Indo Barometer: Mayoritas Publik Tuding Prabowo di Balik #2109GantiPresiden

<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> — Perang tagar antara&nbsp;<span>#2019GantiPresiden versus&nbsp;<span>#2019TetapJokoWidodo terus muncul seiring kian dekatnya Pilpres 2019. Ada temuan menarik dari persepsi publik terkait perang tagar ini.</span></span></p><p><span>Salah satu temuan itu muncul dari hasil survei lembaga Indo Barometer yang dirilis di Hotel Atlet Century Park, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).&nbsp;</span>Sebanyak 54.5 persen publik mengaku mengetahui adanya gerakan<a href="http://news.solopos.com/read/20180409/496/909190/deklarasi-prabowo-belum-jelas-fadli-zon-tetap-ingin-ganti-presiden" target="_blank"> #2019GantiPresiden</a>. Sementara sebanyak 40,4 persen di antaranya menuding Ketua Umum Partai DPP Gerindra, Prabowo sebagai otak di balik gerakan anti Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.</p><p>"Mayoritas dari mereka yang mengetahui, menyatakan bahwa Prabowo Subianto adalah tokoh utama di balik gerakan #2019GantiPresiden, 40,4 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, dilansir <a href="https://www.suara.com/news/2018/05/23/132712/survei-publik-tuding-prabowo-tokoh-gerakan-2109gantipresiden" target="_blank"><em>Suara.com</em></a>.</p><p>Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 61,1 persen tidak setuju dengan gerakan #2019GantiPresiden. Alasan atas penolakan gerakan tersebut, yaitu masih adanya pembangunan yang dirasa perlu dilanjutkan oleh Jokowi. "Sebanyak 61,1 persen publik menyatakan lebih setuju dengan gerakan #2019TetapJokoWidodo," ujar Qodari.</p><p>Namun di samping itu, ada juga yang setuju dengan #2019GantiPresiden, yaitu sebanyak 32,8 persen. Sedangkan sosok yang dinilai lebih pantas menggantikan Jokowi yaitu Prabowo Subianto.</p><p>"Sebanyak 32,8 persen menyatakan yang paling tepat menggantikan Joko Widodo adalah Prabowo Subianto. Kemudian Gatot Nurmantyo 11,4 persen dan Anies Baswedan 9 persen," tutur Qodari.</p><p>Survei tersebut dilakukan di seluruh Provinsi di Indonesia yang meliputi 34 Provinsi. Jumlah sampel pada survei ini sebanyak 1.200 responden dengan margin error sebesar kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.</p><p>Sementara itu, hasil survei lembaga Roda Tiga Konsultan (RTK) menunjukkan masyarakat yang setuju dan tidak setuju atas Gerakan <a href="http://news.solopos.com/read/20180409/496/909221/tagar-2019gantipresiden-presiden-pks-itu-antitesis-dua-periode-presiden-jokowi" target="_blank">#2019GantiPresiden</a>&nbsp;memiliki jumlah yang cenderung seimbang.</p><p>"Dari hasil survei, jumlah pemilih yang setuju gerakan ganti Presiden 2019 sebesar 38,3 persen, sedangkan yang tidak setuju 36,8 persen dan yang tidak menjawab sebesar 25 persen," ujar Direktur Riset Roda Tiga Konsultan Rikola Fedri dalam acara pemaparan hasil survei bertema <em>Isu-Isu Pemerintahan, Kinerja Presiden dan Gerakan Ganti Presiden 2019</em> di Jakarta, Kamis, dilansir <em>Antara</em>.</p><p>Fedri mengatakan dengan fakta tersebut maka peluang Presiden Jokowi untuk menang dalam Pilpres 2019 masih 50:50 persen. Menurut dia, keunggulan Jokowi bergantung pada kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan utama yang dialami bangsa.</p><p>Berdasarkan hasil survei, lima permasalahan utama yang dihadapi bangsa, yaitu permasalahan ekonomi, korupsi/KKN, sulit mencari lapangan kerja, harga sembako tinggi serta kesejahteraan masyarakat kecil serta termasuk ancaman keamanan (terorisme) yang menjadi perhatian belakangan ini.</p><p>Hadir sebagai penanggap hasil survei, politisi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan isu ganti Presiden pada akhirnya akan menjadi sebuah kampanye. Dia menekankan isu itu apabila dikapitalisasi maka dapat mengubah persepsi publik.</p><p>"Ini pada akhirnya bagian dari membentuk persepsi. <a href="http://news.solopos.com/read/20180520/496/917354/indo-barometer-jokowi-dianggap-presiden-paling-berhasil-di-era-reformasi" target="_blank">Pak Jokowi</a> banyak kerja tapi kurang dikabarkan, sehingga yang menang adalah persepsi yang dibangun," ujar Eva.</p><p>Eva mengatakan isu itu memang bukan sebuah pelanggaran dalam era demokrasi seperti sekarang ini, namun dari sisi etika isu semacam itu patut dipertanyakan. Eva mengatakan isu itu kencang tersiar di media sosial, hal tersebut menunjukkan bahwa pengguna isu tersebut adalah orang-orang yang melek internet.</p>

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi