INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN SUKOHARJO : Tak Ada DAK, Pengadaan Buku dan Alat Peraga Ditunda

Infrastruktur pendidikan Sukoharjo, pelaksanaan rehab dan pengadaan buku serta fasilitas lain tertunda akibat tak ada DAK Pendidikan 2016.

Solopos.com, SUKOHARJO–Proyek renovasi sekolah di Sukoharjo yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) pada 2016 mendatang ditunda. Hal itu menyusul tidak adanya DAK pendidikan dari pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab).  Selain renovasi, pengadaan alat peraga dan buku sekolah juga bakal bernasib sama.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo, Bambang Sutrisno, saat ditemui Solopos.com di kantornya, Jumat (6/11/2015), mengaku kaget saat mengetahui bidang pendidikan tidak mendapat alokasi dari DAK yang bakal diterima Pemkab senilai Rp102,852 miliar. Padahal, Disdik sangat mengandalkan DAK untuk melaksanakan program rehab sekolah, pengadaan alat peraga, dan pengadaan buku sekolah pada tahun mendatang.

Kondisi tersebut mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya program-program tersebut.

“DAK pendidikan sudah dialokasikan untuk program terencana. Tahun ini kami sudah merencanakan kebutuhan anggaran untuk SD, SMP, SMA/SMK. Kalau tidak ada DAK ya program yang sudah direncanakan di-pending dulu,” kata Bambang.

Dia melanjutkan Disdik selama ini sangat mengandalkan DAK. Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Disdik tidak bisa dialokasikan untuk mengkaver program rehab sekolah dan lainnya. Sebab, anggaran dari APBD sudah dialokasikan untuk kegiatan lain sehingga tidak bisa lagi digeser.

Meski ada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program yang dibiayai DAK, namun nilainya tak banyak. Anggarannya kurang dari 50 persen dari DAK pendidikan. Paling banyak 50 persen dari DAK pendidikan, seperti halnya tahun ini.

Ada proyek besar yang membutuhkan dana Rp14 miliar untuk membangun kantor Disdik di Mandan, Kecamatan Sukoharjo. Pada tahun ini bidang pendidikan mendapat Rp17,9 miliar dari total DAK senilai Rp72 miliar.

“Anggaran untuk pendidikan pada tahun ini ada tiga komponen, yakni bantuan keuangan dari provinsi [Pemprov Jateng] senilai Rp8,2 miliar, DAK Rp17,9 miliar, dan APBD Rp60,28 miliar. Anggaran dari bantuan keuangan dan APBD tidak bisa mengkaver kegiatan yang bersumber dari DAK. Ini berarti harus dipikirkan bagaimana caranya mencari sumber dana lain agar program pengadaan sarpras [sarana dan prasarana] tetap bisa berjalan,” imbuh Bambang.

Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, Martono, sangat menyayangkan pemerintah pusat tidak menggelontorkan DAK pendidikan untuk Sukoharjo. Dia tidak mau berspekulasi alasan pemerintah tidak memberi DAK pendidikan. Menurut politikus Partai Nasdem itu Pemkab akan kesulitan menjalankan program yang telah dibuat tanpa adanya DAK. Hal itu karena anggaran dari APBD yang sudah dialokasikan untuk kegiatan lain tidak bisa diutak-atik lagi.