Tutup Iklan

Ini Alasan Petani Klaten Ngotot Tak Mau Jual Tanahnya untuk Jalan Tol

Harga jual tanah seluas 37 meter dinilai belum cukup untuk dibelikan sawah baru menjadi alasan petani Klaten menolak menjual sawah untuk proyek jalan tol Solo-Jogja.

 Warga Manjungan, Kecamatan Ngawen, Klaten, Suprapto, mengikuti musyawarah terkait jalan tol Solo-Jogja di balai desa setempat, Selasa (26/10/2021). Istri dari Suprapto menolak menjual sawahnya untul jalan tol karena hanya dibeli 37 meter persegi. Sementara, sawahnya seluas 2.500 meter persegi. (Solopos.com/Ponco Suseno)

SOLOPOS.COM - Warga Manjungan, Kecamatan Ngawen, Klaten, Suprapto, mengikuti musyawarah terkait jalan tol Solo-Jogja di balai desa setempat, Selasa (26/10/2021). Istri dari Suprapto menolak menjual sawahnya untul jalan tol karena hanya dibeli 37 meter persegi. Sementara, sawahnya seluas 2.500 meter persegi. (Solopos.com/Ponco Suseno)

Solopos.com, KLATEN — Salah seorang warga di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Klaten, menolak menjual sawah yang akan digunakan jalan tol Solo-Jogja.

Penolakan tersebut lantaran tim pengadaan jalan tol Solo-Jogja hanya akan membeli sawah seluas 37 meter persegi dari total 2.500 meter persegi yang dimiliki warga di Manjungan.

Penolakan itu terungkap saat berlangsung acara Pemberitahuan Besarnya Ganti Kerugian dan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Jogja di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Selasa (26/10/2021). Di kesempatan tersebut, tim pengadaan tanah untuk jalan tol Solo-Jogja saling berembuk dengan masyarakat terdampak jalan tol Solo-Jogja di Desa Manjungan.

Baca Juga: Jadi Rest Area Jalan Tol, Ini Harapan Pemdes Manjungan Klaten

Salah seorang warga yang menolak sawahnya untuk proyek strategis nasional berupa jalan tol Solo-Jogja, yakni Suprapto, 63, warga Dukuh Manjungan, Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen. Saat berlangsung musyawarah, Suprapto berbicara di hadapan tim pembebasan jalan tol Solo-Jogja dan tamu undangan lainnya. Keberadaan Suprapto mewakili istrinya, Siti Syamsiah.

“Saya di sini mewakili istri saya. Tadi, saya minta istri saya agar datang ke sini, tapi tidak mau. Pokoknya, istri saya tidak akan menjual sawahnya untuk jalan tol Solo-Jogja. Sawah milik istri saya mencapai 2.500 meter persegi. Tapi yang terkena hanya 37 meter persegi. Itu pun yang terkena di bagian muka [pinggir jalan]. Jadi, sawah milik istri saya akan tertutup tol di depannya. Makanya, istri saya bilang tak akan menjual sawahnya,” kata Suprapto, saat ditemui Solopos.com, di Balai Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Selasa (26/10/2021).

Suprapto mengatakan hasil penjualan sawah seluas 37 meter persegi tak cukup dibelikan sawah baru di kemudian hari. Di sisi lain, anggota keluarganya juga akan kesulitan mengecek sawahnya jika sudah dibangun jalan tol Solo-Jogja.

Baca Juga: Bawa Rp650 Miliar, Tim Pembebasan Tol Solo-Jogja Datangi Ngawen Klaten

“Istri saya bilang, mending jalur tol dienggokke [dibelokkan]. Kalau tetap seperti itu, bisa mati kutu juga. Padahal, saya sudah punya rencana membangun rumah di sawah tersebut. Pokoknya, jika yang terkena hanya 37 meter persegi, istri saya enggak setuju. Tapi jika yang dibeli itu separuhnya atau bahkan semuanya, ya enggak apa-apa,” kata Suprapto.

Kades Manjungan, Dunung Nugraha, mengatakan program pembangunan jalan tol Solo-Jogja harus memberikan dampak positif bagi warga setempat. Sejauh ini, warga sudah berkorban merelakan aset rumah atau sawah untuk dijadikan jalan tol Solo-Jogja.

“Di sini ada 100 bidang terdampak jalan tol Solo-Jogja. Warga sudah kehilangan aset satu-satunya. Warga sudah mengorbankan yang dimiliki. Jangan sampai menjadi korban juga. Terkait adanya lahan warga yang hanya terkena 37 meter persegi dan berada di bagian muka [depan], mestinya ada kajiannya terlebih dahulu,” katanya.

Baca Juga: Ini Jalan Kabupaten Klaten yang akan Membelah Rest Area Tol Solo-Jogja

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Solo-Jogja, Wijayanto, mengatakan timnya bakal mengecek kondisi sawah milik Siti Syamsiah terlebih dahulu.

“Akan kami cek terlebih dahulu. Kalau memungkinkan tak digunakan, kami pun tak akan menggunakan. Jika terpaksa digunakan, kami akan sowan [ke Siti Syamsiah]. Kami akan matur apa adanya,” katanya.

Hal senada dijelaskan Kepala Seksi (Kasi) Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Sulistiyono. Tim pembebasan lahan jalan tol Solo-Jogja perlu mengecek kondisi sawah milik Ny. Siti Syamsiah terlebih dahulu.

Baca Juga: Desain Unik Tol Solo-Jogja di Klaten: Rest Area Terbelah – Jalan Melayang

“Kami perlu melihat petanya terlebih dahulu. Apakah letak sawahnya berada di tengah atau di pinggir. Jika bisa dihindari, ya dihindari. Jika tidak, kami lakukan negosiasi,” katanya.

Sebagaimana diketahui, luas tanah di Klaten yang terdampak jalan tol Solo-Jogja berkisar 4.071 bidang atau 3.728.114 meter persegi. Luas tersebut tersebar di 50 desa di 11 kecamatan. Masing-masing kecamatan yang akan dilintasi jalan tol, seperti Polanharjo, Delanggu, Ceper, Karanganom, Ngawen, Karangnongko, Klaten Utara, Kebonarum, Jogonalan, Manisrenggo, dan Prambanan.


Berita Terkait

Berita Terkini

Rawan Kecelakaan, Ini 11 Area Black Spot di Wilayah Klaten

Mayoritas lokasi rawan kecelakaan berada di ruas jalan raya Solo-Jogja.

Puluhan Atlet Berprestasi di Sukoharjo Dapat Apresiasi dari Pemkab

Puluhan atlet, pelatih, wasit, dan lainnya yang berprestasi dan mengharumkan nama Sukoharjo mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari pemkab setempat.

Riset Baterai Kendaraan Listrik, UNS Solo Dapat Saran Ini dari Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengunjungi pusat riset baterai lithium untuk kendaraan listrik di Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo.

Begini Pengaturan Lalu Lintas Kawasan Pasar Legi Solo Seusai Penempatan

Dinas Perhubungan Kota Solo telah menyiapkan rencana pengaturan atau manajemen rekayasa lalu lintas kendaraan keluar masuk Pasar Legi yang segera ditempati pedagang.

2 Menteri dan Gubernur Meneropong 2022 di Webinar Outlook Ekonomi SMG

Webinar virtual Outlook Ekonomi 2022 yang digelar Solopos Media Group menghadirkan dua menteri, gubernur dan sejumlah narasumber.

Sudah 2 Pekan, 53 Anjing Selundupan Kartasura Masih Dirawat Intensif

Setelah hampir dua pekan, 53 ekor anjing selundupan yang diselamatkan di Kartasura, Sukoharjo, masih memerlukan perawatan intensif.

Tempat Parkir Baru WGM Wonogiri Mampu Tampung 200 Mobil dan 500 Motor

Area parkir baru WGM Wonogiri seluas 1,5 hektare dan mampu menampunb 200 mobil dan 500 sepeda motor.

Unik, Solia Hotel Yosodipuro Solo Hadirkan Pohon Natal dari Botol Bekas

Pembuatan pohon Natal itu menerapkan metode 3R atau Reuse, Reduce, dan Recycle, yang merupakan salah satu cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah plastik.

Wonogiri Hari Ini: 7 Desember 2014, Bus Rombongan Pengantin Terguling

Tujuh tahun lalu, tepatnya pada 7 Desember 2014, terjadi sebuah peristiwa yang menggegerkan publik Wonogiri.

Sumur Warga Gilirejo Baru Sragen Mulai Ada Air, Cuma Bisa Untuk Makan

Gilirejo Baru di Kecamatan Miri, Sragen, menjadi wilayah langganan kekeringan. Kini sumur warga sudah mulai terisi air, namun baru bisa untuk mencukupi kebutuhan makan dan minum, MCK belum.

PPKM Level 3 Nataru Batal, Gibran: Yang Penting Tak Sulitkan Warga

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memilih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait batalnya PPKM level 3 Nataru.

Ekspedisi Ekonomi Digital 2021, Kiat Supriyadi Jadi Eksportir andal

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus menjalin kolaborasi untuk mendukung pelaku UKM mampu naik kelas hingga berkesempatan menembus pasar ekspor melalui program BNI Xpora

Lazismu Sragen Kirim 240 Kaleng Rendangmu Untuk Pengungsi Erupsi Semeru

Lazimu Sragen mengirimkan 240 kaleng Rendangmu untuk mencukupi kebutuhan gizi para korban erupsi Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

Ujian Tahap 2 PPPK Karanganyar Digelar, 8 Orang Absen 2 Tak Bisa Masuk

Peserta yang tidak membawa surat keterangan negatif Covid-19 hasil swab test antigen tak diperkenankan mengikuti ujian PPPK.

Pemerintah Janjikan KUR Rp350 Triliun Pada 2022, Pastikan Tanpa Agunan

Menkop UKM, Teten Masduki, mengakui masih banyak pelaku UMKM yang terkendala untuk mengakses kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan. Perlu ada pendampingan dari Dinkop UKM.