Jakarta [SPFM], Jajaran internal DPR saling lempar tangan dalam kontroversi proyek renovasi bernilai milyaran rupiah. Sebelum ada pertanggungjawabab yang jelas dari Banggar, BURT dan Setjen, maka semua proyek-proyek di DPR harus dihentikan sementara. Demikian salah satu desakan Koalisi Antimafia Anggaran, yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Indonesia Budget Center (IBC), yang disampaikan peneliti bidang korupsi politik ICW Apung Widadi, dalam keterangan di Kantor ICW, Minggu (15/1).
Koalisi Antimafia Anggaran juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek siluman di DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam proyek-proyek siluman itu. Sementara Direktur Divisi Monitoring, Advokasi dan Jaringan PSHK Ronald Rofiandri mengatakan ada masalah dalam relasi BURT dan Sekretariat Jenderal (Setjen). Seringkali BURT DPR tidak tahu dengan proyek yang dibahas di Setjen. Ronald menyarankan untuk proyek-proyek di DPR ini harus didahului survei kebutuhan. [dtc/dtp]
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
