Ingin UMKM Dipedulikan, Muhammadiyah Kaji Tarik Dana di Bank Syariah Indonesia

Solopos.com, JAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengkaji untuk menarik penempatan dana di Bank Syariah Indonesia, bank hasil merger BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). PP Muhammadiyah juga berharap pemerintah melakukan terobosan kebijakan yang fokus memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Kajian penarikan dana itu muncul karena Bank Syariah Indonesia dianggap sudah terlampau menjadi bank yang sangat besar. Tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, yakni PT Bank BRIsyariah Tbk., PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri, saat ini dalam proses merger yang direncanakan efektif pada 1 Februari 2021. Nama baru dari bank hasil merger, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan pihaknya akan segera membentuk tim khusus yang beranggotakan pakar keuangan, bankir, dan mantan bankir, serta regulator untuk mengkaji penarikan dana tersebut. Anwar menyebut, dana dalam bentuk giro dan deposito yang semula ditempatkan di tiga bank syariah milik negara akan dipindahkan ke bank syariah yang memiliki komitmen bersama Muhammadiyah untuk  memajukan ekonomi umat dan segmen UMKM.

Taman Menurut Fengsui Mestinya Datangkan Keberuntungan

“Hal ini perlu dipikirkan oleh Muhammadiyah karena Bank Syariah Indonesia ini sudah menjadi sebuah bank syariah milik negara yang  besar dan sudah sangat kuat di mana bank ini akan menjadi 10 bank syariah terbesar di dunia,” ujarnya.

Bank Syariah Indonesia hasil merger tiga bank syariah pelat merah akan memiliki aset Rp214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp20,4 triliun. Jumlah aset dan modal inti tersebut menempatkan bank hasil merger di daftar 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia.

Selain memiliki aset dan modal inti besar, Bank Syariah Indonesia juga akan didukung lebih dari 1.200 cabang, 1.700 jaringan ATM, serta didukung 20.000 lebih karyawan di seluruh Indonesia. Anwar mengimbuhkan dengan aset sebesar itu, Muhammadiyah menilai sudah saatnya bagi organisasi islam yang didirikan pada 1912 itu untuk  tidak lag mendukung Bank Syariah Indonesia.

Pasangan Zodiak Ini Kata Astrologi Terbaik Sepanjang Masa

Selain penarikan dana, Muhammadiyah juga mengkaji pengalihan pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia ke bank syariah lainnya. Beberapa bank syariah yang bisa menjadi mitra Muhammadiyah antara lain bank syariah milik pemerintah daerah atau Bank Pembangunan Daerah.

Butuh Terobosan Kebijakan

Muhammadiyah juga memiliki opsi untuk mengalihkan dana maupun pembiayaan yang diterima dari Bank Syariah Indonesia ke bank umum syariah milik swasta. Opsi lain yang jadi pilihan adalah penempatan dan ke bank umum yang memiliki unit usaha syariah. PP Muhammadiyah juga berharap pemerintah melakukan terobosan kebijakan yang fokus memajukan UMKM, terutama usaha mikro.

Hal ini dapat dilakukan melalui porsi pembiayaan UMKM oleh bank syariah milik Himbara yang lebih besar. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas melalui keterangan resmi, Jumat (18/12/2020), mengatakan jumlah pelaku UMKM mencapai 64 juta orang. Adapun, tenaga kerja yang mampu terserap mencapai 117 juta orang.

Pergoki Restoran Jorok, Driver Ojek Online Tuai Pro Kontra

Sementara jumlah usaha besar hanya mecapai 0,01% dengan jumlah pelaku usaha besar 5.500 pelaku dengan tenaga kerja yang terserap 3,5 juta orang. "Yang berada di usaha besar tentu mereka sudah jelas sejahtera. Yang belum sejahtera ada di kelompok mana? Tentu di kelompok UMKM, terutama di kelompok mikro," katanya .

Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya kebijakan untuk menolong mereka yang dhuafa dan termarginalkan. Salah satu caranya dengan mendirikan minimal sebuah bank yang fokus UMKM, terutama usaha mikro.

Menurutnya, bank yang tepat memiliki fokus bisnis UMKM yakni bank syariah milik negara. Namun, porsi pembiayaan saat ini lebih banyak kepada segmen usaha besar. "Lihat saja berapa total kredit dan pembiayaan yang mereka kucurkan kepada UMKM yaitu hanya 20 persen dari total kredit dan pembiayaan yang ada. Apalagi level mikro yang kalau ada di perbankan, jumlahnya sangat-sangat kecil. Padahal jumlah mereka sangat besar," katanya.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos