SOLOPOS.COM - Ilustrasi perbaikan jalan (JIBI/Solopos/Dok.)

Infrastruktur Solo untuk pembangunan jalan lingkungan digelontor dana Rp13 miliar.

Solopos.com, SOLO – Pagu anggaran untuk proyek pengaspalan jalan lingkungan di Kota Solo ditambah Rp13,9 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) 2016. Pada APBD murni 2016, anggaran proyek perbaikan jalan lingkungan senilai Rp7, 5 miliar sehingga total anggaran proyek menjadi Rp21,4 miliar.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Ketua Komisi II DPRD Kota Solo, Y.F. Sukasno, mengatakan Badan Anggaran (Banggar) menyetujui menggelontorkan dana untuk proyek jalan lingkungan karena proses pengerjaannya dinilai relatif cepat. Ia mengatakan kebijakan penganggaran itu sesuai dengan keinginan Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, agar jalan-jalan lingkungan di semua kampung di Solo bisa diaspal. Lebarnya minimal tiga meter. Sedangkan yang kurang dari tiga meter bisa dipasangi paving block.

“Setelah APBDP 2016 diketok palu, DPU harus segera melakukan lelang. Jalan-jalan lingkungan Kota Solo harus selesai [diaspal] semuanya,” ujarnya kepada Solopos.com di kantornya, Rabu (7/9/2016).

Proyek tersebut bisa 100 persen dapat terealisasi jika Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sepenuhnya konsentrasi mengerjakan seluruh proyek.

Namun, jika proses pengerjaan proyek ditunda-tunda, ia yakin perbaikan jalan lingkungan tak akan bisa sepenuhnya terealisasi.

“Saya yakin DPU masih mampu. Mereka enggak mungkin kewowoken [kelebihan beban] mengerjakan jalan lingkungan. Kami minta DPU serius melaksanakan program perbaikan jalan lingkungan agar anggaran bisa terserap semua. Tapi, pekerjaannya ya harus tetap berkualitas sesuai spesifikasi,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Djaswadi, menilai DPU kekurangan tenaga ahli yang menguasai perhitungan serta gambar-gambar teknis. DPU idealnya juga memiliki pegawai yang bisa mengawasi proyek-proyek yang ditangani SKPD tersebut.

“Seharusnya Wali Kota menambah tenaga teknik di DPU. Kalau enggak ditambah, DPU bakal keteteran dengan banyaknya proyek fisik,” ujarnya kepada Solopos.com, Rabu.

Politikus Partai Golkar itu menyatakan seharusnya DPU sudah menyurvei jalan lingkungan yang akan dikerjakan sebelum APBD P 2016 diketok palu. Tapi, faktanya APBDP sudah ditetapkan DPU baru survei.

“Sistem kerjanya terbalik-balik. Apalagi setelah menyurvei, mereka harus membuat hitungan anggaran, lelang dan sebagainya. Kalau tetap seperti ini, kerja DPU jadi kurang efisien,” terang dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya