SOLOPOS.COM - Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan kepada wartawan terkait statusnya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017). (JIBI/Solopos/Antara/M Agung Rajasa)

GMPG melakukan konsolidasi mendorong Munaslub Golkar untuk menurunkan Setya Novanto yang telah menjadi tersangka.

Solopos.com, JAKARTA — Generasi Muda Partai Golkar (GMPg) memperkuat konsolidasi di internal partai baik pusat dan daerah untuk mendorong musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia mengatakan hal itu dilakukan agar Setya Novanto segera turun dari kursi Ketua Umum Golkar dan digantikan kader yang lebih bersih.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI: Ekspansi Bisnis UMKM Melambat tapi Prospektif

Dia mengakui, pada rapat pleno yang digelar Golkar dua pekan lalu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang beringin itu tetap mendukung Setya Novanto sebagai ketua umum meski menjadi tersangka korupsi e-KTP. Kendati demikian, menurutnya, hal tersebut merupakan formalitas organisasi.

Dia menyebut banyak tokoh Golkar di pusat dan daerah ingin Setya Novanto segera mundur. Di tataran pusat sendiri, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi dengan Dewan Kehormatan Partai Golkar seperti Jusuf Kalla, B.J. Habiebie, dan Akbar Tandjung.

“Dalam waktu dekat kami akan road show ke tokoh di daerah dan akan ketemu dengan beberapa individu di dewan pembina, dewan pakar, dan dewan kehormatan pandangan mereka tidak sama dengan formal organisasi,” katanya, Senin (31/7/2017).

Pihaknya juga tengah memetakan politikus Golkar di DPR. Konsolidasi ini menurutnya bertujuan untuk menyamakan suara agar Munaslub Golkar dapat digelar untuk menunjuk ketua umum yang baru.

Menurutnya, hal itu harus dilakukan agar elektabilitas partai tidak merosot karena kasus yang menimpa Setya Novanto. Pasalnya, kata dia, anggapan masyarakat terkait kasus korupsi e-KTP selalu melekat pada Setya Novanto dan Partai Golkar.

“Ini proses penyadaran kader taruhannya Golkar tidak dapat kepercayaan publik apa lagi ada event pilkada serentak 2018 dan pilpres serta pileg serentak 2019 setelah UU Pemilu disahkan. Kami sejak awal mengatakan penyelesaian terbaik demi penyelamatan partai adalah Munaslub, intinya harus ada ketua umum yang baru memimpin konsolidasi menghadapi event politik,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya