Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, Hukum Indonesia Bermasalah

Indeks Persepsi Korupsi Stagnan, Hukum Indonesia Bermasalah

SOLOPOS.COM - Gedung KPK Jl. Kuningan Persada, Jakarta. (Google Streetview)

Indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan dan penegakan hukum masih bermasalah.

Solopos.com, JAKARTA -- Transparency International (TI) merekomendasikan penguatan koordinasi mulai dari lembaga pemerintah, parlemen, partai politik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, hingga kalangan swasta, sejalan tahun politik.

Dari sekian faktor yang disurvei Transparency International (TI) guna mengukur skor Indonesia dalam Corruption Perception Index (CPI) 2017, kepastian hukum patut menjadi perhatian utama bagi Indonesia.

Pasalnya, skor Indonesia dalam CPI 2017 tercatat stagnan sebesar 37, atau sama dengan skor pada 2016. Dalam mengukur skor CPI 2017, terdapat 4 sumber data yakni World Economic Forum, Global Insight Country Risk Ratings, Bertelsmann Foundation Transformation Index, IMD World Competitiveness Yearbook, Economist Intelligence Unit Country Ratings, Political Risk Service, World Justice Project, Political & Economic Risk Consultancy.

“Kondisi stagnasi skor ini bisa dilihat dari berbagai kejadian yang ada. Dilihat indeks yang lain ada yang turun dan stagnan. World Justice Project turun 6 poin, ini adalah indeks yang mengukur kondisi fairness, justice di sebuah negara. Kondisi penegakan hukum di Indonesia bermasalah,” kataWawan Suyatmiko, peneliti TI di Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Dia menekankan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk meningkatkan skor CPI di tahun-tahun mendatang. Dari sisi ekonomi, dia mengapresiasi kinerja rezim Presiden Joko Widodo cukup signifikan yang terafirmasi dengan kenaikan 10 poin Indonesia dalam World Economic Forum.

“Tetapi itu saja tidak cukup. Meningkatkan penerimaa negara, kapasitas ekonomi yang tidak diiringi perspektif anti korupsi sama aja. Membuka jalan untuk yang bagus tetapi masih diboncengi sama yang jelek-jelek,” tambahnya.

Untuk itu TI, merekomendasikan Presiden dan pemerintah untuk mempecepat penandatanganan rancangan Peraturan Presiden Antikorupsi dan mengkonsolidasikan semua elemen baik pejabat negara hingga pelayan publik untuk lebih serius dalam melawan korupsi.

Tak kalah pentingnya, dia menekankan pentingnya peran partai politik untuk menjunjung tinggi transparansi keuangan, menjalankan agenda antikorupsi, terutama dalam menghadapi tahun politik.

“Sebagai langkah awal, melibatkan swasta sangat bagus sekali. Di setiap survei yang dilakukan oleh TI, kami melibatkan pelaku usaha dan pakar sebagai responden. Artinya merekalah yang sangat berinteraksi ketika mengurus perizinan. Menggandeng pelaku bisnis sebagai salah satu vocal point untuk memberantas korupsi menjadi penting,” jelasnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

Wow, Pelopor Batik Asal Solo Go Tik Swan Hari Ini Nampang di Google

Pada 1950-an, Swan memenuhi permintaan presiden dengan memadukan teknik batik daerah untuk memperkenalkan Batik Indonesia.

Mobil Travel Gelap Disetop Petugas Pos Makutho Solo, Penumpang Dipulangkan

Satu unit mobil elf yang diduga travel gelap dihentikan petugas di pos penyekatan Tugu Makutho Solo pada Senin (10/5/2021) pukul 23.30 WIB.

Berumur Belum 1 Bulan, AirTag Apple Sudah Kena Retas

Kurang dari sebulan sejak peluncurannya Air Tag Apple sudah bisa diretas oleh peneliti keamanan asal Jerman.

Tegas! Bupati Karanganyar Usul Penanganan Covid-19 Serahkan ke Pemda Saja

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengusulkan penanganan Covid-19 diserahkan kepada pemda setempat.

Pemkot Jogja Ingatkan Warganya Tidak Lakukan Takbir Keliling

Pemkot Jogja melarang warganya menggelar takbir keliling. Takbir hanya boleh dilaksanakan di masjid di wilayah masing-masing.

Lebaran 2021: Jumlah Pemudik ke Sukoharjo Lebih Sedikit Dibanding Tahun Lalu

Jumlah perantau yang mudik ke Sukoharjo pada Lebaran kali ini lebih sedikit daripada tahun 2020.

Jelang Lebaran, Satpol PP Klaten Garuk 3 Pasangan Tak Resmi di Hotel Melati

Tim gabungan menyasar ke sejumlah hotel melati di kawasan kota dan Klaten bagian timur, total hotel yang disasar mencapai empat sampai lima hotel.

ABG Sopir VW Kuning Penabrak Polisi di Pos Penyekatan Klaten Mediasi dengan Korban, Hasilnya?

ABGpenabrak polisi di pos penyekatan pemudik di Klaten dengan mobil VW kuning telah menjalani mediasi dengan korban.

Jangan Sembrono Makan! 5 Penyakit Ini Rentan Muncul Pasca Lebaran

Inilah lima penyakit yang rentan muncul pasca Lebaran karena konsumsi makanan yang tak terkontrol saat Hari Raya Idulfitri.

Libur Lebaran 2021, Ini Jasa Pengiriman yang Tetap Beroperasi

Meski masa libur lebaran, beberapa ekspedisi pengiriman barang diantaranya Pos Indonesia dan JNE tetap beroperasi.

Mercedes Benz Siapkan Van Listrik EQT Concept

Mercedes-Benz memperkenalkan van listrik untuk keluarga meskipun masih dalam bentuk konsep.

Kapan Waktu Terbaik untuk Minum Susu, Sebelum atau Sesudah Makan?

Adakah waktu yang tepat untuk minum susu agar penyerapan nutrisinya maksimal?