Ikut Sea Games, Atlet DIY Belum Tentu Jadi PNS

Atlet DIY yang turut andil dalam SEA Games 2017 Kuala Lumpur tidak otomastis mengantongi rekomendasi pemerintah DIY untuk mengisi kuota Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Harianjogja.com, JOGJA –Atlet DIY yang turut andil dalam SEA Games 2017 Kuala Lumpur tidak otomastis mengantongi rekomendasi pemerintah DIY untuk mengisi kuota Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah DIY masih akan memberlakukan seleksi administratif.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY Baskara Aji mengatakan, seleksi administratif itu tetap perlu dilakukan guna menjaring kompetensi atlet untuk bisa mengisi posisi PNS. Ia tak menampik, tak jarang atlet berprestasi memiliki ijazah sesuai standar yang diterapkan pemerintah.

“Itulah pentingnya dilakukan seleksi administratif. Tidak ada kata otomatis,” kata Baskara saat ditemui usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-34 di Stadion Mandala Krida, Senin (11/9/2017).

Sayangnya, hingga kini ia belum mendapatkan arahan resmi dari pemerintah pusat terkait syarat dan standar atlet yang bisa mengisi kuota PNS tersebut. Hanya saja, berdasarkan pengalaman yang pernah ada, syarat prestasi yang dimaksudkannya adalah keikutsertaan atlet yang bersangkutan dalam kejuaraan tingkat internasional.

“Tidak harus medali. Mewakili Indonesia, seharusnya sudah cukup bisa dipertimbangkan,” katanya.

Berdasarkan catatannya, pengangkatan atlet sebagai PNS terakhir kali dilakukan oleh Pemerintah DIY sekitar tiga tahun lalu. Ketika itu, setidaknya ada 15 atlet diangkat sebagai PNS. “Kebanyakan di BPO [Balai Pemuda dan Olahraga] DIY,” cetusnya.

Sementara Ketua KONI DIY Hadijanto Ismangoen memberikan apresiasi pada upaya pemerintah terhadap usulan kuota khusus atlet sebagai PNS tersebut. Bagi KONI DIY, hal itu sangat efektif untuk meminimalisasi pembajakan atlet yang dilakukan oleh daerah di luar DIY yang selama ini memang sempat meresahkan para pelatih dan pembina atlet di DIY.

“Karena kalau mengandalkan anggaran KONI [DIY] sendiri jelas tidak mampu untuk memproteksi atlet dari pembajakan,” katanya.

Secara keseluruhan, pihaknya sudah menetapkan tiga skenario untuk itu. Selain memanfaatkan kuota PNS dari pemerintah pusat, pihaknya juga akan memanfaatkan slot di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta jalur khusus pendidikan.

Khusus untuk slot di BUMD dan jalur pendidikan, pihaknya akan memaksimalkan peran masing-masing Pengurus Daerah (Pengda) cabor yang bersangkutan. Ia tak menampik, selama ini, standarisasi yang diterapkan untuk menjaring atlet-atlet berprestasi, masih cenderung subjektif.

“Itulah sebabnya, untuk kali ini saya akan berupaya lebih objektif dengan memperhatikan jejak rekam atlet sebelum direkomendasikan. Hal itu penting, agar nanti setelah jadi PNS, atlet itu tidak seenaknya sendiri,” kata pria yang baru tahun dilantik sebagai Ketua KONI DIY tersebut.