Indonesia Disebut Menuju Jebakan Pandemi, Politikus PDIP Ini Salahkan Jokowi

Pernyataan Effendi ini disampaikan setelah pakar epidemiologi asal UI Pandu Riono menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi.

 Politikus PDIP Effendi Simbolon. (Antara)

SOLOPOS.COM - Politikus PDIP Effendi Simbolon. (Antara)

Solopos.com, JAKARTA — Politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi Covid-19 pada 2020 lalu hingga akhirnya disebut-sebut menuju jebakan pandemi.

Pernyataan Effendi ini disampaikan setelah pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam.

“Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu,” ujar Effendi kepada wartawan, Sabtu (31/7/2021), sebagaimana dikutip dari Detikcom.

Effendi membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi Covid-19 dengan cara lockdown. Dia mengatakan virus Corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah.

Baca Juga: 8.050 Karyawan Dirumahkan, Lion Air Group Sebut Bukan PHK

Dia menyebut, alih-alih memilih lockdown, Indonesia justru menerapkan PPKM. Effendi menyatakan hasil dari PSBB hingga PPKM hanya nol dan cenderung minus.

“PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan Presiden? Mana boleh. Akhirnya panik enggak karuan, uang hilang, habis Rp 1.000 triliun lebih. Erick Thohir belanja, Menkes belanja. Dengan hasil nol. Minus malah. Ini herd immunity karena iman saja,” tukas Effendi.

Kritik Kebanyakan Zoom Meeting

Lebih lanjut Effendi juga menyayangkan pemerintah yang kebanyakan melakukan Zoom meeting membahas penanganan pandemi Covid-19, yang dia anggap tidak penting bagi rakyat. Menurutnya, implementasi ke lapangan jauh lebih penting.

“Makanya saya bilang ngapain kalian pejabat diskusi Zoom gitu-gitu. Enggak penting ditonton rakyat, sama sekali tidak penting. Rakyat tidak perlu ditampilin itu. Outcome-nya enggak ada kok. Isoman juga mereka ngurus diri sendiri. Mana bantuan pemerintah. Isoman itu artinya Anda sudah kalah, kok,” terangnya.

Baca Juga: 8.050 Karyawan Dirumahkan, Lion Air Group Sebut Bukan PHK

Sebelumnya, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengatakan Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi (pandemic trap) yang semakin dalam. Dia menilai saat ini RI belum memiliki penanganan pandemi secara terencana dan target yang jelas.

Pendapat itu disampaikan Pandu Riono melalui cuitan di akun Twitternya, @drpriono1. Dalam cuitan itu, dia menyebut (mention) akun Twitter Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pak @jokowi Indonesia sedang menuju jalur Jebakan Pandemi (Pandemic Trap) yg semakin dalam dan semakin sulit bisa keluar dengan lebih cepat. Respon kendali tak bisa dg tambal-sulam spt sekarang. Pilihannya hanya satu, kendalikan pandemi dg 3M, Tes-Lacak-Isolasi dan Vaksinasi,” tulis Pandu di Twitter seperti dilihat, Jumat (30/7/2021).

Saat dihubungi, Pandu menjelaskan lebih lanjut alasan menyebut RI sedang menuju jebakan pandemi itu. Dia menyebut saat ini RI belum berhasil mengendalikan pandemi.

Baca Juga: Update Covid-19 Indonesia 31 Juli 2021: Positif 37.284, Sembuh 39.372, Meninggal 1.808 Orang

“Karena kan sampai sekarang kan kita belum berhasil mengendalikan pandemi, enggak beres-beres. Enggak ada tanda-tanda bahwa kita akan berhasil pakai cara apa pun. Artinya kita bisa lama sekali baru bisa menyelesaikan pandemi. Jadi Pak Jokowi sudah berakhir masa jabatannya mungkin juga belum selesai,” kata Pandu saat dihubungi.

Berita Terkait

Espos Premium

Samudra Biru Penjara

Samudra Biru Penjara

Keahlian kunci merehabilitasi narapidana ternyata berada di luar ranah kementerian yang bertanggung jawab atas eksistensi dan pengelolaan penjara.

Berita Terkini

Samudra Biru Penjara

Keahlian kunci merehabilitasi narapidana ternyata berada di luar ranah kementerian yang bertanggung jawab atas eksistensi dan pengelolaan penjara.

Closing Ceremony of 2nd AP IEOM 2021: IEOM Society Awards Universitas Sebelas Maret

Universitas Sebelas Maret was successful as host of the Second Asia Pacific Conference on Industrial Engineering and Operations Management (2nd APIEOM), September 13-16, 2021.

Round Up: JoMan Kasih Dukungan Nyapres, Ganjar Ngaku Sibuk Mikir Covid-19

Dua kelompok sukarelawan, Ganjarist dan Jokowi Mania (JoMan) kini menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk nyapres. Namun, sejauh ini Ganjar masih acuh dengan dukungan itu.

10 Berita Terpopuler : Jejak Istana Konglomerat Pertama Asia Tenggara di Semarang - Bupati Sragen Dilaporkan ke Polisi

Kisah istana peninggalan konglomerat di Semarang hingga Bupati Sragen dilaporkan ke polisi masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.

Kamu Vaksin di Luar Negeri? Ini Cara Dapat Sertifikat Vaksinasi di Aplikasi Pedulilindungi

Berikut ini terdapat cara memperoleh sertifikat vaksinasi di aplikasi Pedulilindungi bagi kamu yang melakukan vaksin di luar negeri.

Solopos Hari Ini: Tarik Menarik Mesin Sukarelawan, Menyayangkan Dinginnya Sikap Presiden

Dukungan JoMan kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, untuk maju menjadi capres 2024 menjadi ulasan utama Koran Solopos hari ini.

Wartawan Ditemukan Mengapung di Sungai

Belum diketahui apa penyebab yang membuat korban meninggal dunia karena masih dilakukan penyelidikan.

IDI: Sesuai Konvensi Jenewa, Nakes Harus Dilindungi dari Siapapun

Sesuai Konvensi Jenewa 1949, nakes harus dilindungi.

Ya Tuhan, Jenazah Nakes Korban KKB Papua Belum Bisa Dievakuasi

Jenazah korban berada di kedalaman sekitar 500 meter sehingga cukup sulit untuk dievakuasi dengan peralatan seadanya

Waspada! Pengadaan Barang dan Jasa Masih Jadi Ladang Korupsi

Ketika mereka bersekongkol secanggih apapun peralatan atau sistem pasti akan jebol,

KPK Ungkap Rekayasa Proyek di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Sebelum lelang, Maliki diduga telah lebih dulu memberikan persyaratan lelang pada Marhaini dan Fachriadi dengan kesepakatan fee 15 persen.

Kerja Sama UNS dengan STP Dukung MBKM Bagi Mahasiswa

Kerja sama ini lebih khusus dijalin STP dengan SV, FT, dan FMIPA UNS meliputi bidang pendidikan dalam pelaksanaan MBKM.

4 Guru Besar Desak Jokowi Tegas kepada KPK

Enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara akan pula diberhentikan bersama 51 pegawai KPK

Presiden dan Gubernur DKI Kalah dalam Gugatan Polusi Udara

Anies menyebut Pemprov DKI Jakarta juga memiliki visi untuk menyediakan udara bersih bagi setiap warga yang tinggal di Ibu Kota.

Komisioner KPI Ralat Ucapan Ketuanya terkait Saipul Jamil

Mulyo mengatakan pernyataan Agung Suprio kurang tepat sehingga menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat.

Singgung Prabowo, Gus Nur: Sebuah Pengkhianatan

Ustaz Fahim menceritakan sampai kehabisan uang demi memenangkan Prabowo.