SOLOPOS.COM - KONFERENSI HUTAN -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua dari kanan) didampingi Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (kanan) menghadiri acara pembukaan Forest Indonesia Conference di Jakarta, Selasa (27/9). Presiden Yudhoyono menyampaikan pidatonya di konferensi yang mengambil tema "Alternative Futures to Meet Demands for Food, Fibre, Fuel and REDD +". (JIBI/SOLOPOS/Antara)

Jakarta (Solopos.com) – Pemerintah Indonesia berharap tidak ada negara yang menampung dan menjual kayu atau produk dari kayu yang didapatkan secara tidak resmi dan berasal dari pembalakan liar. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa (27/9/2011), mengatakan jangan sampai usaha Indonesia untuk memerangi pembalakan liar dalam upaya melindungi hutan hujan Indonesia tidak mendapat dukungan dari negara-negara sahabat termasuk membiarkan adanya kayu ilegal asal Indonesia.

“Pemerintah tidak ada kompromi soal illegal logging, tetapi juga harus adil, negara maju yang membeli juga jangan sampai tampung hasil ilegal logging. Jangan sampai perangi illegal logging tapi negara teman kita menampung hasilnya. Oleh karena itu kita sudah kerja sama dengan pihak donor, pihak terkait apa yang disebut sertifikat perdagangan kayu yang bersertifikat legal,” tegasnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Zulkifli mencontohkan untuk produk atau kayu berjenis merbau, hanya dihasilkan dan hanya ada di Indonesia sehingga tidak mungkin berasal dari negara lain. “Misalnya merbau pasti dari kita tidak mungkin dari Malaysia, Singapura atau China, jadi tidak boleh ada merbau dari negara lain ditampung di pasar Eropa misalnya. Ilegal logging diperangi tapi kita minta negara sahabat untuk tidak menerima log and laundry itu,” tegasnya.

Moratorium
Menhut juga mengatakan selain langkah untuk program sertifikasi itu, Indonesia juga sudah mengambil sejumlah kebijakan antara lain mengeluarkan kebijakan moratorium atau jeda pembukaan lahan hutan dan membuat peta wilayah hutan terkait aturan tersebut.

“Menteri kehutanan sudah keluarkan peta kawasan yang tidak boleh diapa-apakan yang disebut moratorium. Ada petanya, teman-teman bisa lihat, seluas 72 juta hektare yang disebut hutan alam primer dan lahan gambut, yang kita stop dulu tidak diberikan,” katanya.

Ia menambahkan lokasi hutan tersebut di antara lain di Kalimantan dan Papua. Pemerintah juga, kata Zulkifli, sejak 2010 mencanangkan program tanam 1 miliar pohon dan terealisasi 1,5 miliar. Pada 2011 ditargetkan satu miliar dan diharapkan capaiannya dua miliar pohon.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa pagi membuka dan menjadi pembicara kunci dalam seminar internasional tentang masa depan hutan Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain mengatakan pertemuan ini sangat penting bagi Indonesia, sekaligus peluang Indonesia untuk bisa memenuhi target nasional dalam pengurangan emisi dalam beberapa tahun mendatang sekaligus melindungi hutan hujan yang dimiliki Indonesia.

“Tema pertemuan ini sangat relevan dan tepat. Bagi Indonesia masalah hutan sangat terkait dengan kepentingan Indonesia memastikan kelangsungan hutan Indonesia. Di sini hadir sejumlah pihak yang memiliki kepentingan dan perhatian terhadap lingkungan,” kata Presiden. Presiden berharap seminar ini bisa memberikan sumbangan berarti untuk upaya Indonesia menjamin kelangsungan hutan Indonesia.

JIBI/SOLOPOS/Ant

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya