Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, Hukum Indonesia Bermasalah

Indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan dan penegakan hukum masih bermasalah.

Solopos.com, JAKARTA — Transparency International (TI) merekomendasikan penguatan koordinasi mulai dari lembaga pemerintah, parlemen, partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, hingga kalangan swasta, sejalan tahun politik.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dari sekian faktor yang disurvei Transparency International (TI) guna mengukur skor Indonesia dalam Corruption Perception Index (CPI) 2017, kepastian hukum patut menjadi perhatian utama bagi Indonesia.

Pasalnya, skor Indonesia dalam CPI 2017 tercatat stagnan sebesar 37, atau sama dengan skor pada 2016. Dalam mengukur skor CPI 2017, terdapat 4 sumber data yakni World Economic Forum, Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index, IMD World Competitiveness Yearbook, Economist Intelligence Unit Country Ratings, Political Risk Service, World Justice Project, Political & Economic Risk Consultancy.

“Kondisi stagnasi skor ini bisa dilihat dari berbagai kejadian yang ada. Dilihat indeks yang lain ada yang turun dan stagnan. World Justice Project turun 6 poin, ini adalah indeks yang mengukur kondisi fairness, justice di sebuah negara. Kondisi penegakan hukum di Indonesia bermasalah,” kataWawan Suyatmiko, peneliti TI di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Dia menekankan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk meningkatkan skor CPI di tahun-tahun mendatang. Dari sisi ekonomi, dia mengapresiasi kinerja rezim Presiden Joko Widodo cukup signifikan yang terafirmasi dengan kenaikan 10 poin Indonesia dalam World Economic Forum.

“Tetapi itu saja tidak cukup. Meningkatkan penerimaa negara, kapasitas ekonomi yang tidak diiringi perspektif anti korupsi sama aja. Membuka jalan untuk yang bagus tetapi masih diboncengi sama yang jelek-jelek,” tambahnya.

Untuk itu TI, merekomendasikan Presiden dan pemerintah untuk mempecepat penandatanganan rancangan Peraturan Presiden Antikorupsi dan mengkonsolidasikan semua elemen baik pejabat negara hingga pelayan publik untuk lebih serius dalam melawan korupsi.

Tak kalah pentingnya, dia menekankan pentingnya peran partai politik untuk menjunjung tinggi transparansi keuangan, menjalankan agenda antikorupsi, terutama dalam menghadapi tahun politik.

“Sebagai langkah awal, melibatkan swasta sangat bagus sekali. Di setiap survei yang dilakukan oleh TI, kami melibatkan pelaku usaha dan pakar sebagai responden. Artinya merekalah yang sangat berinteraksi ketika mengurus perizinan. Menggandeng pelaku bisnis sebagai salah satu vocal point untuk memberantas korupsi menjadi penting,” jelasnya.