ilustrasi pemilu. (Solopos-Whisnu Paksa)

Solopos.com, WONOGIRI -- Wonogiri menjadi salah daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2020 mendatang. Anggaran untuk keperluan itu sudah diusulkan ke Pemkab.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) https://soloraya.solopos.com/read/20190623/495/1000617/rumah-pensiunan-pns-wonogiri-dibobol-maling-uang-dan-barang-berharga-raib" title="Rumah Pensiunan PNS Wonogiri Dibobol Maling, Uang dan Barang Berharga Raib">Wonogiri mengusulkan anggaran senilai Rp32 miliar sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan Rp10 miliar. Jajaran komisioner KPU dan anggota Bawaslu memaparkan estimasi anggaran Pilkada 2020 di hadapan Bupati Joko Sutopo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di ruang kerja Bupati kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Jumat (28/6/2019).

Ketua KPU https://soloraya.solopos.com/read/20190623/495/1000580/pungli-prona-eks-camat-tirtomoyo-wonogiri-dituntut-6-tahun-penjara" title="Pungli Prona, Eks Camat Tirtomoyo Wonogiri Dituntut 6 Tahun Penjara">Wonogiri, Toto Sih Setyo Adi, kepada Solopos.com, Minggu (30/6/2019), menyampaikan anggaran yang diusulkannya belum final. Dia masih akan merasionalisasi anggaran yang diusulkan supaya nilainya dapat ditekan.

Langkah itu dilakukan karena Bupati menilai anggaran yang diusulkan KPU senilai Rp32 miliar sebenarnya masih bisa ditekan lagi. Menurut Toto, rasionalisasi masih memungkinkan dilaksanakan.

Namun, dia memperkirakan https://soloraya.solopos.com/read/20190623/495/1000543/pelaku-tabrak-lari-di-jatisrono-wonogiri-ditangkap" title="Pelaku Tabrak Lari di Jatisrono Wonogiri Ditangkap">anggaran tersebut tidak akan berkurang banyak. Kebutuhan Pilkada tahun depan meningkat cukup banyak dibanding kebutuhan Pilkada 2015 lalu. Otomatis anggaran yang dibutuhkan juga meningkat.

“Pada Pilbup 2015 KPU mendapat Rp26 miliar. Yang pasti kebutuhan Pilbup 2020 akan meningkat, sehingga butuh anggaran lebih besar dari pada 2015,” kata Toto.

Dia menjelaskan peningkatan anggaran disebabkan beberapa hal, seperti untuk pengadaan alat-alat. Pengadaan alat, seperti kotak suara, bilik suara, dan sarana pendukung lainnya menjadi tanggung jawab KPU daerah.

KPU daerah harus melakukannya karena seluruh alat-alat yang digunakan untuk Pilkada 2015, Pilgub 2018, dan Pemilu 2019 lalu akan dilelang. Hasil lelang selanjutnya dikembalikan kepada negara. Hal itu merupakan kebijakan baru dari pemerintah pusat.

“Kebutuhan terbesar untuk honor perangkat penyelenggara selain komisioner KPU. Kemungkinan anggarannya mencapai 2/3 dari total anggaran. Selain itu untuk proses perekrutan seluruh perangkat penyelenggara selain komisioner KPU,” imbuh Toto.

Perangkat penyelenggara pemilu itu seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Sementara itu, Ketua Bawaslu, Ali Mahbub, mengusulkan anggaran Rp10,1 miliar. Anggaran yang diusulkan itu meningkatkan lebih dari 100 persen dibanding pilkada sebelumnya.

Saat itu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mendapat anggaran kurang dari Rp5 miliar. Kebutuhan meningkat karena honor pengawas TPS meningkat tajam.

Pada Pilkada 2015 honor pengawas TPS hanya Rp200.000/orang. Pada Pilbup 2020 mendatang honor naik menjadi Rp500.000/orang. Di sisi lain jumlah pengawas TPS juga akan bertambah.

Jumlah pengawas TPS Pilkada 2020 diproyeksikan sebanyak 2.040 orang atau sama dengan jumlah TPS berdasar penghitungan KPU.

Bupati Joko Sutopo menyatakan anggaran yang diusulkan KPU perlu diefisienkan lagi. Setelah itu dia meminta KPU kembali memaparkannya di hadapannya dan TAPD.

Sementara untuk anggaran yang diusulkan Bawaslu dia sudah menyetujuinya. Menurut Bupati anggaran Bawaslu sudah dihitung sangat terperinci dan disesuaikan dengan petunjuk Bawaslu provinsi dan pusat.

Usulan anggaran Pilkada ini akan masuk rencana anggaran biaya (RAB) untuk keperluan membuat Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2020.

Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten