Infrastruktur pendidikan Solo, pada 2016, dana insentif daerah (DID) senilai Rp5 miliar untuk bangun sekolah.
Solopos.com, SOLO–Pemkot Solo memaksimalkan Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp5 miliar untuk pembangunan sekolah dan sarana pendukung pada tahun 2016. Besarnya alokasi untuk infrastruktur pendidikan akan menjadi pencermatan mengingat buruknya kualitas sejumlah proyek dua tahun terakhir.
Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah
Informasi yang dihimpun Solopos.com, Jumat (20/11/2015), DID yang digelontor pemerintah pusat mayoritas akan tersedot untuk pembangunan SDN Badran senilai Rp1,56 miliar. Alokasi dana terbesar selanjutnya untuk penuntasan pembangunan SDN Ngemplak dan SDN Jajar senilai masing-masing Rp1,05 miliar.
“Tahun depan, pengembangan sarana pendidikan masih menjadi prioritas utama Pemkot di samping kesehatan,” ujar Ketua Komisi IV, Hartanti, saat ditemui wartawan di Gedung DPRD.
Hartanti mengatakan pengoptimalan DID untuk infrastruktur sekolah perlu menjadi perhatian tersendiri. Menurut Hartanti, baik Pemkot maupun konsultan pengawas wajib memastikan kualitas bangunan sesuai spesifikasi yang direncanakan. Hal itu menyusul banyaknya temuan pembangunan yang diduga menyalahi bestek oleh DPRD.
Temuan tersebut di antaranya berada di proyek SDN Losari, Pasar Kliwon; SDN Wonosaren, Jebres; dan SMPN 11 Pasar Kliwon.
“Jangan sampai cacat pembangunan baru diketahui setelah proyek selesai diserahterimakan. Kami akan mengawal proses pembangunan sampai tuntas,” tutur politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.
Mendukung UN
Selain untuk membangun sekolah, alokasi DID digunakan untuk penyediaan mebeler, alat peraga hingga komputer. Menurut Hartanti, penyediaan sarana komputer untuk menunjang Ujian Nasional (UN) berbasis computer atau Computer Based Test (CBT). Ada dana sekitar Rp710 juta untuk pengadaan fasilitas di SMPN 4 dan SMPN 9.
“Komputer harus dipersiapkan sejak awal agar sekolah tak lagi kebingungan,” kata dia.
Anggota Komisi IV, Kristianto, mendesak pelibatan DPRD dalam setiap tahapan pembangunan. Menurut politikus PDIP ini, legislator perlu tahu rencana pembangunan hingga proses serahterima untuk memudahkan fungsi kontrol.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
