Ini Alasan MK Tolak Gugatan Presidential Threshold PKS

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 Mahkamah Konstitusi (Mahkamahkonstitusi.go.id)

SOLOPOS.COM - Mahkamah Konstitusi (Mahkamahkonstitusi.go.id)

Solopos.com, JAKARTAMahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

PromosiTokopedia Card Jadi Kartu Kredit Terbaik Versi The Asian Banker Awards 2022

Pengujian Undang-Undang Pemilu tersebut diajukan oleh PKS yang diwakili Ketua Umum Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi sebagai pemohon I dan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri sebagai pemohon II. Dalam perkara tersebut, dua orang hakim MK, yakni Suhartoyo dan Saldi Isra memiliki alasan berbeda (concurring opinion).

Baca Juga KPK Panggil Lagi Gubernur Papua Lukas Enembe

Suhartoyo berpendapat tetap pada pendiriannya sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, bahwa berkenaan dengan ambang batas pencalonan presiden tidak tepat diberlakukan adanya persentase. Sebelumnya, dalam pokok permohonannya, PKS meminta angka ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20% menjadi tujuh hingga 9%.

Menanggapi permohonan itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa MK tetap pada pendiriannya terhadap ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik. Pendirian MK, lanjut dia, adalah menilai bahwa hal tersebut merupakan kebijakan politik yang terbuka.

“Menurut MK, hal tersebut bukanlah menjadi ranah wewenang MK untuk menilai kemudian mengubah besaran angka ambang batas. Hal tersebut juga ditegaskan oleh para pemohon dalam permohonannya, vide permohonan halaman 26 merupakan kebijakan terbuka sehingga menjadi kewenangan para pembentuk undang-undang, yakni DPR dengan presiden untuk menentukan lebih lanjut kebutuhan legislasi mengenai besaran angka ambang batas tersebut,” jelas Enny.

 

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul MK Tolak Gugatan Presidential Threshold PKS, Ini Alasannya

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Wahyu Iman Santoso, Mantan Hakim PN Karanganyar yang Pimpin Sidang Sambo

      Wahyu Iman yang berusia 46 tahun kini menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

      Profil Wahyu Iman Santoso, Hakim Kasus Ferdy Sambo yang Dilaporkan ke KY

      Wahyu Iman yang berusia 46 tahun kini menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

      Ini Kronologi Tambang Batu Bara di Sawahlunto Meledak

      Polisi menyampaikan kronologi kejadian tambang di Sawahlunto, Sumatera Barat yang meledak pada Jumat (9/12/2022) pukul 09.00 WIB.

      Keceplosan, Ferdy Sambo Mengaku Menembak Punggung Brigadir Yosua

      Momentum saat Sambo keceplosan ikut menembak Yosua itu terjadi ketika jaksa penuntut umum menunjukkan sejumlah barang bukti ke depan majelis hakim.

      Tambang di Sawahlunto Meledak, Ini Identitas 9 Orang yang Meninggal

      Polisi menyebut sembilan orang meninggal diduga akibat gas metan yang meledak di area tambang milik PT Nusa Alam Lestari (NAL), Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, Jumat (9/12/2022).

      Mengaku Cemburu, Suami Bunuh Istri Siri yang Hamil Lima Bulan

      Motif tindakan suami membunuh istri siri yang sedang hamil itu karena cemburu sang istri punya pria idaman lain (PIL).

      Kasus Jasad Mengering Kalideres Disetop, Polisi: Sekeluarga Meninggal Wajar

      Polisi menyebut tidak adanya indikasi bunuh diri maupun pembunuhan dalam kasus kematian empat orang satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat tersebut.

      Kematian Keluarga Kalideres, Polisi: Tidak Ada Indikasi Bunuh Diri & Pembunuhan

      Polisi menyebut tidak ada tindak pidana dalam kasus kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat.

      Hakim Wahyu Dilaporkan Kuat Ma'ruf, KY: Sidang Kasus Yosua Jalan Terus

      Pernyataan Kuat Ma'ruf bohong, buta dan tuli yang disiarkan secara langsung oleh sejumlah televisi nasional itu dinilai tendensius sehingga membentuk persepsi negatif di masyarakat.

      Pascateror Bom Bunuh Diri, Polsek Astanaanyar Banjir Karangan Bunga

      Sejumlah karangan bunga dari berbagai elemen masyarakat mulai membanjiri halaman Mapolsek Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat (9/12/2022).

      Hakim Wahyu Dilaporkan ke KY karena Sebut Kuat Ma'ruf Bohong, Buta dan Tuli

      Pernyataan Kuat Ma'ruf bohong, buta dan tuli yang disiarkan secara langsung oleh sejumlah televisi nasional itu dinilai tendensius sehingga membentuk persepsi negatif di masyarakat.

      Kerja Cepat, 5.000 Personel Gabungan Bersihkan Puing-puing Dampak Gempa Cianjur

      Sebanyak 5.000 orang personel gabungan membantu membersihkan puing dan material rumah yang rusak akibat gempa magnitudo 5,6 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

      Wapres Ma'ruf Amin akan Berikan Ular-ular di Pernikahan Kaesang-Erina

      Wapres Ma'ruf Amin akan memberikan nasihat pernikahan atau ular-ular kepada kedua mempelai, Kaesang Pangarep-Erina Sofia Gudono.

      Jadi Saksi Pernikahan Kaesang-Erina, Menteri Basuki Berangkat ke Jogja Hari Ini

      Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, berangkat ke Yogyakarta pada Jumat (9/12/2022) pukul 14.00 WIB untuk melakukan persiapan pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono pada Sabtu (10/12/2022).

      Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Menjadi Provinsi ke-38

      Provinsi Papua Barat Daya resmi menjadi provinsi ke-38 di Indonesia.