar Siap-siap Pilkades PAW, Ini Calonnya

Sebanyak tujuh warga mendaftar sebagai bakal calon kades pada Pilkades PAW Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Kambing di Pasar Plembon Klaten Dinyatakan Bebas PMK, Segini Harganya

Sejumlah pedagang kambing di Pasar Plembon, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menyebut harga seekor kambing mencapai Rp2 jutaan menjelang Iduladha.

Pemkot Solo Targetkan Nol Kasus Stunting pada 2024, Begini Caranya

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di Jawa Tengah menargetkan nol kasus stunting pada 2024.

Putar Film Sejak 1977, Begini Nasib Gedung Bioskop Rama Theatre Solo

Gedung Rama Theatre di Kampung Purbowardayan RT 006/RW 002, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Kota Solo, menjadi salah satu saksi perjalanan bioskop di Solo sejak tahun 1977.