SOLOPOS.COM - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Hetty Andika Perkasa meninjau rumah sakit lapangan (rumkitlap) Benteng Vasterburg, Solo, Selasa (27/7/2021) sore. (ILUSTRASI/Istimewa/Humas Polresta Solo)

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud Md., menyampaikan alasan Presiden Joko Widodo akrab disapa Jokowi memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa, sebagai calon Panglima TNI.

Bahkan, Mahfud menyebut pilihan Presiden Jokowi itu tepat, mantap, dan tidak terpengaruh opini pihak lain. “Pilihan Presiden sudah tepat dan mantap sesuai hak prerogatifnya. Beliau tidak diombang-ambingkan opini yang tidak relevan. Pertimbangan Presiden memilih Pak Andika tentu didasarkan pada tantangan dan kebutuhan aktual yang komprehensif sekarang ini,” kata Mahfud seperti dilansir Suara.com, Kamis (4/11/2021).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Baca Juga : Mobil dan Motor di Atas Usia 3 Tahun Dilarang Masuk DKI Jakarta

Mahfud juga menyampaikan pendapatnya sendiri terhadap Andika. Mahfud menyebut Andika sosok berkualitas, baik dari sudut kompetensi maupun profesionalitas. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga melihat jejak karier menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A. M. Hendropriyono tersebut. “Jika jabatan sudah sampai Kepala Staf Angkatan, baik Darat maupun Laut dan Udara, pastilah merupakan orang yang terbaik dari matranya,” tutur dia.

Ekspedisi Mudik 2024

Dia juga mengutarakan kesan saat menjadi mitra Andika. Mahfud merasakan kecocokan. Mahfud menyampaikan pesan kepada Andika agar melanjutkan tugas Panglima TNI sebelumnya, yakni Marsekal Hadi Tjahjanto. “Pak Andika itu tegas tapi penuh senyum dan selalu correct, sama dengan Pak Hadi Tjahjanto. Keduanya tentara yang profesional, humanis, dan kental dengan kultur Indonesia,” ungkapnya.

Baca Juga : Terungkap! Ini Motif Polantas Viral Minta Sekarung Bawang ke Sopir Truk

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengusulkan nama KSAD, Jenderal TNI Andika Perkasa, sebagai calon panglima TNI. Presiden Jokowi menyampaikan surat presiden (Surpres) kepada DPR RI melalui Mensesneg, Pratikno, perihal penunjukkan tersebut.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan sudah menerima Surpres dan menuturkan Presiden Jokowi hanya mengusulkan satu nama sebagai calon Panglima TNI. “Pimpinan DPR RI menerima surat presiden mengenai usulan calon Panglima TNI. Calon atas nama Jenderal TNI Andhika Perkasa untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang telah memasuki pensiun,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Prosedur Uji Kelayakan dan Kepatutan

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, akan dilaksanakan Jumat (5/11/2021). Namun, rangkaian tes sebelum uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Panglima TNI dimulai Kamis.

Baca Juga : Prediksi: Jenderal Andika Jadi Panglima TNI, KSAD Letjen Dudung

“Setelah Bamus (Badan Musyawarah), rangkaian fit and proper test dimulai hari ini [Kamis]. Hari ini rapat internal kemudian direncanakan besok [Jumat] fit and proper test dilaksanakan Komisi I,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, seperti dilansir Liputan6.com, Kamis (4/11/2021).

Dasco menyampaikan prediksi lama uji kelayakan dan kepatutan terhadap Andika Perkasa. Dia menyebut uji kelayakan dan kepatutan bisa selesai satu hari sehingga hasil fit and proper test bisa dibawa ke rapat paripurna pada Senin (8/11/2021). “Menurut pengalaman yang ada, fit and proper test tidak lebih dari 1 hari. Karena calon tunggal,” ungkap dia.

Sebagai informasi, Komisi I DPR RI akan menggelar rapat internal terkait jadwal fit and proper test calon Panglima TNI pada Kamis (4/11/2021) pukul 14.00 WIB. Rapat internal diikuti seluruh anggota komisi I akan memutuskan kapan fit and proper diadakan.

Baca Juga : Isi Garasi Calon Panglima TNI Andika, Ada Mercedes Benz Rp1,8 Miliar

Namun, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menjelaskan Komisi I harus mendapatkan surat penugasan dari Bamus sebelum melaksanakan fit proper test. Hingga Rabu [3/11/2021] malam, kata dia, Komisi I belum menerima surat penugasan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya