PENGHARGAAN -- Walikota Solo, Joko Widodo, menerima penghargaan Presiden RI yang diserahkan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa atas keberhasilan Solo sebagai pengendali inflasi terbaik di Jawa, Rabu (16/5/2012). (JIBI/SOLOPOS/Antara)
Promosi Simak! 5 Tips Cerdas Sambut Mudik dan Lebaran Tahun Ini
Penghargaan dari Presiden RI tersebut diserahkan oleh Menteri Perekonomian Hatta Rajasa kepada Walikota Solo Joko Widodo, yang juga sebagai Ketua Tim Pengarah TPID, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III TPID 2012 yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (16/5/2012).
Pemimpin Bank Indonesia (BI) Solo, Doni P Joewono, kepada Solopos.com seusai mengikuti agenda Rakernas tersebut menyebutkan kriteria pengukuran kinerja TPID didasarkan pada pembobotan atas aspek proses dan aspek keluaran dengan bobot masing-masing adalah 60% dan 40%. “Aspek proses memperhitungkan sisi kuantitas maupun sisi kualitas kegiatan TPID yang dilakukan sepanjang tahun 2011. Sisi kuantitas mengukur jumlah kegiatan rapat teknis, rekomendasi kebijakan, konferensi pers, kegiatan lapangan, high level meeting dan rapat koordinasi antar TPID,” papar Doni.
Sementara sisi kualitas didasarkan atas one page summary tindak lanjut dari rekomendasi TPID yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah/instansi terkait. Sedangkan aspek keluaran mengukur bobot angka realisasi inflasi dan volatilitas inflasi pada tahun 2011.
Kegiatan TPID Kota Solo yang dinilai paling berhasil dan memiliki pengaruh besar dalam upaya pengendalian inflasi di daerah adalah menjaga stabilitas harga beras. “Perlu diketahui bahwa sedikit saja kenaikan harga beras akan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap inflasi, karena bobot beras dalam nilai konsumsi merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 7,23% pada Desember 2011,” imbuh dia.
Dia menambahkan provinsi dan kota lain yang mendapatkan penghargaan sebagai pengendali inflasi terbaik adalah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Pematang untuk wilayah Sumatera, Provinsi Jabar dan Kota Solo untuk wilayah Jawa dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Balikpapan untuk kawasan timur Indonesia.
Penilaian dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Pengendalian Inflasi Daerah yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Perekonomian dan dua orang profesor, salah satunya adalah Prof Bustanul Arifin.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
