Solopos.com, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut adanya potensi fraud (penipuan) dalam ketersediaan obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni mengatakan potensi fraud itu terjadi dalam perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan obat yang berkaitan dengan ketersediaan.
Dalam perencanaan, penyusunan rencana kebutuhan obat (RKO) tak akurat sehingga diduga dapat mencari keuntungan dari kekosongan obat dengan pengadaan penunjukan langsung. Lalu di sisi pengadaan, fornas dan formularium rumah sakit (RS) belum tentu ada di e-katalog.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Padahal syarat obat dalam e-katalog sebelumnya sudah harus masuk dalam fornas atau formularium RS,” ujarnya, Selasa (26/2/2019).
Lalu juga adanya pemecahan anggaran pengadaan obat sehingga menjadi kurang dari Rp200 juta dan dapat dilakukan penunjukan langsung. Dalam penunjukan ini, dapat terjadi penggelembungan harga atau membeli obat yang sudah dekat kadaluarsa sehingga lebih murah.
Dalam pengelolaan obat, dokter pun menuliskan resep tidak sesuai formularium RS. Pemberian jumlah obat ini pun juga tak sesuai karena medical representatif (MR) memberikan hadiah kepada dokter yang berhasil menggunakan obat MR.
“Ada pencatatan manual tentang penggunaan obat per pasien padahal ada pasien yang masih menunggu obat [bon obat],” ucapnya.
Dewi menambahkan dalam rentang waktu 2010 hingga 2018 juga terjadi 11 kasus korupsi dana obat dengan nilai kerugian negara sebesar Rp20 miliar. Adapun modus yang kerap dilakukan dalam korupsi dana obat ini penggelembungan harga dan penyalahgunaan anggaran.
“Aktor yang paling banyak dijerat kasus korupsi adalah PNS dan direktur/karyawan RS,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
