Indonesia Tuan Rumah KTT G20, Apa Untungnya?

Solopos.com, SOLO — Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi G-20. Bakal ada sekitar 150 pertemuan selama periode 1 Desember 2021 hingga 31 November 2022.

“Bapak Presiden Joko Widodo akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma pada tanggal 30-31 Oktober mendatang. Di sana Bapak Presiden akan menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet G20 dari PM Italia,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers G20, Selasa (14/9/2021) seperti dikutip detik.com.

Promosi Layanan Keuangan Terbaik, BRI Raih 3 Penghargaan Pertamina Appreciation Night

Baca Juga: Jokowi Teken Perpres Atur Dana Abadi Pesantren 

“Rangkaian ini merupakan antara lain working group tingkat Sherpa dan tingkat finance deputi pertemuan tiap menteri. Sehingga KTT dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan jumlah delegasi pertemuan sekitar 500 sampai 5.800 orang event sepanjang tahun,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

Respons Krisis

Airlangga menyampaikan G20 adalah forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons krisis ekonomi tahun 1997-1998.

G20 beranggotakan 20 negara yaitu 19 negara utama penggerak ekonomi dunia termasuk Indonesia, ditambah perwakilan Uni Eropa yang memiliki PDB terbesar di dunia.

Kelompok ini berkontribusi 85% PDB dunia, 75% perdagangan internasional, dan 80% investasi global dan juga populasinya 2/3 dari penduduk dunia.

Baca Juga: Jokowi Teken Perpres, PNS Bolos 10 Hari Bisa Dipecat 

Apa untungnya G20 buat Indonesia? Airlangga Hartarto mengatakan ada beberapa manfaat besar yang akan diperoleh Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20.

Mulai dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun manfaat dari segi politik. Pertama, G20 diperkirakan meningkatkan konsumsi domestik yang diperkirakan Rp1,7 triliun.

2 Kali Lebih Besar

“Di aspek ekonomi beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun. Penambahan PDB Rp7,47 triliun dan keterlibatan tenaga kerja sekitar 33.000 dari berbagai sektor,” katanya.

Dengan manfaat itu, diharapkan efeknya dari G20 ini dua kali lebih dari capaian dalam pertemuan IMF pada 2018. Mengingat dalam penyelenggaraan G20 akan ada 150 pertemuan selama 1 tahun.

UU Cipta Kerja

Selain itu, kata dia, ajang G20 juga menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan dari beberapa kebijakan pemerintah RI, termasuk UU Cipta Kerja.

Dalam sisi aspek pembangunan sosial, RI berpeluang mendorong produksi dan distribusi vaksin. Terutama dalam meningkatkan vaksinasi untuk negara berkembang lain yang berpendapatan rendah

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perpajakan menjadi salah satu menu prioritas dalam pertemuan G20.

Baca Juga: Update Covid-19 Hari Ini: Kasus Positif Bertambah 4.128 Orang, Jatim Terbanyak 

“Perpajakan akan menjadi menu utama karena memang ini salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia. Indonesia melakukan reformasi perpajakan dan juga ini merupakan policy yang sangat penting dan prioritas di dalam pertemuan G20,” kata dia dalam konferensi pers.

Sri Mulyani mengungkap dalam G20 RI akan terus menjaga kepentingan negara sendiri. Meski demikian, juga akan membantu negara-negara berkembang lainnya.

Dampak Covid-19

“Melihat perkembangan dunia termasuk dengan adanya digital teknologi ini, kita tidak dirugikan tapi kita memberikan manfaat yang maksimal baik di bidang ekonomi maupun di bidang perpajakan,” tuturnya.

Lalu, akan dibahas pula mengenai dampak Covid-19 kepada perekonomian negara. “Covid-19 ini tidak hanya di bidang kesehatan ada dampak luka dari perekonomian akibat terjadinya Covid-19. Seperti ada supply distraction, ada corporate yang mengalami kesulitan dari sisi neraca dan tidak demikian bisa kembali pulih,” imbuhnya.