Ini Aturan yang Bikin Tenaga Honorer Ketir-Ketir akan Nasib Mereka

Pemerintah mengeluarkan PP No 49/2018 tentang Manajemen PPPK yang mengatur penghapusan tenaga honorer.

 Ilustrasi tenaga honorer K2 (Dok/JIBI/Solopos)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi tenaga honorer K2 (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, KARANGANYAR — Para tenaga honorer dari berbagai daerah di Kabupaten Karanganyar dan daerah lain di Soloraya mulai ketir-ketir dengan nasib mereka. Pemerintah pusat telah memutuskan untuk meniadakan tenaga honorer mulai 2023.

Pemerintah hanya mengakui pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebagai aparatur sipil negara (ASN). Tenaga honorer tidak masuk di dalamnya. Padahal, jumlah tenaga honorer di tiap daerah bisa mencapai ribuan. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga pendidik atau guru.

PromosiSejarah Kecil Kekerasan Militer Belanda pada Era Perang Kemerdekaan

Kebijakan menghapus status tenaga honorer ini diatur dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Baca Juga: Ribuan Tenaga Honorer di Karanganyar Terancam Nganggur

Pasal 96

(1) PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

(21 Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.

(3) PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Bakal Dihapus, Nasib 4.700-an Tenaga Honorer di Sragen Terancam

Sebenarnya, larangan pemerintah daerah mengangkat tenaga honorer sudah diatur lebih dulu yakni lewat PP Nomor 48 Tahun 2005.

Larangan mengangkat tenaga honorer ini tertuang dalam Pasal 8, bunyinya:  “Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Namun dalam perjalannnya, banyak pemerintah daerah yang terus mengangkat tenaga honorer karena kebutuhan. Dari situ munculah Pasal 96 PP No 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

Espos Plus

5 Abad Perjalanan Panjang Inggris Legalkan LGBT Melalui Reformasi Hukum

+ PLUS 5 Abad Perjalanan Panjang Inggris Legalkan LGBT Melalui Reformasi Hukum

UU Buggery yang disahkan parlemen Inggris pada masa pemerintahan Henry III pada 1533 menyatakan homoseksual merupakan perbuatan ilegal. Lima abad kemudian, tepat pada 17 Juli 2013, Inggris melegalkan pernikahan sesama jenis melalui reformasi undang-undang.

Berita Terkini

Segini Tarif Jasa Dekorasi Langganan Presiden Jokowi

Ranu Asmoro yang mendekorasi resepsi pernikahan Ketua MK dengan adik Jokowi menetapkan tarif lebih tinggi dibandingkan penyedia jasa dekorasi lain.

Korean Wave Bikin Suasana Korea Begitu Terasa di Atrium Solo Grand Mall

Beberapa kroteria yang dinilai dalam kompetisi ini adalah kostum, koreografi, lipsing, serta kejutan yang diberikan untuk penonton.

Pemkab Sragen Klaim Terus Dampingi Anak Korban Perkosaan di Sukodono

Pemkab Sragen melalui Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) mengklaim selalu melakukan pendampina terhadap anak korban perkosaan.

800-An Tamu Bakal Saksikan Pernikahan Adik Presiden Jokowi pada 26 Mei

Sekitar 800-an undangan akan hadir pada pernikahan adik Jokowi yang digelar di Gedung Graha Saba Jl. Letjen Suprapto Solo.

1,5 Tahun Kasus Perkosaan Anak di Sragen Tak Tuntas, Polda Turun Tangan

Kapolres Sragen mengaku mengalami dua kendala dalam penanganan kasus perkosaan anak di bawah umur di Sukodono yang sudah berjalan 1,5 tahun.

Espos Plus: Perjalanan Inggris Legalkan LGBT dan Cerita Bandit Jawa

Tiga konten berita terkait perjalanan Inggris yang butuh waktu lima abad untuk melegalkan LGBT, cerita bandit Jawa jadi kecu atau perampok hingga Indonesia jadi ladang empuk jaringan pengedar narkoba internasional menjadi sajian menu Espos Plus edisi Sabtu (21/5/2022).

Bidik Pemilih Pemula Soloraya, Sahabat Ganjar Gelar Lomba TKJ

Sahabat Ganjar Relawan Indonesia atau Saga Relawan Indonesia menggelar lomba Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) yang diikuti para siswa SMK se-Soloraya.

Rumah Baca Sang Petualang Wonogiri Buka Kelas Komputer Berbayar Sampah

Rumah Baca Sang Petualang Wonogiri membuka kelas komputer untuk semua warga yang dibayar dengan sampah. Aksi sosial ini dilakukan untuk meningkatkan literasi digital warga Wonogiri.

Kementan Targetkan Swasembada Kedelai Pada 2026

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan swasembada kedelai pada 2026. Tahun ini, Kementan mengejar target produksi kedelai 1 juta ton.

Sragen Hari Ini: 21 Mei 2016, Kecelakaan Maut Bus & Motor, 1 Meninggal

Enam tahun lalu, tepatnya pada 21 Mei 2016, terjadi kecelakaan lalu lintas di jembatan Mageru, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.

Warga Sragen Wetan Meninggal di Kamar, Ketahuan Seusai Jendela Didobrak

Seorang warga Sragen Wetan Sragen, ditemukan meninggal dunia sendirian di rumah. Korban ketahuan meninggal setelah ada warga yang mendobrak jendela rumahnya.

Tak Kuat Menanjak, Espass Nggelondor ke Jurang di Karangpandan

Mobil Daihatsu Zebra Espas yang dikemudikan warga Karangpandan, Karanganyar, ngglondor masuk jurang setelah tak kuat menanjak. Beruntung, sopir hanya mengalami luka ringan.

Keistimewaan Boyolali, Aneka Kuliner Lezat hingga Ikon Monumen Dunia

Kabupaten Boyolali dengan sederet keistimewaan terdiri atas 22 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 261 desan dan 6 kelurahan.

Pengerjaan Proyek Pasar Nglangon Lambat, Bupati Sragen Marahi Konsultan

Bupati Sragen berang saat mengetahui progres pembangunan Pasar Nglangon senilai Rp33,7 miliar baru berjalan 0,48% dari seharusnya 11%.

Wow, Ada Monca Nail Art Juga Loh di Korean Wave Solo Grand Mall

Monca Nail Art menjadi salah satu gerai peserta Korean Wave yang digelar Solopos Media Group (SMG) dan Solo Grand Mall. Monca Nail Art memberi diskon 20% untuk semua treatment.