SOLOPOS.COM - Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, (tengah mengenakan jas), saat berfoto bersama seusai penandatanganan MoU program Indonesia Water Fund di BNDCC Bali di sela-sela SOE International Conference, Selasa (18/10/2022). (Solopos.com/Sri Sumi Handayani)

Solopos.com, BALI — Program Indonesia Water Fund (IWF) Kementerian BUMN akan menggarap 31 proyek air bersih dengan nilai total Rp45 triliun. Program tersebut rata-rata menyasar wilayah Jawa dan kawasan lain yang membutuhkan air bersih.

Kementerian BUMN menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah partner strategis terkait proyek Indonesia Water Fund.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Penandatanganan dilakukan pada Selasa (18/10/2022) di sela-sela SOE International Conference yang dilaksanakan Kementerian BUMN di BNDCC selama dua hari, yakni Senin-Selasa (17-18/10/2022).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dengan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Arisudono Soerono, Managing Director of Suez Recycling Pacific Pte Ltd Farsyad Kaviani Dehkordi, dan Chairman & CEO PT CITIC Envirotech Indonesia Gwo Liang Jeremey.

Kartika mengatakan investor program Indonesia Water Fund ini berkomitmen berinvestasi 1 miliar dollar AS atau lebih dari Rp15 triliun.

Baca Juga : Kata Wamen BUMN soal Nasib Data & Aplikasi PeduliLindungi Pascapandemi

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan program Indonesia Water Fund sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan atau SDG’s Indonesia, yaitu memberikan fasilitas air murah kepada masyarakat.

“Saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan air tanah untuk memenuhi konsumsi air bersih atau membeli air galon dengan harga mahal. Program Indonesia Water Fund ini akan membuka akses air bersih bagi masyarakat hingga ke wilayah kabupaten/kota,” kata Kartika.

Belum Terjangkau Pelayanan PDAM

Dia juga menyebut bahwa masih banyak masyarakat yang belum terjangkau pelayanan PDAM karena sejumlah faktor, salah satunya infrastruktur. Kemudian, muncul kebijakan pemerintah melarang penggunaan air tanah.

“Isunya belum semua masyarakat terjangkau [layanan PDAM]. [Harapan kami] dengan program ini maka jangkauan [pelayanan] PDAM semakin jauh dan banyak pelanggan. Lalu, tidak ada pengeboran air tanah,” tuturnya.

Terkait larangan penggunaan air tanah, Tiko menyoroti kondisi penurunan air tanah signifikan terutama di DKI Jakarta dan Semarang. Informasi yang dihimpun Solopos.com, program IWF paling banyak menyasar wilayah Jawa. “Masyarakat punya sambungan air bersih yang efektif dan murah [melalui program IWF]. Pemkab dan pemkot yang akan melakukan lewat PDAM di wilayah masing-masing,” ungkapnya.

Baca Juga : Ada Pameran Inovasi Energi Hijau di SOE International Conference Nusa Dua Bali

Selanjutnya, Kementerian BUMN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya Ditjen Sumber Daya Air untuk membahas regulasi.

“Kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah kota dan kabupaten, serta PDAM lokal sehingga proses pengerjaan pipa air bisa langsung dinikmati masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia menjelaskan Indonesia Water Fund merupakan solusi pendanaan proyek pembangunan air bersih yang tidak semuanya bisa didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, proyek pembangunan air bersih memerlukan dana Rp190 triliun sedangkan APBN hanya mengalokasikan Rp60 triliun.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT Danareksa (Persero), Arisudono Soerono, menambahkan Indonesia Water Fund akan langsung menjalankan 31 proyek air bersih dengan total Rp45 triliun.

Dari Hulu ke Hilir

Baca Juga : Konferensi BUMN, Tony Blair: Indonesia Bisa Jadi Negara Terbesar Keempat Dunia

“IWF ini memungkinkan investor memberikan pendanaan equity untuk menjalankan program air bersih,” kata Ari sapaan akrabnya.

Selain dari IWF, lanjutnya, program Indonesia Water Fund juga didanai sumber lain. “Kami bisa masuk proyek pembangunan air bersih dari hulu ke hilir. Jadi, IWF ini akan membantu membangun infrastruktur PDAM di kabupaten/kota,” tuturnya.

Ari memastikan proyek tersebut tidak terkait dengan privatisasi sumber air bersih. “Ini adalah kami membantu pembuatan infrastruktur untuk PDAM di wilayah tersebut.”

Diberitakan sebelumnya, Kementerian BUMN meluncurkan program Indonesia Water Fund melalui sinergi holding BUMN Danareksa, yakni Danareksa, Nindya Karya, Perum Jasa Tirta 1, dan Perum Jasa Tirta 2.

Program tersebut untuk menghadirkan sambungan air ke berbagai wilayah di Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan IWF fokus pada tiga pilar yang menawarkan pendekatan investasi berkelanjutan dan menghadirkan akses terintegrasi dari hulu ke hilir.

Baca Juga : Ini Transformasi Ala Erick Thohir agar BUMN Bisa Menjadi Pemain Global



IWF dapat dijalankan dengan model investasi sesuai profil investor dengan skema yang mudah direplikasi di seluruh Indonesia. Menurut Erick, peran strategis partner dibutuhkan dalam IWF guna mencapai hasil yang optimal dalam proses pengoperasian.

“Target awal IWF akan mengelola dana 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp15 triliun dari mitra strategis untuk memperbaiki akses air bersih bagi 40 juta jiwa rakyat Indonesia. Sesuai prinsip IWF yaitu penyediaan platform investasi yang mudah direplikasi sehingga penambahan sambungan rumah untuk percepatan akses air bersih akan dapat terus menerus ditingkatkan, katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya