Fraksi Golkar Akan Tanyai Andika Soal Papua dan Tes Keperawanan di TNI

Solopos.com, JAKARTA — Komisi I DPR menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, pada Sabtu (6/11/2021). Fraksi Partai Golkar menyiapkan pertanyaan menyangkut dua isu, yakni keamanan Papua dan penghapusan tes keperawanan di TNI.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyampaikan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan calon Panglima TNI dilakukan Sabtu pukul 10.00 WIB. “Nanti bersifat terbuka. Hanya visi dan misi calon Panglima TNI saja. Kecuali, untuk hal-hal strategis,” kata Meutya seperti dilansir dari Liputan6.com, Kamis (4/11/2021).

Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024

Baca Juga : Kanker Stadium Awal, Demokrat Pastikan Kondisi SBY Sehat

Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Bobby Rizaldi. “Kami akan mengadakan fit and proper test hari Sabtu dan besok [Jumat] dimulai tahapan verifikasi administrasi, laporan pajak, LHKPN. Semua, akan dijadwalkan paripurna Senin [8/11/2021],” ujar Bobby.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo akrab disapa Jokowi mengusulkan Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Menurut dia pengalaman dan rekam jejak Andika sanggup mengemban tugas sebagai Panglima TNI.

“Dalam pengamatan kami, Jenderal Andika cukup banyak melakukan terobosan yang bisa membawa angin segar bagi organisasi TNI ke depan. Ia juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, humanis, serta responsif,” ungkap Christina dalam keterangannya, Kamis (4/11/2021).

Baca Juga : Ini Alasan Presiden Jokowi Pilih Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI

Christina menjelaskan proses fit and proper test terhadap Andika akan melalui beberapa tahap. Merujuk praktik uji kelayakan dan kepatutan sebelumnya, akan ada proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual, uji kelayakan dan kepatutan, serta rapat pleno pengambilan keputusan. “Hasil pleno akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI,” ujar dia.

Dia mengaku menyiapkan pertanyaan untuk calon Panglima TNI, Andika Perkasa. Dua isu yang menjadi perhatiannya, yakni keamanan Papua dan penghapusan tes keperawanan di TNI. “Soal isu keamanan di Papua, isu-isu seputar keamanan laut, dan tentu saja implementasi dari wacana penghapusan tes keperawanan untuk calon prajurit TNI,” kata dia.

Baca Juga : Persiapan Pilpres 2024, PAN Siap Habis-Habisan di Jateng

Ditanya perihal pandangan sejumlah pihak terkait dinamika dan rotasi matra, Christina menyampaikan penunjukan calon Panglima TNI menjadi hak prerogatif Presiden. Hal itu mengacu Undang-Undang (UU) No.34/2004 tentang TNI. “Mengatur kemungkinan rotasi antarmatra sebagai Panglima TNI. Namun sekali lagi, bukan hal yang diwajibkan. Kami percaya TNI profesional dan siap menjalankan keputusan Presiden sebagai Panglima tertinggi.”