Indonesia desak negara-negara nonblok akui status negara berdaulat Palestina

New York (Solopos.com) – Indonesia meminta negara-negara anggota Gerakan Nonblok (GNB) untuk membuktikan dukungannya bagi Palestina dalam upaya mendapatkan status keanggotaan penuh PBB, yaitu dengan segera memberikan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara merdeka.

DUKUNG PALESTINA -- Seorang warga Yahudi menunjukkan tulisan dalam aksi unjuk rasa mendukung Palestina di dekat Markas besar PBB di New York, AS, Kamis (22/9/2011). (JIBI/SOLOPOS/Ant)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pertemuan GNB-Komite Palestina itu sendiri juga menghadirkan beberapa pembicara, termasuk Sekjen Liga Arab Nabil El Araby dan Menlu Palestina. Pada forum itu, Menlu Palestina Riyad al-Maliki kembali menyampaikan bahwa Palestina tetap akan menuntut haknya agar diterima sebagai anggota penuh PBB dan karena itu mengharapkan dukungan dari GNB. Menteri al-Maliki juga mengungkapkan bahwa pascapertemuan GNB di Bali pada bulan Mei lalu, setidaknya enam negara sudah memberikan pengakuan terhadap negara Palestina merdeka. “Namun masih ada 13 negara yang tersisa. Atas saran Indonesia, Komite Palestina menetapkan akan ada imbauan dan dorongan lagi kepada negara-negara GNB yang belum mengakui Palestina agar melakukannya pada saat-saat ini,” tutur Marty.

Selain pertemuan bilateral dan GNB-Komite Palestina, sepanjang hari Kamis, Marty melakukan sejumlah kegiatan utama di sela-sela Sidang Majelis Umum, Kamis, yaitu antara lain menghadiri pertemuan tingkat tinggi tentang Keselamatan Nuklir dan tentang peringatan 10 tahun Deklarasi Durban serta melakukan pertemuan dengan para menteri negara-negara Forest-11 –kelompok yang diprakarsai Indonesia pada 2007 untuk menyatukan negara-negara pemilik hutan tropis dunia.

Menurut Marty, pertemuan Forest-11 pada Kamis membahas strategi kerja sama negara-negara dengan hutan tropis terbesar menjelang Konvensi ke-17 Kerangka PBB mengenai Perubahan Iklim di Durban, Afrika Selatan, pada November 2011 serta Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20) di Brazil pada Juni 2012 mendatang.

JIBI/SOLOPOS/Ant