Indeks Demokrasi Indonesia 2018 Naik, 6 Indikator Masih Buruk

Solopos.com, JAKARTA — Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sepanjang 2018 stagnan di kategori sedang, meski mengalami peningkatan skor dibandingkan nilai pada 2017.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IDI 2018 memiliki skor 72,39 atau lebih tinggi 0,28 poin dibanding IDI 2017 sebesar 72,11. Kenaikan IDI 2018 ditunjang meningkatnya skor dari aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin dari 72,49 menjadi 75,25.

Promosi Siap Layani Arus Balik, Posko Mudik BRImo Hadir di Rute Strategis Ini

“Kenaikan aspek Lembaga Demokrasi bisa mengkompensasi penurunan nilai aspek Kebebasan Sipil dan Hak-hak politik,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2019).

IDI dikatakan masuk kategori baik apabila nilainya minimal 80. Sejak IDI dihitung pada 2009 silam, demokrasi Indonesia selalu ada di kategori nilai sedang.

Skor IDI terendah sepanjang 10 tahun terakhir terjadi di 2012 ketika nilai Indeks berada di angka 62,63. Sejak Presiden Joko Widodo memimpin, IDI berada di kisaran 70 sampai 73.

Sepanjang 2018, aspek Kebebasan Sipil untuk mengukur IDI turun 0,29 poin dari 78,75 menjadi 78,46. Hal sama juga terjadi di aspek Hak-hak Politik yang turun 0,84 poin dari 66,63 menjadi 65,79.

Lebih spesifik, ada 6 variabel IDI yang mengalami peningkatan sepanjang 2018. Peningkatan terbesar terjadi pada variabel Peran Partai Politik yang naik 10,46 poin dari 71,64 menjadi 82,10.

Selain Peran Partai Politik, variabel lain yang naik adalah Peran Peradilan yang Independen sebesar 4,41 poin dari 86,31 menjadi 90,72. Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat juga meningkat 3,19 poin dari 799,16 menjadi 82,35.

Tiga variabel lain yang naik adalah Kebebasan Berpendapat (naik 0,20 poin), Kebebasan dari Diskriminasi (1,03 poin), dan Hak Memilih dan Dipilih (0,22 poin).

BPS juga menyebut ada empat variabel IDI yang nilainya turun. Keempat variabel itu adalah Kebebasan Berkeyakinan (turun 1,42 poin), Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan (1,88 poin), Peran DPRD (0,86 poin) dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah (0,52 poin).

“Penurunan paling curam ada di variabel Partsipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan,” tuturnya.

Jika dirinci, ada 5 dari 10 indikator Aspek Kebebasan Sipil pada IDI 2018 yang nilainya meningkat dibanding 2017. Peningkatan tertinggi ada pada indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Penurunan nilai tertinggi pada aspek Kebebasan Sipil ada di indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (turun 7,91 poin).

Pada aspek Lembaga Demokrasi, indikator yang nilainya naik paling tinggi adalah kegiatan kaderisasi parpol peserta pemilu (naik 11,34 poin). Penurunan skor tertajam diderita indikator Perda dari inisiatif DPRD (turun 4,55 poin).

Masuk aspek Hak-hak Politik, kenaikan tertinggi ada di indikator persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi (naik 2,30 poin). Sementara penurunan terbesar ada di indikator pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan (4,90 poin).

“Pada 2018 partisipasi masyarakat menurun. Ke depan harus ada perbaikan agar mereka bisa menyampaikan saran atau kritik dengan cara-cara sesuai hukum,” ujarnya.

BPS mencatat ada 6 indikator yang harus diperbaiki sungguh-sungguh karena nilainya masih masuk kategori buruk. Keenam indikator itu adalah ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi, serta demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan.

Ada juga indikator perda yang merupakan inisiatif DPRD, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemda yang nilainya masuk kategori buruk atau di bawah 60 poin.