INFRASTRUKTUR SOLO : Pemkot Desak Pusat Rampungkan Pembebasan Lahan Viaduk Gilingan

Infrastruktur Solo, Pemkot meminta pemerintah segera menyelesaikan pembebasan lahan viaduk Gilingan.

Solopos.com, SOLO–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mendesak Pemerintah Pusat segera menyelesaikan pembahasan ganti rugi lahan warga terdampak rencana pembangunan underpass viaduk Gilingan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengatakan telah mengirim surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan Pera) ihwal pembebasan lahan tersebut. Rudy, sapaan akrabnya mengatakan pembebasan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pusat.

“Pemkot hanya membantu mengkomunikasikan kepada warga terdampak,” kata Rudy ketika berbincang dengan Solopos.com di Balai Kota, Rabu (13/7/2016).

Rudy mengatakan tidak banyak permukiman penduduk yang terdampak pelebaran viaduk. Hanya sejumlah lahan milik warga yang bakal terdampak. Rudy mengatakan pembangunan underpass Viaduk Gilingan mendesak dikerjakan. Underpass viaduk dibangun untuk memudahkan kendaraan berat melintas di lokasi tersebut.

“Nanti proyek kegiatannya, akan memperdalam kedalaman Viaduk Gilingan. Ketinggian Viaduk masih kurang, hanya 3,4 meter. Jadi bus AC maupun truk besar tidak bisa melewati Viaduk,” kata Rudy.

Rudy mengatakan ketinggian Viaduk di bawah standar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Lalu lintas dan Jalan Raya ketinggian minimal viaduk 4,2 meter. Hal ini mengakibatkan kendaraan bus AC terpaksa dialihkan melalui Jl. S. Parman dan Jl. Monginsidi. “Beberapa kasus bus AC nekat melintas di Viaduk. Akibatnya badan bus terjebak palang besi,” tuturnya.

Selain Viaduk Gilingan, Rudy menambahkan proyek pembangunan jembatan Tirtonadi juga masih terganjal pembebasan lahan. Menurut Rudy, pembebasan lahan pembangunan jembatan Tirtonadi akan dilakukan Pemkot. Pemkot menyiapkan anggaran Rp1,5 miliar untuk pembebasan lahan tersebut. Setidaknya ada lima hunian milik warga yang terdampak pembangunan Jembatan Tirtonadi. Dari lima, masih menyisakan dua hunian yang belum diselesaikan.

“Dana Rp 1,5 miliar baru cukup untuk membebaskan tiga hunian. Sisanya baru diajukan dalam pembahasan APBD Perubahan 2016 atau APBD 2017,” katanya.

Rudy mengatakan pembangunan jembatan Tirtonadi diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan Pierre Tendean. Selain itu mengurai kepadatan lalu lintas  di kawasan Solo utara jika jalan tol Solo-Kertosono (Soker) resmi dioperasionalkan.