Indonesia Tempatkan Paling Banyak Perwakilan di Komite Majelis Umum PBB

Sejumlah wakil Indonesia dipercaya menduduki posisi penting komite Majelis Umum PBB.

Solopos.com, JAKARTA—Indonesia dipercaya untuk memimpin sejumlah Komite Utama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), karena dianggap berhasil memainkan peran sebagai bridge-builder dalam beberapa isu yang ditangani lembaga internasional itu.

Promosi Kisah Inspiratif Ibru, Desa BRILian Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik

Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, diketahui tiga orang diplomat Indonesia terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Komite Utama Majelis Umum PBB secara aklamasi.

Dian Triansyah Djani yang menjabat sebagai Wakil Tetap Indonesia untuk PBB terpilih sebagai Ketua Komite II Majelis Umum PBB yang membidangi ekonomi dan keuangan, untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-71.

Kemudian Kamapradiota Isnimo secara aklamasi terpilih menjadi Wakil Ketua Komite I yang membidangi keamanan internasional dan pelucutan senjata, sedangkan Masni Eriza mnjadi Wakil Ketua Komite III yang membidangi sosial dan kemanusiaan.

“Terpilihnya Dian Triansyah Djani sebagai Ketua Komite II Majelis Umum PBB merupakan wujud pengakuan dunia atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengak melemahnya perekonomian nasional,” kata Anindityo Adi Primasti, Sekretaris Kedua Perwakilan Tetap Indonesia Untuk PBB, Selasa (14/6/2016).

Anindityo menuturkan Komite II Majelis Umum PBB memiliki posisi yang strategis, karena capaiam yang dihasilkan negara anggota komite tersebut akan menentukan arah kebijan internasional.

Menurutnya, Indonesia saat ini menjadi negata dengan jumlah perwakilan terbanyak di biro komite-komite utama PBB. Hal itu tercipta berkat diplomasi yang dilakukan Indonesia, sehingga memunculkan kepercayaan negara lain.

Sekedar diketahui, Majelis Umum PBB sendiri memiliki enam komite utama, yakni Komite I yang membidangi keamanan internasional dan pelucutan senjata, Komite II bidang ekonomi dan keuangan, Komite III membawahi sosial dan kemanusiaan, Komite IV bidang politik khusus dan dekolonisasi, Komite V bidang administrasi dan anggaran, serta Komite VI bidang hukum.