Indonesia Terpilih Pimpin Komite Perlucutan Senjata PBB

Desra Percaya (deplu.go.id)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam laman resmi Sekretariat Kabinet yang dipublikasikan hari ini (7/9), disebutkan Desra Percaya terpilih sebagai Ketua Komite 1 secara aklamasi dalam Sidang Majelis Umum yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York pada 4 September 2012. Komite 1 atau Komite Perlucutan Senjata dan Keamanan Internasional adalah salah satu Komite Utama PBB yang bertugas untuk memfasilitasi diskusi antar negara anggota PBB jika terjadi konflik. Komite ini juga memberikan rekomendasi berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama internasional dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk melalui upaya perlucutan senjata.

Sebelumnya, mantan Menlu Ali Alatas juga pernah mengetuai Komite 1 pada 1985, ketika menjabat sebagai Wakil Tetap RI untuk PBB di New York. Kepercayaan kepada Indonesia untuk mengemban tugas sebagai Ketua Komite 1 didasari oleh peran dan kontribusi positif Indonesia dalam berbagai inisiatif PBB yang terkait perlucutan senjata dan keamanan internasional.

Selama lebih dari satu dasawarsa, Indonesia merupakan Koordinator Kelompok Kerja Perlucutan Senjata Gerakan Non-Blok. Indonesia juga berperan aktif dalam proses penyelesaian penandatanganan Protokol South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone (SEANWFZ) oleh kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni AS, China, Rusia, Perancis, dan Inggris.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT) beberapa waktu lalu. “Tantangan pada bidang perlucutan senjata dan keamanan internasional sangat jelas dan substantif,” tutur Desra seperti dikutip laman resmi Sekretariat Kabinet. Namun, lanjutnya, tantangan tersebut akan dapat diatasi melalui kerja sama serta dengan kemauan politik semua pihak guna merealisasikan tujuan bersama, yaitu tercapainya perdamaian dan keamanan internasional bagi seluruh umat manusia. Desra mengatakan Indonesia senantiasa aktif berupaya menjembatani kepentingan berbagai kelompok yang berbeda pandangan dalam isu perlucutan senjata dan non-proliferasi.