SOLOPOS.COM - Kondisi lantai sekolah SMPN 2 Jenar, Sragen, yang mengalami kerusakan parah, Rabu (11/5/2016). (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)

Infrastruktur pendidikan Sragen, ratusan gedung SD di Sragen mengalami kerusakan.

Solopos.com, SRAGEN–Sebanyak 126 sekolah dasar (SD) dari 557 SD yang menyebar di Bumi Sukowati dalam kondisi rusak sedang dan berat berdasarkan hasil survei Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Hasil survei DPU tersebut menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mengalokasikan bantuan rehabilitasi atau pembangunan total.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Data tersebut dibeberkan Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Disdik Sragen, Kusmanto, saat ditemui Solopos.com di ruang kerjanya, Jumat (20/5/2016). Dia mengatakan survei itu dilakukan DPU berdasarkan skala prioritas yang diajukan Disdik. Data yang masuk ke Disdik tersebut, kata dia, juga berasal dari usulan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Disdik yang ada di setiap kecamatan.

Ekspedisi Mudik 2024

“Setiap UPTD juga membuat skala prioritas yang diajukan ke Disdik. Kemudian Disdik menyusun skala prioritas yang kemudian disampaikan ke DPU untuk disurvei. Penyusunan skala itu didasarkan pada kriteria tingkat kerusakan bangunan, yakni ringan, sedang, dan berat,” ujar Kusmanto.

Kriteria tingkat kerusakan ringan bila kerusakan bangunan 0%-30%. Bila kerusakan bangunan sekolah 30%-45% masuk kategori rusak sedang. Kondisi SDN 2 Cepoko di Kecamatan Sumberlawang itu, sebut dia, masuk kategori rusak sedang. Kemudian kriteria rusak berat bila tingkat kerusakannya, kata Kusmanto, 45%-65%.

“Kalau kerusakan di atas 65% ya berarti harus dibangun total. Nah, dari hasil survei DPU itu tidak ada yang rusak total. Sebanyak 126 sekolah itu rusak sedang dan berat. Kami masih memetakan sekolah-sekolah rusak sedang dan berat,” tutur dia.

Kusmanto menyampaikan Pemkab Sragen mendapat dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp10,9 miliar pada 2016. Dana Rp10,9 miliar itu, kata dia, belum tentu mengaver 126 SD yang rusak itu. Data hasil survei itu, terang dia, bisa menjadi acuan untuk meminta anggaran dari APBD I Provinsi Jawa Tengah atau APBD Sragen sendiri.

“Data itu seperti stok opname yang disiapkan ketika ada anggaran dadakan,” tambah dia.

DAK 2016 tersebut menurun bila dibandingkan pemberian DAK pada 2015 dan 2014. DAK pendidikan SD 2015 senilai Rp11,35 miliar dan DAK SD 2014 senilai Rp13,42 miliar. Dua tahun lalu mendapat DAK SMP secara berturut-turut dengan rincian Rp10,92 miliar pada 2015 dan Rp 7,78 miliar pada 2014.

“Tapi baru tahun ini tidak dapat DAK SMP sama sekali. DAK SD itu sebenarnya Rp12,15 miliar tetapi dari Kementerian Keuangan dipotong 10% sehingga tinggal Rp10,9 miliar,” tutur dia.

Kepala Disdik Sragen, Suwandi, membenarkan bila SDN 2 Cepoko hanya mendapat bantuan DAK untuk dua lokal sesuai dengan permohonan kepala sekolahnya. DAK untuk SD itu akan diberikan pada 2016 dan sudah masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik). Data itu tidak bisa diakses publik karena ada kata kuncinya.

“Untuk berapa SD yang akan dapat DAK baru proses pemetaan. Daftar sekolah itu sudah dimintakan tanda tangan Bupati Sragen. Terkait dengan banyaknya SD yang tidak memenuhi standar rombongan belajar, kami belum melangkah. Faktanya memang 50% dari total SD negeri dan swasta sebanyak 585 sekolah itu belum memenuhi standar rombel. Minimal rombel itu ada 20 anak, kenyataannya banyak yang di bawah 20 anak. Jumlahnya ya 200-an SD,” tutur dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya