INFRASTRUKTUR SOLO : Kelurahan Kratonan Pastikan Warga Terdampak Tak Keberatan Pembangunan RS Siloam

Infrastruktur Solo di Kelurahan Kratonan direncanakan dibangun RS internasional Siloam.

Solopos.com, SOLO – Pemerintah Kelurahan Kratonan memastikan warga RT 004 dan RT 005/RW 005 Kratonan yang terdampak langsung dengan proyek pendirian rumah sakit (RS) Siloam tidak keberatan dengan pembangunan RS internasional yang dikelola PT Siloam International Hospitals Tbk. tersebut.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Lurah Kratonan, Diah Widyastuti, mengatakan warga RT 004 dan RT 005/RW 005 Kratonan yang berada di belakang bakal tempat pendirian RS Siloam sudah menandatangi berkas persetujuan yang menjadi bagian dari penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Disinggung soal pihak yang menolak pendirian RS Siloam, dia menyebut, mereka bukan warga yang terdampak langsung.

“Saya menyebut warga yang terdampak adalah mereka yang tinggal di sekitar atai dekat dengan bakal lokasi pendirian rumah sakit. Warga terdampak berada di RT 004 dan RT 005/RW 005. Kalau melihat progres pendirian rumah sakit, warga terdampak sudah mendatangani surat persetujuan. Mereka tidak keberatan dengan pendirian rumah sakit,” kata Diah kepada Solopos.com di ruang kerjanya, Jumat (16/9/2016).

Diah enggan berkomentar lebih lanjut soal masih adanya pihak yang menolak pembangunan RS Siloam. Dia menyerahkan kelanjutan proses pendirian RS Siloam sesuai mekanisme yang berlaku. Diah menegaskan pemerintah kelurahan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang pro maupun kontra terhadap pembangunan RS Siloam. Pemerintah kelurahan berupaya memfasilitasi semua kepentingan.

“Kalau masih ada yang berkeberatan dengan pembanguan RS Siloam, itu menjadi hak mereka. Sosialisasi Amdal terakhir kami juga diundang. Warga terdampak dan perwakilan warga Kratonan juga turut diundang. Saya melihat di sana tidak ada protes atau keberatan yang disampaikan warga,” ujar Diah.

Ditanya soal solusi dalam mengatasi polemik pendirian RS Siloam, Diah menyebut, perlu ada pertemuan lagi antara pihak-pihak terkait. Namun, menurut dia, Pemerintah Kelurahan Kratonan kurang mempunyai kuasa untuk menggelar pertemuan seperti itu. Pertemuan bisa difasilitasi langsung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Salah satu warga RT 005/RW 005 yang enggan disebut namanya karena khawatir mendapat ancaman dari pihak tertentu, menyebut, semua warga RT 005/RW 005 khususnya tidak mempersoalkan pendirian RS Siloam. Menurut dia, warga sudah sering rapat dan mengikuti sosialisasi. Warga menilai keberadaan RS bisa membawa banyak manfaat kepada warga.

“Kami berfikir positif. RS kan memberikan pelayanan kesehatan. Warga Kratonan, bahkan Solo punya banyak pilihan tempat berobat saat sakit. Kecuali, tanah kosong di Kratonan akan digunakan untuk mendirikan pabrik, kami kelas akan menolak karena sifatnya tidak memberikan pelayanan ke warga. Soal dampak negatif pendirian RS, bisa diatasi bersama-sama,” kata warga tersebut kepada Solopos.com, Jumat.

Sebaliknya, Ketua RT 005/RW 004 Kratonan, Ali Afandi, menuturkan salah satu poin keberatan warga adalah dampak lingkungan pascapendirian rumah sakit bertaraf internasional di dekat kawasan padat penduduk.

“Isunya mau dibangun gedung bertingkat 23 lantai. Dampak pembangunan pasti banyak sekali. Terutama soal air tanah. Gedung bertingkat pasti memanfaatkan sumur dalam. Di sini lokasinya padat penduduk. Kasihan nanti anak cucu kami kalau pembangunan tetap dilanjutkan,” ungkap Ali.