Makassar–Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah Indonesia menyiapkan pengacara terbaik Arab Saudi untuk menuntut keadilan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia, Sumiati, yang menjadi korban penganiayaan majikan di Madinah.
“Kita sudah melakukan kontrak kerja dengan pengacara terbaik di Arab Saudi untuk Sumiati. Kita ingin pelaku di sana mendapatkan hukuman yang terberat,” ujarnya usai membawakan materi “Menakar TKI di Luar Negeri” dalam Kongres XXXII Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Makassar, Sabtu (27/11).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ia mengatakan, dari kasus yang menimpa TKI asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, pemerintah Indonesia ingin memberikan peringatan kepada para majikan-majikan lain, agar tidak melakukan kekerasan dan berlaku semena-mena terhadap TKI di masa mendatang.
Sumiati sendiri, lanjutnya, sementara menjalani perawatan intensif akibat disiksa majikannya di Madinah, yang menyebabkan perempuan 23 tahun ini mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh dan kedua kakinya nyaris lumpuh, serta robek di bagian bibir karena digunting.
“Kemarin saya telepon dan bicara langsung dengan Sumiati. Dia lebih baik. Namun harus dioperasi lebih jauh, mungkin operasi plastik, karena mendapat hantaman yang cukup keras,” ucapnya.
Muhaimin menjelaskan dalam menangani kasus tersebut, pemerintah telah membentuk tiga tim yang diberangkatkan ke Arab Saudi, termasuk tim penyelamatan dan perlindungan hukum yang sudah berangkat lebih dulu.
“Di sana saat ini sudah ada Menteri Pemberdayaan Perempuan yang mendampinginya,” jelasnya.
Buntut dari kasus tersebut, Kemenakertrans telah mengambil tindakan tegas dengan menutup sekitar 100 Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang dianggap tidak mampu.
“Sudah hampir 100 PJTKI yang kita tutup dari sekitar 400 PJTKI yang ada,” ujarnya.
Muhaimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), juga menginstruksikan kepada seluruh Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), dan lembaga pelatihan TKI lainnya untuk bekerja lebih keras lagi melahirkan tenaga kerja yang handal.
“Ini juga menjadi pelajaran untuk melakukan pembenahan dan perbaikan di basis-basis TKI yang ada di semua provinsi,” paparnya.
Menakertrans menambahkan permasalahan sehingga TKI rentan diperlakukan kasar oleh majikannya, karena rendahnya kualitas SDM dengan pendidikan hanya sampai tingkat dasar.
Ke depannya, pihaknya optimistis kualitas TKI akan lebih baik mengingat 20 persen dari APBN dialokasikan untuk pendidikan.
ant/rif
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
